INBERITA.COM, Mahfud MD menyatakan keheranannya terhadap permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dirinya melaporkan dugaan mark up pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun X (Twitter)-nya, dikutip pada Minggu (19/10/2025).
“Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh,” tulis Mahfud.
Menurut Mahfud, permintaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum pidana.
Ia menjelaskan, apabila aparat penegak hukum (APH) mendapatkan informasi tentang dugaan tindak pidana, maka seharusnya mereka segera melakukan penyelidikan tanpa perlu menunggu adanya laporan resmi dari pihak lain.
“Laporan hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh APH, sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki, tak perlu menunggu laporan,” jelasnya.
Mahfud menilai, permintaan laporan dari KPK tersebut adalah bentuk kekeliruan.
Ia menegaskan bahwa sumber informasi awal terkait dugaan penyimpangan dalam proyek Whoosh bukan berasal darinya, melainkan dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan ekonom Antony Budiawan yang mengangkat isu tersebut dalam sebuah program dialog di televisi.
“Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah Nusantara TV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. Saya percaya kepada ketiganya, maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG,” ungkap Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak berniat membuat laporan resmi ke KPK.
Namun, jika KPK memang serius ingin menyelidiki dugaan mark up pada proyek KCJB, maka cukup memanggil dirinya untuk memberikan keterangan.
“Kalau memang KPK ingin menyelidiki, panggil saja saya. Saya akan tunjukkan siaran televisi yang menjadi sumber pembahasan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan,” tambahnya.
Hingga saat ini, awak media telah mencoba menghubungi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk meminta tanggapan atas pernyataan Mahfud. Namun, belum ada respons dari keduanya.
Beban Utang Proyek Whoosh Jadi Sorotan
Sejak awal, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang menuai kontroversi. Meskipun semula digadang-gadang sebagai proyek kerja sama murni antar perusahaan (business to business/B2B) antara Indonesia dan China, pada kenyataannya proyek ini sempat membutuhkan suntikan dana APBN untuk menjamin kelanjutan konstruksinya.
Kini, setelah dua tahun beroperasi, muncul persoalan baru: beban utang dan bunga yang harus ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kian berat.
Pemerintah melalui berbagai kementerian kini kembali meninjau ulang struktur pendanaan dan skema pembayaran utang proyek tersebut.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sejak awal terlibat dalam proyek ini saat menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi, mengakui bahwa KCJB sudah bermasalah sejak tahap perencanaan.
“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut dalam acara “1 Tahun Prabowo-Gibran” di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Luhut, negosiasi dengan pihak China masih berlangsung, dan saat ini tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) untuk menetapkan langkah lanjutan terkait pembayaran utang dan bunga pinjaman yang menjadi beban BUMN dalam proyek tersebut.
“China mau untuk melakukan (restrukturisasi). Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres supaya timnya segera berunding,” ujar Luhut.
Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menolak penggunaan dana APBN untuk membayar utang Whoosh, dan mendorong evaluasi penuh terhadap struktur proyek.
Hal ini turut memperkuat persepsi publik bahwa proyek kereta cepat tersebut tidak sepenuhnya dikelola secara efisien.
Isu Mark Up Kembali Mencuat
Dugaan mark up biaya proyek Whoosh kembali menjadi perhatian setelah isu tersebut dibahas dalam dialog televisi oleh para pengamat, yang kemudian diangkat oleh Mahfud MD dalam siniar miliknya.
Ia menyebut bahwa pembengkakan biaya yang terjadi selama proses pembangunan harus menjadi perhatian serius, mengingat anggaran dan komitmen pembiayaan yang semakin besar.
Polemik ini juga mencuat di tengah kekhawatiran bahwa proyek kereta cepat yang semula menjadi simbol kemajuan infrastruktur nasional justru bisa menjadi beban fiskal jika tidak segera diselesaikan dengan transparan.
Dengan kondisi saat ini, publik menanti langkah tegas dari KPK dan lembaga terkait untuk menyelidiki potensi pelanggaran hukum, termasuk dugaan penggelembungan biaya atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran proyek Whoosh.
Apalagi, proyek infrastruktur berskala besar seperti KCJB tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara dan akuntabilitas pejabat publik. (xpr)
