INBERITA.COM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan keberpihakan nyata pada dunia usaha, khususnya industri otomotif. dengan menerbitkan kebijakan insentif fiskal berupa pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk perusahaan.
Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2025, diskon pajak diberikan mulai dari 10 persen hingga 50 persen, tergantung pada sejumlah indikator penilaian.
Kebijakan ini ditegaskan sebagai langkah strategis Pemprov dalam memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan industri otomotif di wilayahnya.
Kepala Bidang Pajak dan Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Danang Wicaksono menegaskan bahwa diskon ini berlaku bagi perusahaan yang berinvestasi di Jawa Tengah, dengan syarat pokok: seluruh kendaraan milik perusahaan harus dalam kondisi pajak yang lunas.
“Jadi, sepanjang BPKB STNK-nya atas nama perusahaan tersebut, bisa ajukan dengan pengurangan mulai dari 10 persen, 20 persen, bahkan sampai dengan 50 persen,” ujar Danang pada Rabu, 17 September 2025.
Ia menambahkan, terdapat 15 komponen penilaian yang menjadi dasar pemberian diskon ini, Mulai dari kepatuhan penyampaian laporan kinerja penanaman modal, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan komponen dalam negeri (lokal Jateng), hingga kepedulian perusahaan terhadap isu lingkungan hidup.
Semua indikator tersebut dirancang untuk memastikan insentif benar-benar jatuh kepada perusahaan yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan lingkungan di Jawa Tengah.
“Ini adalah bentuk keberpihakan kami terhadap iklim investasi dan industri otomotif di daerah,” lanjut Danang.
Menurutnya, insentif ini bukan hanya akan meringankan beban pajak perusahaan, tetapi juga ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan penjualan kendaraan baru, yang pada akhirnya menggerakkan rantai ekonomi dari hulu ke hilir.
Dengan lebih banyak kendaraan baru yang didaftarkan di Jateng, potensi peningkatan penerimaan daerah dalam jangka panjang tetap terjaga.
Lebih dari itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari strategi besar Pemprov Jateng dalam mewujudkan ambisi menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan industri otomotif nasional.
Saat ini, Jawa Tengah menduduki posisi kelima sebagai pasar potensial otomotif Indonesia, Namun Pemprov belum puas dengan pencapaian itu.
“Nomor lima itu belum cukup, Target kami Jateng bisa jadi nomor satu, Maka pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mendorong industri otomotif dan memberikan dampak luas ke perekonomian daerah,” tegas Danang.
Tak hanya insentif BBNKB, Pergub Nomor 23 Tahun 2025 juga memuat sejumlah insentif lain yang menyasar sektor angkutan.
Tarif pajak kendaraan angkutan barang diturunkan menjadi efektif 72 persen, sementara tarif pajak untuk kendaraan angkutan orang juga dipangkas, dari sebelumnya 50 persen menjadi hanya 36 persen.
Langkah ini diyakini akan berdampak langsung terhadap efisiensi biaya operasional perusahaan logistik dan transportasi, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Pemerintah daerah menaruh harapan besar bahwa kombinasi insentif ini dapat menjadi pemantik bergulirnya investasi baru, sekaligus menjaga loyalitas perusahaan yang sudah lebih dulu menanamkan modalnya di Jateng.
Dengan iklim fiskal yang kompetitif, infrastruktur yang terus berkembang, serta dukungan regulasi pro-industri, Jawa Tengah ingin menunjukkan diri sebagai alternatif utama kawasan industri otomotif nasional yang selama ini masih didominasi oleh Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Kebijakan fiskal semacam ini menjadi penting di tengah persaingan antarprovinsi dalam menarik investor besar, Dengan memberikan ruang keringanan pajak kepada korporasi yang patuh dan berkontribusi signifikan.
Jawa Tengah mencoba menegaskan diri sebagai provinsi yang bukan hanya ramah investasi, tapi juga strategis secara geografis, ekonomis dan sosial.
Dengan segala kebijakan ini, Pemprov Jateng tampaknya tak ingin hanya menjadi pasar otomotif.
Lebih dari itu, pemerintah daerah ingin berperan sebagai pemain utama dalam rantai industri otomotif nasional—mulai dari manufaktur, distribusi, hingga konsumsi.
Kini tinggal bagaimana perusahaan menanggapi insentif tersebut dan sejauh mana regulasi ini bisa diimplementasikan secara adil, transparan, serta berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. (mms)
