INBERITA.COM, Kekhawatiran soal potensi pemutusan hubungan kerja di tubuh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI akhirnya dijawab langsung oleh manajemen Danantara.
Di tengah proses evaluasi dan penataan perusahaan pelat merah tersebut, pemerintah memastikan seluruh karyawan tetap aman dan tidak akan terkena PHK.
Kepastian itu disampaikan Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, usai menghadiri agenda di DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Ia menegaskan bahwa langkah penataan yang saat ini dilakukan masih berada pada tahap asesmen dan verifikasi internal.
“Sedang dilakukan asesmen, sedang dicek sebagaimana yang saya sampaikan mengenai streamline. Selagi dilakukan proses untuk verifikasi semuanya,” ujar Dony kepada awak media.
Ketika ditanya soal kemungkinan pengurangan tenaga kerja, Dony memastikan proses restrukturisasi tidak berdampak pada pegawai PT INTI.
“Oh enggak ada, pekerjanya aman. Kan kita sudah bilang, enggak ada yang di-PHK,” katanya menegaskan.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi sejumlah BUMN yang tengah menjalani evaluasi bisnis.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memang mulai melakukan penataan terhadap perusahaan negara yang dinilai membutuhkan pembenahan operasional maupun model bisnis agar lebih efisien dan kompetitif.
PT INTI termasuk salah satu BUMN yang masuk dalam radar penataan tersebut. Meski demikian, pemerintah tampaknya ingin memastikan proses transformasi berjalan tanpa menimbulkan gejolak sosial, terutama terkait nasib para pekerja.
Bagi industri teknologi nasional, keberadaan PT INTI memiliki nilai historis yang cukup besar. Perusahaan yang berbasis di Bandung, Jawa Barat itu berdiri sejak 1974 dan pernah menjadi salah satu simbol kemandirian teknologi telekomunikasi Indonesia.
Pada era 1980-an hingga 1990-an, INTI dikenal sebagai pemain utama infrastruktur telekomunikasi nasional. Perusahaan ini sempat menjadi pemasok Sentral Telepon Digital Indonesia (STDI) dan berperan dalam proyek digitalisasi jaringan telepon nasional bersama PT Telkom Indonesia Tbk.
Di masa kejayaannya, INTI bahkan disebut menguasai sekitar 60 persen pasar perangkat telekomunikasi nasional. Produk-produknya digunakan di berbagai wilayah Indonesia ketika pemerintah mulai mempercepat pembangunan jaringan komunikasi modern.
Namun, perubahan lanskap industri telekomunikasi global dalam dua dekade terakhir membuat banyak perusahaan manufaktur perangkat telekomunikasi menghadapi tekanan berat.
Persaingan dengan produk impor, perubahan teknologi yang sangat cepat, serta pergeseran bisnis ke layanan digital menjadi tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan lama, termasuk INTI.
Dalam beberapa tahun terakhir, PT INTI mencoba melakukan diversifikasi bisnis. Perusahaan mulai bergerak ke berbagai sektor seperti system integrator, digital services, managed service, smart meter, fiber optic, hingga sistem transportasi berbasis teknologi.
Meski demikian, transformasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengembalikan posisi perusahaan seperti masa keemasannya dulu. Karena itu, pemerintah kini melakukan kajian lebih mendalam untuk menentukan arah bisnis jangka panjang perusahaan.
Langkah streamline yang dilakukan Danantara dipandang sebagai bagian dari strategi konsolidasi BUMN agar lebih fokus pada sektor yang memiliki prospek pertumbuhan dan efisiensi lebih baik.
Pemerintah juga ingin memastikan setiap perusahaan negara memiliki model bisnis yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Pengamat ekonomi menilai pendekatan restrukturisasi tanpa PHK dapat menjadi sinyal positif bagi dunia ketenagakerjaan nasional.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik soal ancaman pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri, kepastian perlindungan pekerja menjadi isu yang sangat sensitif.
Selain itu, menjaga keberlangsungan SDM dinilai penting karena sektor teknologi dan telekomunikasi membutuhkan tenaga ahli yang tidak mudah digantikan.
Pengalaman panjang pegawai INTI dalam bidang infrastruktur telekomunikasi dianggap masih menjadi aset strategis yang bernilai.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan BUMN teknologi tidak hanya bertahan secara administratif, tetapi benar-benar mampu bersaing di era digital.
Modernisasi bisnis, efisiensi operasional, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi faktor kunci keberhasilan transformasi.
Danantara sendiri belakangan mulai aktif melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pelat merah di berbagai sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara yang selama ini dinilai kurang optimal.
Meski proses penataan masih berlangsung, pernyataan resmi bahwa tidak ada PHK di PT INTI setidaknya memberikan ketenangan bagi para pekerja dan keluarga mereka.
Pemerintah tampaknya ingin menjaga agar transformasi perusahaan berjalan lebih terukur tanpa menimbulkan dampak sosial yang besar.
Kini perhatian publik tertuju pada hasil akhir asesmen yang dilakukan Danantara. Banyak pihak menunggu arah baru yang akan diambil pemerintah untuk menghidupkan kembali salah satu perusahaan teknologi tertua milik negara tersebut agar mampu beradaptasi dengan dinamika industri digital modern.
