INBERITA.COM, Pemerintah bersiap melakukan penyesuaian besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setelah berjalan secara luas di berbagai daerah, program yang menjadi salah satu andalan dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat itu kini memasuki tahap evaluasi untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa lembaganya tengah menyiapkan langkah refocusing atau pemfokusan ulang penerima manfaat MBG.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas program dalam mengatasi persoalan gizi.
Menurut Nanik, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemberian MBG di sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi relatif baik.
Dalam pandangannya, kelompok tersebut umumnya telah memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari.
“Kami akan refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik,” kata Nanik usai pelantikannya sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026), sebagaimana disampaikan kepada wartawan.
Pernyataan tersebut menandai kemungkinan adanya perubahan distribusi manfaat program yang selama ini menjangkau jutaan peserta didik dan kelompok masyarakat lainnya.
Jika kebijakan itu diterapkan, maka alokasi bantuan dapat dialihkan kepada daerah maupun kelompok yang dinilai masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi.
Langkah evaluasi ini juga berkaitan dengan jumlah penerima manfaat yang saat ini disebut mencapai sekitar 63 juta orang.
BGN berencana melakukan penghitungan ulang untuk mengetahui apakah seluruh penerima tersebut benar-benar masuk kategori yang membutuhkan intervensi gizi dari negara.
Nanik menegaskan bahwa proses peninjauan tidak semata-mata bertujuan mengurangi jumlah penerima, melainkan memastikan bahwa bantuan sampai kepada pihak yang paling berhak.
Dalam praktiknya, pendekatan yang lebih terarah dinilai dapat menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap upaya penurunan masalah gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Apakah 63 juta penerima manfaat saat ini benar-benar membutuhkan, atau justru bisa dikurangi lalu dialihkan kepada mereka yang belum memperoleh MBG,” ujarnya.
Kebijakan pemfokusan ulang ini juga tidak dapat dilepaskan dari tantangan pengelolaan anggaran dalam skala nasional. Program MBG merupakan salah satu program besar yang membutuhkan dukungan pendanaan sangat signifikan.
Karena itu, BGN menilai efisiensi menjadi faktor penting agar keberlangsungan program tetap terjaga tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.
Meski demikian, Nanik memastikan upaya efisiensi tidak akan mengorbankan kualitas makanan maupun standar gizi yang diterima masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga mutu menu dan kandungan nutrisi yang menjadi inti dari program tersebut.
Selain melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat, BGN juga mengambil langkah lain dengan menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.
Keputusan itu diambil sebagai bagian dari proses penataan dan pemetaan kebutuhan layanan di berbagai wilayah.
Saat ini terdapat 27.877 dapur MBG yang telah beroperasi. Jumlah tersebut akan ditinjau kembali untuk melihat apakah kapasitas yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau justru terdapat daerah yang mengalami kelebihan fasilitas.
“Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru,” tutur Nanik.
Evaluasi terhadap infrastruktur program menjadi penting mengingat keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima, tetapi juga oleh efektivitas rantai distribusi makanan.
Dapur yang terlalu banyak di satu wilayah dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, sementara daerah yang kekurangan fasilitas berpotensi mengalami kendala pelayanan.
Dalam peninjauan awal, BGN menemukan bahwa sebaran dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena kebutuhan layanan gizi tersebar di seluruh Indonesia, termasuk wilayah luar Jawa yang memiliki tantangan akses dan tingkat kerentanan berbeda.
Menurut Nanik, pihaknya akan melakukan pemetaan kebutuhan secara lebih rinci di setiap provinsi. Langkah itu mencakup pengkajian jumlah dapur yang tersedia, kapasitas pelayanan, jumlah penerima manfaat, hingga potensi kebutuhan tambahan di masa mendatang.
“Kami akan menata kebutuhan dapur di masing-masing provinsi, misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Dari data yang kami miliki, dapur MBG masih menumpuk di Pulau Jawa,” katanya.
Penataan ulang tersebut diharapkan dapat menciptakan distribusi fasilitas yang lebih merata.
Dengan begitu, manfaat program tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki akses lebih terbatas terhadap layanan pemenuhan gizi.
Setelah proses evaluasi selesai dilakukan, BGN akan menentukan langkah berikutnya terkait pembangunan dapur baru. Keputusan tersebut akan didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan dan hasil pemetaan nasional yang tengah disusun.
“Setelah penataan selesai, baru kami hitung apakah perlu membuka kembali pembangunan dapur baru atau tidak,” sambung Nanik.
Rencana refocusing penerima manfaat dan penataan infrastruktur MBG menunjukkan bahwa pemerintah mulai memasuki fase penyempurnaan program.
Fokusnya bukan hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Di tengah tantangan pemenuhan gizi nasional yang masih beragam antarwilayah, kebijakan berbasis data dan kebutuhan nyata menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas program dalam jangka panjang.
