INBERITA.COM, Polemik mengenai posisi politik PDI Perjuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menghangat.
Setelah sejumlah pihak menilai sikap partai berlambang banteng itu berada di wilayah abu-abu, PDIP justru menegaskan bahwa posisinya jauh lebih jelas dibanding partai-partai yang kalah dalam Pemilihan Presiden namun kemudian memilih bergabung dengan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat saat menanggapi berbagai kritik yang belakangan diarahkan kepada partainya.
Menurut Djarot, keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan merupakan sikap politik yang konsisten dan menghormati hasil Pemilu Presiden 2024.
Djarot menegaskan bahwa PDIP memang tidak memenangkan kontestasi Pilpres, tetapi partainya tetap menjadi pemenang dalam Pemilu Legislatif.
Karena itu, ia menilai langkah memberi ruang kepada Prabowo untuk menyusun kabinet dan menjalankan pemerintahan merupakan bentuk penghormatan terhadap mandat rakyat yang diberikan melalui pemilihan presiden.
“Untuk menghormati, maka kita persilahkan pada Pak Prabowo untuk bisa menyusun kabinetnya dan menjalankan pemerintahannya. PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Prabowo,” kata Djarot kepada wartawan.
Bagi PDIP, berada di luar pemerintahan bukan berarti mengambil posisi sebagai penghambat jalannya program negara. Sebaliknya, partai tersebut mengklaim akan menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Djarot menyebut partainya akan tetap mendukung program-program yang dianggap berpihak kepada masyarakat luas. Namun apabila terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat, PDIP tidak akan ragu memberikan kritik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.
Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban atas tudingan yang menyebut posisi PDIP tidak tegas. Menurut Djarot, justru sikap partai-partai yang sebelumnya menjadi rival dalam Pilpres namun kemudian bergabung ke pemerintahan lebih sulit dijelaskan kepada publik.
Ia menilai fenomena tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan di kalangan pemilih yang telah memberikan dukungan berdasarkan pilihan politik yang berbeda selama masa kampanye.
“Sikapnya jelas. Yang tidak jelas justru mereka yang kalah Pilpres, tetapi bergabung di dalam pemerintahan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Djarot bahkan melontarkan kritik yang lebih tajam. Ia mempertanyakan makna kompetisi politik yang berlangsung keras selama masa pemilihan apabila pada akhirnya seluruh kekuatan politik kembali bergabung setelah hasil Pilpres ditetapkan.
Menurutnya, konsistensi terhadap pilihan politik merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap para pemilih yang telah memberikan mandat melalui suara mereka.
Djarot menilai langkah partai yang berseberangan dalam Pilpres lalu bergabung dengan pemerintahan dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia menyebut sikap tersebut tidak mencerminkan semangat kesatria dalam berpolitik.
“Buat apa ada pilihan presiden berdarah-darah seperti itu. Toh akhirnya ketika kalah, gabung juga. Ini bentuk, maaf ya, kasarnya, penipuan kepada pemilihnya, tidak konsisten, tidak gentle,” tegasnya.
Pernyataan Djarot muncul setelah Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyoroti posisi politik PDIP yang dinilai belum memiliki definisi yang jelas dalam sistem politik Indonesia.
Menurut Jazilul, istilah oposisi maupun partai penyeimbang yang kerap digunakan dalam diskursus politik tidak dikenal secara formal dalam konstitusi maupun praktik ketatanegaraan Indonesia.
Ia menilai sistem politik Indonesia berbeda dengan negara-negara yang secara tegas mengenal blok pemerintah dan oposisi. Karena itu, menurutnya, yang lebih penting saat ini adalah menjaga soliditas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah.
“Di dalam praktik politik kita juga tidak dikenal oposisi. Tidak ada dalam konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang, itu juga tidak dikenal dalam sistem kita,” kata Jazilul.
Meski demikian, Jazilul menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menyerang atau mendiskreditkan partai politik tertentu. Ia menilai seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan nasional.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo saat ini sedang berupaya menjalankan berbagai program strategis yang membutuhkan dukungan luas dari berbagai kalangan.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kekompakan meskipun memiliki perbedaan pandangan politik.
“Nah, kita tidak sedang berpolemik untuk mendiskreditkan partai lain. Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo dan pemerintah sedang berjuang keras mewujudkan visi dan misinya,” ujarnya.
Perdebatan mengenai posisi PDIP sebenarnya telah berlangsung sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di satu sisi, PDIP memilih tidak bergabung ke kabinet. Namun di sisi lain, partai tersebut juga tidak secara eksplisit mendeklarasikan diri sebagai oposisi seperti yang lazim ditemukan dalam sistem parlementer.
Kondisi tersebut memunculkan beragam tafsir dari kalangan pengamat maupun elite politik. Sebagian melihat PDIP sedang memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang, sementara yang lain menilai posisi tersebut belum sepenuhnya tegas.
Terlepas dari perdebatan yang berkembang, sikap PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan menjadi salah satu dinamika menarik dalam peta politik nasional saat ini.
Dengan status sebagai pemenang Pemilu Legislatif, langkah partai tersebut diperkirakan akan terus menjadi sorotan, terutama dalam mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah selama lima tahun ke depan.
Bagi publik, yang terpenting bukan sekadar posisi berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan sejauh mana partai politik mampu menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara konsisten sesuai mandat yang diberikan pemilih.
