INBERITA.COM, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjadi sorotan publik usai mengumumkan kebijakan membayari biaya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk pengemudi ojek online (ojol).
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Luthfi saat menghadiri Sarasehan Mitra Ojek Online (Ojol) dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di GOR Jatidiri, Semarang, pada Kamis, 12 September 2025.
Dalam acara tersebut, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menanggung biaya perpanjangan SIM para pengemudi ojol yang masa berlakunya telah habis.
“Yang SIM-nya mati kumpulin, pemerintah provinsi yang bayar, langsung daftar ke belakang,” ucap Luthfi dengan nada tegas, dikutip dari Kompas.com.
Kebijakan tersebut sontak menuai reaksi beragam. Di satu sisi, ada apresiasi karena dianggap berpihak pada kelompok masyarakat pekerja informal seperti pengemudi ojol.
Namun di sisi lain, muncul kritik dari publik, terutama karena program ini dinilai tidak menyentuh kelompok pengemudi lain, seperti kurir paket dan masyarakat umum yang menghadapi kendala serupa.
Salah satu hal yang menjadi pertanyaan publik adalah mengenai skema pelaksanaan program tersebut.
AKBP Prianggo Malau, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, saat dimintai konfirmasi mengaku belum bisa memberikan informasi rinci terkait teknis pelaksanaan maupun waktu mulai berlakunya kebijakan ini.
“Mohon waktu (untuk menjawab) ya,” ujar Prianggo saat dihubungi pada 15 September 2025.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan latar belakang dari kebijakan ini.
Ia menyebut bahwa inisiatif tersebut merupakan respons terhadap data kecelakaan lalu lintas yang menunjukkan tingginya angka kematian akibat kelalaian berkendara di Jawa Tengah.
Oleh karena itu, menurutnya, pemberian bantuan perpanjangan SIM menjadi bagian dari upaya memastikan para pengemudi ojol memiliki dokumen resmi dan berkendara secara aman di jalan raya.
“Maka dalam acara Sarasehan kemarin kami bantu para sopir Ojol yang masa berlaku SIM-nya sudah habis agar segera diurus, program ini hanya berlaku di acara tersebut tidak berkelanjutan,” tulis akun resmi Ahmad Luthfi.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan membangun budaya keselamatan berlalu lintas di kalangan pengemudi daring.
“Dengan begitu, mereka bisa berkendara dengan aman dan meminimalisasi risiko kecelakaan, karena keselamatan bersama adalah tanggung jawab bagi semua,” lanjut pernyataan tersebut.
Meski demikian, kebijakan yang berlaku terbatas pada momen Sarasehan tersebut ternyata memunculkan kekecewaan dari sejumlah warganet.
Banyak di antara mereka yang mempertanyakan mengapa bantuan semacam ini tidak diberikan juga kepada pekerja lapangan lainnya, seperti kurir paket, atau bahkan masyarakat umum yang juga membutuhkan.
“Kurir-kurir paket juga, Pak Luthfi, diperhatikan,” tulis akun Instagram @muhammad.gumilar97 di kolom komentar unggahan tersebut.
Sentimen serupa juga disampaikan pengguna lain, @brownbottle_supermoto yang menulis, “Kok cuma Ojol? Warganya Pak Luthfi apa cuma Ojol?”
Kritik yang dilayangkan publik menunjukkan adanya keresahan terhadap pemerataan kebijakan sosial, terutama dalam konteks bantuan yang bersifat selektif.
Di tengah upaya pemerintah provinsi untuk merespons isu keselamatan berlalu lintas, muncul desakan agar kebijakan serupa dapat diterapkan lebih luas dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pengemudi ojek online.
Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kemungkinan perluasan program bantuan ini ke sektor transportasi informal lainnya atau apakah program serupa akan digelar kembali di masa mendatang.
Publik menunggu langkah lanjutan dari Pemprov Jawa Tengah, termasuk klarifikasi lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait mekanisme pelaksanaan bantuan yang telah diumumkan Gubernur Ahmad Luthfi. (xpr)
