INBERITA.COM, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menghadapi tekanan fiskal serius pada tahun anggaran 2026 setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp218 miliar.
Akibatnya, dalam Rancangan APBD 2026, Solo diproyeksikan mengalami defisit anggaran mencapai Rp161 miliar.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, langsung merespons kondisi tersebut dengan menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Ia menekankan pentingnya inovasi dalam merancang kegiatan pemerintahan yang lebih hemat namun tetap berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami sudah kumpulkan semua OPD. Kami challenge untuk berinovasi, melakukan penghematan, dan memastikan kegiatan yang dilakukan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Respati saat ditemui di Solo, Ahad (19/10/2025).
Salah satu strategi penghematan yang akan diimplementasikan adalah penerapan sistem work from home (WFH) terbatas bagi pegawai yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan tahun 2026.
“Kami akan coba terapkan WFH seminggu sekali untuk pegawai yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Tujuannya untuk efisiensi—baik dari sisi konsumsi, listrik, maupun transportasi. Targetnya bisa hemat sekitar 30 persen,” jelas Respati.
Pegawai seperti staf administrasi, sekretariat, dan tim rapat koordinasi menjadi target penerapan WFH ini. Sementara untuk sektor pelayanan publik seperti puskesmas, Satpol PP, dan tenaga pendidik, kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan.
“Yang berhubungan dengan masyarakat tidak boleh WFH. Tapi untuk bidang yang memungkinkan, seperti sekretariat dan rapat koordinasi, bisa digilir. Prinsipnya efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan,” tegasnya.
Selain kebijakan WFH, Pemkot Solo juga akan mengadopsi pola hidup hemat di lingkungan kerja pemerintahan. Hal ini mencakup pengurangan konsumsi dalam kegiatan rapat, pembatasan penggunaan listrik, dan pengurangan konsumsi air kemasan.
“Kita mulai hidup hemat, frugal living di Pemkot Solo. Air mineral bawa tumbler, makanan rapat cukup sekali, dan kalau bisa rapat daring ya rapat daring,” kata Respati, menandaskan semangat efisiensi anggaran yang menyeluruh.
Meski menghadapi tekanan anggaran cukup berat, Respati memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan dipotong.
Ini, menurutnya, adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kesejahteraan pegawai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.
“Saya pastikan TPP ASN Pemkot Solo tidak ada yang dikurangi. Kita tetap jaga kesejahteraan pegawai tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Kebijakan penghematan yang digagas Pemkot Solo ini merupakan respons atas pemotongan signifikan Dana Transfer dari pemerintah pusat.
Berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, pengurangan dana tersebut menyebabkan neraca anggaran daerah mengalami defisit yang cukup tajam.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Solo dari Fraksi PDI-P, Suharsono, menyampaikan keraguannya terhadap efektivitas kebijakan WFH dalam menutup defisit anggaran.
Ia menyatakan belum melihat korelasi yang kuat antara program work from anywhere (WFA) dengan penghematan yang signifikan dalam struktur belanja daerah.
“Saya belum melihat apakah ada korelasi antara WFA dan efisiensi anggaran. Kalau toh ada, mungkin nanti bisa dijelaskan di Banggar,” ungkap Suharsono.
Ia menilai fokus utama pemerintah daerah seharusnya adalah mengoptimalkan efisiensi belanja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi ini, menurutnya, lebih realistis dibanding mengandalkan kebijakan kerja fleksibel sebagai solusi fiskal.
“Harus ada strategi untuk menggenjot PAD, naikkan target di sektor pendapatan yang memang potensial, dibanding rencana WFA,” ujar Suharsono.
Politikus senior PDI-P itu juga menyarankan dua langkah strategis untuk menutup defisit APBD Kota Solo tahun 2026, yaitu melakukan efisiensi belanja secara signifikan dan menaikkan target pendapatan dari sektor-sektor potensial.
Menurutnya, dua pendekatan ini perlu dilakukan secara sinergis antara Pemkot Solo dan DPRD melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar).
“Untuk menutup defisit Rp161 miliar ini menurut saya ada dua langkah strategis yang harus dilakukan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota, yaitu efisiensi belanja dan menaikkan target pendapatan,” tegasnya.
Dengan terpangkasnya dana transfer dari pusat, Pemkot Solo menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Namun, Wali Kota Respati tetap optimistis langkah-langkah efisiensi yang dirancang akan membantu menyeimbangkan APBD tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Program-program efisiensi seperti penghematan konsumsi energi, gaya hidup hemat di kantor, hingga WFH terbatas, diyakini dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, Pemkot Solo juga didorong untuk mencari potensi pendapatan baru dari sektor-sektor yang belum tergarap maksimal, guna menutup kekurangan akibat pemotongan dana pusat.
Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta keterlibatan aktif dari seluruh OPD, Solo diharapkan mampu melewati tantangan anggaran tahun 2026 dan tetap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. (xpr)
