INBERITA.COM, Keterbatasan jaringan komunikasi masih menjadi tantangan besar bagi sejumlah wilayah di Indonesia.
Di tengah percepatan digitalisasi layanan pemerintah, daerah yang belum memiliki infrastruktur telekomunikasi memadai berisiko tertinggal dalam mengakses berbagai layanan publik.
Untuk menjawab persoalan tersebut, PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyiapkan konektivitas berbasis satelit Low Earth Orbit (LEO) bagi 50 daerah yang selama ini menghadapi kendala sinyal atau masuk kategori wilayah blank spot.
Inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung operasional layanan administrasi kependudukan yang dikelola pemerintah daerah.
Melalui koneksi satelit, kantor layanan publik di wilayah terpencil diharapkan tetap dapat terhubung dengan sistem digital meski belum didukung jaringan seluler maupun fiber optik.
Teknologi satelit menjadi pilihan karena memiliki kemampuan menjangkau wilayah yang secara geografis sulit dilayani oleh pembangunan infrastruktur komunikasi konvensional.
Berbeda dengan jaringan darat yang membutuhkan pembangunan menara atau penarikan kabel dalam jarak panjang, konektivitas satelit dapat diterapkan lebih cepat di lokasi dengan tantangan medan tertentu.
Direktur Komersial Telkomsat, Andri Yunianto, mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas pemerataan akses konektivitas melalui layanan satelit, terutama bagi wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan.
“Telkomsat berkomitmen untuk terus mendukung pemerataan konektivitas melalui layanan berbasis satelit, khususnya bagi wilayah yang belum memiliki akses jaringan atau masih mengalami keterbatasan sinyal. Dukungan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan konektivitas yang dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat dan layanan pemerintah di seluruh Indonesia,” ujar Andri dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).
Menurut dia, kehadiran konektivitas berbasis satelit LEO diharapkan mampu menjaga keberlangsungan layanan administrasi kependudukan di daerah yang belum terjangkau jaringan komunikasi secara optimal.
Salah satu layanan yang disiapkan dalam program ini adalah MangoStar, platform konektivitas satelit yang akan digunakan oleh pemerintah daerah penerima bantuan.
Melalui layanan tersebut, perangkat pelayanan administrasi kependudukan dapat memperoleh akses jaringan yang lebih stabil untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional.
Tahap awal penerapan program dilakukan melalui kegiatan berbagi pengetahuan yang melibatkan 50 kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari kabupaten penerima bantuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta pada 27 Juli 2026.
Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah mendapatkan pemahaman teknis mengenai penggunaan layanan satelit, termasuk proses pemasangan perangkat, konfigurasi sistem, pengoperasian jaringan, hingga langkah awal penanganan gangguan.
Pelatihan ini menjadi bagian penting karena keberhasilan pemanfaatan teknologi tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam mengelola layanan tersebut.
Sebanyak 50 wilayah penerima dukungan tersebar di berbagai kawasan Indonesia, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Wilayah-wilayah tersebut memiliki karakteristik geografis yang beragam dan sebagian masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses komunikasi yang stabil.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Hani Syopiar Rustam, menilai kesiapan aparatur daerah menjadi faktor penting agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat maksimal.
“Ketersediaan jaringan komunikasi yang memadai merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Melalui kegiatan ini, kami berharap kepala dinas dari daerah penerima bantuan dapat memahami implementasi dan pengoperasian layanan secara menyeluruh, sehingga pemanfaatannya dapat mendukung keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat,” kata Hani.
Penguatan konektivitas di wilayah terpencil memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar menghadirkan akses internet.
Infrastruktur komunikasi yang lebih baik dapat mempercepat pelayanan pemerintah, meningkatkan akurasi pembaruan data penduduk, serta mengurangi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal.
Selama ini, sejumlah daerah terpencil menghadapi hambatan ketika harus mengandalkan jaringan telekomunikasi berbasis darat.
Kondisi geografis seperti pegunungan, kepulauan, serta wilayah dengan populasi tersebar membuat pembangunan infrastruktur fisik membutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang.
Karena itu, teknologi satelit LEO mulai dipandang sebagai salah satu pendekatan strategis dalam memperluas cakupan digital Indonesia.
Selain mendukung layanan pemerintahan, konektivitas tersebut berpotensi membuka peluang bagi pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, hingga akses informasi masyarakat.
Meski demikian, implementasi layanan berbasis satelit tetap membutuhkan pengelolaan berkelanjutan, termasuk pemeliharaan perangkat, peningkatan kapasitas operator daerah, serta dukungan regulasi agar manfaat konektivitas dapat dirasakan secara optimal.
Program Telkomsat bersama Ditjen Dukcapil menunjukkan bahwa pemerataan digital tidak hanya bergantung pada pembangunan jaringan konvensional.
Di wilayah yang memiliki tantangan geografis tinggi, satelit dapat menjadi jembatan penting untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dan masyarakat tetap terhubung dengan ekosistem digital nasional.
