INBERITA.COM, Perseteruan panjang antara pemerintah Rusia dan Telegram memasuki babak baru. Otoritas Moskow resmi mendakwa pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, dengan tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme.
Bersamaan dengan itu, Rusia menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap pengusaha teknologi yang kini bermukim di luar negeri tersebut.
Langkah tersebut diumumkan Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) pada Rabu (29/7/2026). Menurut FSB, Telegram dinilai gagal menghapus konten yang disebut dimanfaatkan badan intelijen Ukraina serta kelompok yang dikategorikan Rusia sebagai organisasi teroris dan ekstremis untuk mengoordinasikan berbagai aksi di wilayah Rusia.
FSB menyatakan materi yang tetap beredar di Telegram diduga digunakan dalam persiapan sabotase, serangan teror, pembunuhan massal, hingga penipuan siber. Atas dasar itu, otoritas Rusia mengeluarkan pemberitahuan pencarian internasional terhadap Pavel Durov.
“Pemberitahuan pencarian internasional telah dirilis terhadap pimpinan administrasi Telegram, P. Durov,” demikian pernyataan FSB.
Kasus ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan yang telah dibuka Rusia sejak awal 2026.
Pada April lalu, Durov mengungkapkan bahwa dirinya menerima surat panggilan sebagai tersangka yang dikirim ke apartemen lamanya di Rusia, meski ia telah meninggalkan negara tersebut bertahun-tahun sebelumnya.
Saat itu, Durov menanggapi dengan nada satir. Ia menyebut jika dirinya dianggap bersalah karena mempertahankan kebebasan berbicara dan kerahasiaan komunikasi yang dijamin Konstitusi Rusia, maka ia justru bangga dengan posisi tersebut.
Hingga kini, baik Durov maupun Telegram belum memberikan pernyataan resmi mengenai dakwaan terbaru tersebut.
Namun, tak lama setelah pengumuman FSB, akun resmi Telegram di platform X mengunggah gambar Pavel Durov dengan gestur mengacungkan jari tengah tanpa penjelasan lebih lanjut, yang langsung memicu berbagai spekulasi di media sosial.
Kasus ini juga mencerminkan meningkatnya kontrol pemerintah Rusia terhadap ruang digital di tengah konflik berkepanjangan dengan Ukraina.
Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow semakin aktif memperketat regulasi internet, membatasi berbagai platform asing, sekaligus mendorong penggunaan aplikasi pesan lokal yang didukung pemerintah, termasuk layanan bernama MAX.
Meski berulang kali berselisih dengan Kremlin, Telegram tetap menjadi salah satu aplikasi komunikasi paling dominan di Rusia.
Platform tersebut digunakan oleh pejabat pemerintah, kementerian, militer, media, blogger pro-Kremlin, hingga kelompok oposisi untuk menyampaikan informasi kepada publik.
Sejak didirikan pada 2013, Telegram telah berkembang menjadi salah satu aplikasi pesan terbesar di dunia dengan lebih dari satu miliar pengguna.
Selama perang Rusia-Ukraina, platform itu menjadi saluran penting bagi kedua pihak untuk menyebarkan informasi, mengoordinasikan kegiatan, serta menyampaikan perkembangan situasi di medan perang.
Pavel Durov sendiri bukan sosok baru dalam konflik dengan pemerintah Rusia. Sebelum membangun Telegram, ia mendirikan jejaring sosial VKontakte (VK), yang pernah dijuluki sebagai “Facebook-nya Rusia”.
Namun, pada 2014 ia memilih meninggalkan perusahaan tersebut setelah mendapat tekanan dari otoritas Rusia dan kemudian menetap di luar negeri.
Lahir di Saint Petersburg, kota yang juga menjadi kampung halaman Presiden Vladimir Putin, Durov kini diketahui memegang kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab.
Lokasi keberadaannya saat ini belum dipastikan, meski aktivitas terbarunya menunjukkan ia sempat berada di Dubai dan Georgia.
Di luar perkara di Rusia, Durov juga masih menghadapi proses hukum di Prancis. Otoritas negara tersebut menyelidiki dugaan bahwa Telegram belum cukup efektif mencegah aktivitas kriminal di platformnya dan dinilai kurang kooperatif terhadap permintaan aparat penegak hukum.
Durov membantah seluruh tuduhan tersebut, sementara Telegram menegaskan perusahaan tetap mematuhi hukum Uni Eropa dan terus memperkuat sistem moderasi kontennya.
Perkembangan terbaru ini diperkirakan akan semakin meningkatkan tekanan internasional terhadap Telegram sekaligus memunculkan kembali perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi, privasi pengguna, dan tanggung jawab platform digital dalam mengawasi konten yang beredar di layanan mereka.
