INBERITA.COM, Di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terkait gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa, perhatian publik turut tertuju pada laporan harta kekayaan pejabat negara yang baru dirilis.
Nama Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo, kembali menjadi sorotan setelah angka kekayaannya tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan laporan LHKPN terbaru tahun 2025 yang tercatat dalam sistem Komisi Pemberantasan Korupsi, total kekayaan Darmawan mencapai sekitar Rp110,07 miliar.
Angka tersebut menunjukkan lonjakan yang cukup tajam dibandingkan periode 2023 yang berada di kisaran Rp70,93 miliar, serta jauh lebih tinggi dibandingkan laporan awal 2021 yang berada di level sekitar Rp30,15 miliar.
Kenaikan ini terjadi dalam rentang waktu ketika ia mulai menempati posisi strategis di tubuh PLN sejak akhir 2021.
Darmawan sendiri resmi menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak Desember 2021 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Kementerian BUMN.
Sebelumnya, ia lebih dulu menjabat sebagai wakil direktur utama sejak 2019. Pada pertengahan 2026, ia kembali dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan melalui keputusan RUPS terbaru yang digelar pada 18 Juni 2026, menandakan keberlanjutan posisi strategisnya dalam perusahaan listrik pelat merah tersebut.
Namun di saat bersamaan, PLN juga tengah menghadapi sorotan publik akibat gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah daerah.
Pemadaman yang dilaporkan terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa memicu keresahan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil hingga sektor peternakan yang mengandalkan listrik sebagai penopang utama operasional harian.
Sejumlah kerugian ekonomi dilaporkan muncul akibat kondisi tersebut, mulai dari penurunan produktivitas hingga gangguan distribusi.
Situasi ini turut memunculkan kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis yang menilai bahwa gangguan listrik berulang mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola dan kepemimpinan di tubuh perusahaan listrik negara tersebut.
Kritik tersebut menyoroti pentingnya peningkatan keandalan sistem kelistrikan nasional, mengingat PLN memegang peran vital dalam menjaga stabilitas energi di Indonesia.
Di sisi lain, pihak manajemen PLN melalui Darmawan telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi.
Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap dampak yang dirasakan langsung oleh publik.
Meski demikian, publik tetap menantikan langkah konkret untuk memastikan gangguan serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Jika ditelusuri lebih jauh, laporan kekayaan Darmawan menunjukkan struktur aset yang beragam.
Aset terbesar berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Bantul, Klaten, hingga Depok. Nilai properti tersebut mencapai puluhan miliar rupiah dan menjadi komponen utama dalam total kekayaan yang dilaporkan.
Selain properti, kekayaan lainnya juga berasal dari alat transportasi seperti mobil listrik dan kendaraan pribadi lain, termasuk beberapa kendaraan roda dua. Di antaranya tercatat mobil Hyundai Ioniq dan kendaraan listrik Denza D9 yang nilainya cukup tinggi.
Terdapat pula aset dalam bentuk surat berharga, kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya yang turut memperkuat total kekayaan yang dilaporkan.
Kenaikan nilai kekayaan ini tidak lepas dari dinamika jabatan dan posisi strategis yang diemban dalam beberapa tahun terakhir.
Namun di ruang publik, angka tersebut juga memunculkan diskusi mengenai transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan perusahaan energi milik negara di tengah tantangan operasional yang masih kerap muncul.
Di luar aspek kekayaan pribadi pejabat, PLN sendiri memegang tanggung jawab besar dalam memastikan pasokan listrik nasional tetap stabil.
Ketergantungan masyarakat terhadap listrik yang semakin tinggi membuat setiap gangguan sekecil apa pun memiliki dampak luas, baik secara ekonomi maupun sosial.
Kondisi ini menempatkan PLN dalam posisi yang terus mendapat perhatian, tidak hanya dari sisi kinerja teknis, tetapi juga dari aspek kepercayaan publik.
Lonjakan kekayaan pejabat di level tertinggi perusahaan pun akhirnya menjadi bagian dari diskursus yang lebih luas mengenai tata kelola BUMN dan efektivitas kepemimpinan di sektor strategis.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, publik kini menunggu sejauh mana langkah perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas di tubuh perusahaan.
Kombinasi antara kinerja layanan dan kepercayaan publik menjadi tantangan utama yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan energi nasional ke depan.
