INBERITA.COM, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran setelah mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp393 miliar.
Pengurangan signifikan ini berdampak langsung terhadap sejumlah rencana program dan kegiatan pemerintahan, yang kini terpaksa harus dikaji ulang dan disesuaikan.
Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, mengonfirmasi bahwa pemangkasan dana transfer tersebut memaksa pemerintah daerah untuk melakukan revisi terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sebelumnya telah disusun dan diajukan ke DPRD.
“Kita berkurang Rp393 miliar, jadi kita sedang membuat surat kepada DPRD untuk membahas ulang KUA-PPAS yang sudah ada,” ujar Syamsul saat ditemui pada Jumat (17/10/2025).
Menurut Syamsul, penyesuaian tersebut akan mencakup seluruh aspek penganggaran, termasuk kemungkinan pemotongan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia menegaskan bahwa apabila program dan kegiatan menurun, maka konsekuensinya adalah penyesuaian pada insentif berbasis kinerja ASN.
“Kemungkinan saya akan kurangi tunjangan ASN, karena otomatis program berkurang, kegiatan berkurang, dan kinerja juga ikut berkurang. Basis tunjangan ASN itu kan kinerja,” jelasnya.
Langkah penyesuaian ini, kata Syamsul, tidak hanya sekadar pemotongan anggaran, tetapi juga mendorong perubahan strategi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah.
Pemkab Cilacap saat ini tengah mengevaluasi sejumlah aset daerah yang dinilai tidak produktif untuk kemudian dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan usaha maupun peningkatan pendapatan daerah.
“Kami sedang menugaskan Pak Asisten dan timnya untuk menawarkan aset-aset Pemda yang tidak termanfaatkan menjadi aset yang bermanfaat dan bisa menjadi peluang usaha,” ungkap Syamsul.
Di tengah keterbatasan fiskal yang terjadi, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga alokasi belanja pada sektor-sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketiga sektor ini dinilai sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik dan tidak akan dikurangi meskipun terjadi defisit anggaran.
“Strateginya berubah, kita akan tetap defisit tapi anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh berkurang,” tegas Bupati.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi yang sedang dikaji, Pemkab juga mempertimbangkan penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama satu hingga dua hari dalam sepekan bagi ASN.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya listrik dan pengeluaran rutin kantor, yang nantinya bisa dialihkan untuk pembiayaan program prioritas.
“Mungkin dalam satu minggu kita ada sehari atau dua hari WFH untuk mengurangi beban listrik dan belanja rutin, agar bisa kita alihkan ke tiga prioritas utama tadi,” ujarnya.
Syamsul menekankan bahwa situasi pengurangan anggaran ini harus dijadikan momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi program. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Ini saatnya kita evaluasi, merancang ulang, dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk hal yang produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya.
Dengan penurunan drastis anggaran transfer daerah, Pemkab Cilacap kini dituntut untuk lebih inovatif dan responsif dalam menjaga stabilitas pelayanan publik, serta memperkuat manajemen keuangan daerah yang adaptif di tengah ketidakpastian ekonomi. (xpr)
