INBERITA.COM, Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam skema global bonds guna membiayai kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Penerbitan surat utang ini dilakukan dalam dua mata uang asing sekaligus—Dolar Amerika Serikat dan Euro—dengan menggunakan format SEC-registered, dan berhasil menarik minat besar dari investor global.
Dari penerbitan SUN denominasi dolar AS, pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar US$ 1,85 miliar atau setara dengan Rp 30,6 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.570 per dolar AS).
Sementara dari penerbitan obligasi berdenominasi Euro, pemerintah memperoleh EUR 600 juta atau sekitar Rp 11,5 triliun.
Total dana yang diraih dari kedua penerbitan ini mencapai lebih dari Rp 42 triliun.
“Transaksi ini menandai keberhasilan Pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC-registered untuk ketujuh belas kalinya,” demikian pernyataan resmi yang dirilis melalui laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Minggu, 12 Oktober 2025.
Dalam transaksi ini, pemerintah menerbitkan tiga seri surat utang global. Pertama adalah seri RI0431 yang memiliki tenor 5,5 tahun dan akan jatuh tempo pada 16 April 2031. Seri ini diterbitkan dengan nominal US$ 600 juta dan menawarkan imbal hasil (yield) sebesar 4,35 persen.
Kedua adalah seri RI0436 dengan tenor 10,5 tahun dan jatuh tempo pada 16 April 2036, yang diterbitkan senilai US$ 1,25 miliar dengan imbal hasil 4,95 persen.
Sementara untuk denominasi Euro, pemerintah menerbitkan seri RIEUR1033 dengan tenor 8 tahun yang akan jatuh tempo pada 16 Oktober 2033. Seri ini memiliki imbal hasil sebesar 3,752 persen dengan nominal sebesar EUR 600 juta.
Menariknya, penerbitan surat utang berdenominasi Euro ini dilakukan dalam skema thematic bond Sustainable Development Goals (SDG Bond), yang mengindikasikan komitmen pemerintah terhadap pendanaan pembangunan berkelanjutan.
Proses penentuan harga (pricing) ketiga seri surat utang tersebut dilakukan pada 8 Oktober 2025. Adapun penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 16 Oktober 2025, sesuai dengan jadwal pasar keuangan internasional.
Pemerintah secara resmi membuka penawaran untuk surat utang berdenominasi USD pada sesi pagi waktu Asia, 8 Oktober 2025. Penawaran untuk denominasi Euro diumumkan saat pasar Eropa dibuka di hari yang sama.
Respons investor global terhadap penerbitan ini sangat positif, yang tercermin dari orderbook atau jumlah pemesanan yang masuk, mencapai lebih dari US$ 4,9 miliar dan EUR 3 miliar.
Jumlah ini menunjukkan bahwa minat pasar terhadap surat utang Indonesia tetap kuat, meskipun kondisi global masih diwarnai ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik.
Keberhasilan penerbitan global bonds kali ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan investor internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia, tetapi juga menegaskan bahwa strategi diversifikasi sumber pembiayaan melalui pasar global tetap menjadi opsi andalan pemerintah.
Penggunaan dua mata uang asing secara simultan juga menunjukkan fleksibilitas dan kedewasaan dalam pengelolaan utang negara.
Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk membiayai berbagai program dalam APBN 2025, termasuk pembiayaan pembangunan, layanan publik, hingga kebutuhan belanja prioritas nasional lainnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembiayaan tidak semata-mata bergantung pada penerimaan dalam negeri, melainkan juga ditopang oleh pembiayaan kreatif dan bertanggung jawab dari pasar keuangan internasional.
Penerbitan global bonds dengan format SEC-registered, yang sesuai dengan ketentuan regulator pasar modal Amerika Serikat, juga memberikan akses luas ke basis investor institusional dari berbagai belahan dunia.
Hal ini membuka peluang pembiayaan dengan biaya yang lebih kompetitif, sekaligus meningkatkan visibilitas Indonesia sebagai emiten berdaulat yang kredibel.
Keberhasilan pemerintah dalam menghimpun lebih dari Rp 42 triliun dari pasar global menjadi sinyal positif menjelang tahun fiskal baru, di mana kebutuhan belanja negara tetap tinggi seiring program pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, hingga perlindungan sosial yang terus menjadi prioritas.
Dengan strategi pembiayaan yang terencana dan transparan, serta didukung oleh respons pasar yang solid, pemerintah berharap mampu menjaga keberlanjutan fiskal tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap APBN di masa mendatang. (xpr)
