INBERITA.COM, Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) bukanlah langkah yang diambil secara mendadak.
Pemerintah mengungkapkan bahwa pergantian Kepala BGN Dadan Hindayana beserta para wakilnya merupakan hasil evaluasi panjang yang berlangsung sekitar satu setengah tahun terhadap pelaksanaan program-program strategis lembaga tersebut.
Langkah perombakan itu sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperkuat pengawasan dan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, selama periode evaluasi tersebut pemerintah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap kinerja BGN.
Berbagai temuan yang muncul kemudian menjadi bahan pertimbangan Presiden sebelum mengambil keputusan mengganti pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program gizi nasional tersebut.
“Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Menurut Prasetyo, evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyangkut aspek administratif.
Pemerintah juga menyoroti kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), efektivitas tata kelola organisasi, hingga konsistensi pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat program MBG.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola,” ujarnya.
Pemerintah menilai kualitas makanan merupakan aspek yang tidak bisa ditawar dalam program MBG.
Sebagai program yang menyasar jutaan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, standar mutu makanan harus dijaga secara konsisten agar tujuan peningkatan gizi dapat tercapai.
“Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” lanjut Prasetyo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi pemerintah tidak hanya berfokus pada pencapaian kuantitatif, tetapi juga kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai persoalan terkait operasional dapur, distribusi makanan, hingga pengawasan pelaksana program memang menjadi perhatian publik.
Selain melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan, pemerintah juga masih menjalankan audit internal terhadap sejumlah isu yang berkembang, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun Istana menegaskan bahwa pergantian pimpinan BGN merupakan bagian dari proses evaluasi yang lebih luas dan telah berlangsung cukup lama.
“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan,” kata Prasetyo.
Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.
Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemukan selama proses evaluasi serta memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia.
Pergantian pimpinan BGN juga mendapat respons positif dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai langkah yang diambil pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut.
Menurut Dasco, Komisi IX DPR akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk mengetahui arah kebijakan dan langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan ke depan.
“Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dasco menilai alasan pergantian pimpinan yang disampaikan pemerintah berkaitan erat dengan hasil evaluasi mengenai tata kelola kelembagaan dan koordinasi lintas kementerian yang masih perlu diperkuat.
“Dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi. Apa pun itu kita apresiasi,” kata Dasco.
Ia juga menegaskan bahwa DPR menghargai langkah pemerintah yang dinilai responsif terhadap berbagai masukan dari masyarakat, penerima manfaat program, hingga hasil pengawasan parlemen.
“Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan masukan dari DPR,” ujarnya.
Meski terjadi pergantian kepemimpinan, DPR berharap pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Bahkan, Dasco optimistis perubahan tersebut dapat mempercepat realisasi berbagai target yang selama ini menjadi fokus BGN, terutama pelayanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia juga menilai penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN merupakan keputusan yang tepat.
Selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, Nanik dinilai aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan dan mengambil tindakan terhadap fasilitas yang tidak memenuhi standar.
“Kita lihat selama ini Bu Nanik banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” kata Dasco.
Dengan kepemimpinan baru dan hasil evaluasi yang telah dikantongi pemerintah, BGN kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dapat dijalankan dengan tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, serta kualitas layanan yang mampu menjangkau masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.
Program ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan BGN, tetapi juga menjadi salah satu fondasi penting dalam agenda pembangunan sumber daya manusia yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
