INBERITA.COM, Pengacara senior Hotman Paris Hutapea kembali menjadi perhatian publik setelah melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang berada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Senin (25/5/2026), Hotman secara terbuka meminta Presiden membubarkan kementerian tersebut sekaligus mencopot Menteri HAM Natalius Pigai dari kabinet.
Pernyataan itu langsung memantik perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet mendukung kritik yang disampaikan Hotman karena dianggap mewakili keresahan publik terkait efektivitas lembaga negara baru. Namun tak sedikit pula yang menilai pernyataannya terlalu emosional dan berlebihan.
Dalam video berdurasi beberapa menit itu, Hotman mempertanyakan manfaat nyata dari keberadaan Kementerian HAM sejak dibentuk. Ia menyoroti besarnya anggaran yang disebut telah digelontorkan negara, tetapi belum diiringi capaian konkret yang dirasakan masyarakat.
“Halo Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, tolong segera itu tutup Kementerian Hak Asasi Manusia, tidak guna itu,” kata Hotman dengan nada tinggi.
Menurutnya, dana negara yang digunakan untuk membiayai kementerian tersebut lebih baik dialihkan ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ia menilai negara seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat dibanding memperbesar birokrasi yang dianggap belum memberikan dampak signifikan.
Hotman juga secara khusus menyinggung Menteri HAM Natalius Pigai. Ia menyebut sang menteri tidak menunjukkan prestasi yang jelas selama menjabat dan justru lebih sering melontarkan pernyataan kontroversial di ruang publik.
“Belum ada prestasi apa pun. Dari awal minta anggaran besar terus. Hei Pak Menteri, tahu diri dong. Mundur saja,” ujar Hotman.
Kritik tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap efektivitas kementerian-kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih.
Sejumlah pengamat sebelumnya memang mempertanyakan pembentukan beberapa lembaga baru yang dinilai berpotensi menambah beban anggaran negara di tengah tantangan ekonomi nasional.
Dalam konteks Kementerian HAM, pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa lembaga tersebut dibentuk untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia secara lebih terstruktur dan fokus.
Kementerian ini juga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kasus HAM yang selama bertahun-tahun belum tuntas.
Namun bagi Hotman, fungsi tersebut sejatinya sudah dijalankan oleh banyak institusi lain. Ia menilai keberadaan kementerian baru justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Masalah hak asasi manusia itu sudah ditangani banyak lembaga. Ada lembaga ini, lembaga itu. Kenapa harus tambah lagi?” katanya.
Tak berhenti di situ, Hotman membandingkan kerja Kementerian HAM dengan aktivitas bantuan hukum gratis yang selama ini dijalankan timnya melalui Hotman 911.
Ia menyebut tim pengacaranya lebih nyata hadir membantu masyarakat kecil tanpa bergantung pada fasilitas negara.
Sebagai contoh, Hotman mengungkapkan bahwa pada hari yang sama ia mengirim sepuluh pengacara ke Mataram, Lombok, untuk memberikan pendampingan hukum kepada seorang pemuda dari keluarga kurang mampu yang tersandung kasus dugaan pembunuhan.
Menurutnya, kasus tersebut penuh kejanggalan karena tidak didukung bukti dan saksi yang kuat. Ia merasa terpanggil membantu karena menganggap ada potensi ketidakadilan hukum terhadap warga kecil.
“Hari ini saya kirim 10 pengacara ke Lombok untuk membantu pemuda miskin yang dituduh membunuh pacarnya tanpa saksi yang jelas,” ucapnya.
Selain di Lombok, Hotman mengaku juga mengirim tim hukum ke daerah lain untuk mendampingi korban dalam kasus dugaan pencabulan yang melibatkan pimpinan pondok pesantren.
Ia menilai langkah konkret seperti itu jauh lebih bermanfaat dibanding sekadar aktivitas seremonial lembaga negara.
Video kritik tersebut dengan cepat menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform digital. Banyak netizen mempertanyakan apakah kritik Hotman murni aspirasi pribadi atau bagian dari tekanan publik terhadap kabinet baru pemerintahan Prabowo.
Meski bernada keras, Hotman menegaskan dirinya tidak sedang mencari perhatian politik ataupun jabatan. Ia mengaku berbicara sebagai warga negara sekaligus pembayar pajak yang merasa berhak mengawasi penggunaan uang rakyat.
“Saya bicara sebagai pembayar pajak. Jangan uang rakyat dipakai untuk membiayai lembaga yang tidak jelas manfaatnya,” ujarnya.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Kementerian HAM maupun Natalius Pigai terkait kritik terbuka tersebut. Istana Kepresidenan juga belum memberikan respons mengenai desakan pembubaran kementerian.
Namun polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut, terutama karena isu efektivitas birokrasi dan efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian utama publik di awal pemerintahan Prabowo Subianto.
Di sisi lain, kritik keras dari figur publik seperti Hotman Paris menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap lembaga negara kini semakin tinggi. Publik tidak lagi hanya menuntut keberadaan institusi, tetapi juga hasil kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
