INBERITA.COM, Perdebatan mengenai posisi politik PDI Perjuangan kembali mencuat di tengah dinamika hubungan antarpartai pasca pembentukan pemerintahan baru.
Sejumlah pihak dari lingkaran partai pendukung pemerintah belakangan mempertanyakan sikap PDIP yang berada di luar kabinet namun tetap terlibat aktif dalam proses politik dan legislasi di parlemen.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa partainya tidak memiliki sikap yang ambigu.
Menurutnya, posisi PDIP sejak awal sudah jelas, yakni tidak bergabung ke dalam kabinet pemerintahan, tetapi tetap menjalankan fungsi konstitusional melalui DPR.
Deddy menilai tudingan yang menyebut PDIP menjalankan “politik dua kaki” tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal konsep oposisi formal seperti yang berlaku di sejumlah negara lain.
Menurutnya, yang ada adalah partai yang berada di dalam kabinet dan partai yang memilih berada di luar kabinet. Dalam konteks itu, PDIP telah menentukan sikap politiknya secara terbuka dan konsisten.
“PDI Perjuangan dengan jelas telah menyatakan posisi kami di luar kabinet, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan yang konstitusional melalui mekanisme DPR. Ini bukan sikap ambigu, ini adalah mandat Rakernas partai yang sudah kami jalankan secara konsisten,” ujar Deddy dalam keterangannya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kritik, pengawasan, maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah akan tetap diberikan berdasarkan kepentingan rakyat dan konstitusi, bukan semata-mata karena posisi politik tertentu.
Deddy mengaku heran mengapa sejumlah partai koalisi tampak begitu memperhatikan dan mempermasalahkan posisi PDIP.
Menurutnya, seharusnya energi politik lebih diarahkan untuk menyelesaikan persoalan publik ketimbang memperdebatkan sikap partai lain yang sudah jelas menentukan posisinya.
Ia bahkan mempertanyakan apakah perhatian berlebihan terhadap PDIP mencerminkan adanya persoalan internal di tubuh koalisi pemerintah atau justru menunjukkan kurangnya rasa percaya diri dari sebagian pihak.
Dalam pandangannya, apabila ada partai yang merasa tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, maka langkah yang lebih elegan adalah mengambil keputusan politik secara terbuka, bukan membangun narasi yang menyeret partai lain.
“Jika ada partai yang tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Ini bukan cara berpolitik yang elegan,” tegasnya.
Pernyataan keras tersebut mencerminkan meningkatnya tensi komunikasi politik antarpartai dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, Deddy mengingatkan bahwa perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan tidak semestinya dijadikan sumber konflik yang berkepanjangan.
Ia juga menyinggung pengalaman politik pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden Joko Widodo.
Menurut Deddy, selama periode tersebut PDIP menghormati sepenuhnya keputusan politik setiap partai, baik yang memilih masuk kabinet maupun berada di luar pemerintahan.
Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi partai-partai lain untuk terus mempertanyakan pilihan politik PDIP saat ini. Baginya, kedaulatan partai dalam menentukan arah perjuangan politik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
Dalam kritik yang lebih spesifik, Deddy turut menyoroti Partai NasDem dan Partai Demokrat. Ia menyarankan kedua partai tersebut untuk lebih fokus memperkuat soliditas internal dibanding terus mengomentari posisi PDIP.
Menurutnya, tantangan politik ke depan tidak ringan. Persaingan elektoral semakin ketat, sementara munculnya kekuatan politik baru berpotensi mengubah peta dukungan masyarakat.
“Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru. Lebih baik perbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet daripada sibuk menggurui partai lain,” katanya.
Selain persoalan politik elite, Deddy menilai masih banyak agenda yang lebih mendesak untuk diperhatikan oleh partai-partai pendukung pemerintah. Berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dinilai membutuhkan perhatian dan solusi yang konkret.
Ia mencontohkan berbagai isu seperti kelistrikan, bahan bakar minyak, kesejahteraan buruh, bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan hingga kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi banyak kalangan.
Dalam situasi tersebut, menurutnya, energi politik seharusnya digunakan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Perdebatan mengenai posisi PDIP justru dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi publik.
Lebih jauh, Deddy menegaskan bahwa keberadaan fraksi di DPR memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar menjadi pendukung pemerintah. Sistem demokrasi, kata dia, membutuhkan mekanisme pengawasan agar kekuasaan tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.
Ia mengingatkan bahwa parlemen merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Tanpa fungsi kontrol yang kuat, proses demokrasi berisiko kehilangan mekanisme koreksi yang diperlukan.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan mengenai peran yang ingin dimainkan PDIP di parlemen.
Partai berlambang banteng itu menegaskan akan tetap menjadi penyeimbang yang konstruktif, memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dianggap berpihak kepada rakyat, sekaligus mengkritisi langkah pemerintah yang dinilai perlu diperbaiki.
Bagi PDIP, fungsi pengawasan bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab politik dalam menjaga kualitas demokrasi.
Karena itu, partai tersebut menegaskan akan tetap konsisten berada pada jalur yang telah diputuskan organisasi dan menjalankan mandat politiknya melalui mekanisme konstitusional.
Di tengah konfigurasi politik nasional yang terus bergerak, perdebatan mengenai posisi partai di dalam atau di luar pemerintahan kemungkinan masih akan terus berlangsung.
Namun yang menjadi sorotan utama publik pada akhirnya bukan sekadar posisi politik sebuah partai, melainkan sejauh mana seluruh kekuatan politik mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
