INBERITA.COM, Pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah perwakilan mahasiswa yang sempat melakukan aksi demonstrasi di Jakarta kini memunculkan polemik baru.
Bukan lagi mengenai substansi dialog yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, melainkan pengakuan salah satu peserta yang mengaku menerima sejumlah uang setelah agenda tersebut.
Isu ini mencuat setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan pernyataan seorang mahasiswa dalam forum internal kampus. Pengakuan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu beragam reaksi dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat.
Sebelumnya, pada 15 Juni 2026, Wakil Presiden Gibran menerima 15 perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung setelah aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Dalam dialog tersebut, sejumlah isu nasional menjadi pembahasan. Mahasiswa menyampaikan berbagai kritik dan masukan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana Koperasi Desa Merah Putih, hingga persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak yang saat itu menjadi perhatian publik.
Saat keluar dari pertemuan, perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan bagian dari agenda politik tertentu.
Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, menyebut pertemuan tersebut lahir dari aspirasi mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi di lapangan.
Menurut Abdi, dialog yang terjadi saat itu merupakan hasil perjuangan mahasiswa untuk mendapatkan ruang komunikasi langsung dengan pemerintah. Ia juga membantah adanya skenario atau pengaturan tertentu di balik agenda tersebut.
Namun situasi berubah dalam hitungan hari. Di lingkungan kampus, mulai beredar berbagai pertanyaan terkait isu penerimaan dana yang dikaitkan dengan sejumlah mahasiswa yang menghadiri pertemuan di Istana.
Puncaknya terjadi ketika mahasiswa Universitas Bung Karno menggelar forum internal pada Senin (22/6/2026). Forum tersebut diadakan untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam berbagai unggahan media sosial.
Dalam forum itu, Abdi menyampaikan pengakuan yang kemudian menjadi sorotan luas. Dalam video yang beredar, ia mengakui menerima sejumlah uang.
“Terkait uang itu, memang saya terima. 20 persen,” ujar Abdi dalam rekaman yang kemudian tersebar di berbagai platform media sosial.
Pernyataan tersebut memicu spekulasi dan perdebatan publik. Dalam unggahan yang beredar, disebutkan bahwa dana yang dijanjikan bernilai Rp300 juta dan baru sebagian yang diterima.
Namun hingga kini informasi tersebut masih sebatas pengakuan yang beredar di ruang publik dan belum mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Dalam narasi yang ikut tersebar di media sosial, disebutkan pula bahwa dana tersebut berkaitan dengan upaya mengondisikan mahasiswa agar tidak mengikuti aksi tertentu di kawasan Istana Negara. Selain itu, terdapat klaim bahwa sejumlah nama lain dari organisasi mahasiswa juga disebut menerima dana serupa.
Meski demikian, berbagai klaim tersebut hingga saat ini belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Belum ada pula hasil penyelidikan resmi yang dapat memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Di lingkungan kampus sendiri, polemik tersebut memunculkan respons cepat dari mahasiswa. Sejumlah tuntutan disampaikan kepada pengurus organisasi kemahasiswaan yang namanya dikaitkan dalam isu tersebut.
Mahasiswa meminta adanya penjelasan terbuka kepada civitas akademika mengenai kronologi dan fakta yang sebenarnya terjadi. Selain itu, muncul pula desakan agar pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab bersedia mundur dari jabatan organisasi jika terbukti melanggar kepercayaan mahasiswa.
Tidak sedikit mahasiswa yang menilai persoalan ini berpotensi merusak kredibilitas gerakan kampus. Sebab selama ini organisasi mahasiswa dipandang sebagai representasi aspirasi dan kepentingan mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan publik.
Menyikapi polemik yang berkembang, Abdi telah menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan menyatakan penyesalan atas kegaduhan yang muncul di lingkungan kampus.
Meski demikian, permintaan maaf tersebut belum sepenuhnya meredakan pertanyaan yang berkembang. Sejumlah pihak masih menunggu kejelasan mengenai sumber dana, tujuan pemberian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut.
Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada kemungkinan adanya keterkaitan dengan agenda pertemuan mahasiswa dan pemerintah. Namun hingga saat ini belum terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan Istana Wakil Presiden dalam dugaan penerimaan dana yang ramai diperbincangkan.
Sampai berita ini ditulis, pihak Istana Wakil Presiden maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut.
Demikian pula dengan pihak kampus dan aparat penegak hukum yang belum menyampaikan perkembangan lebih lanjut mengenai informasi yang beredar.
Kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah agenda dialog yang awalnya dimaksudkan sebagai ruang penyampaian aspirasi dapat berkembang menjadi polemik yang lebih luas ketika muncul dugaan pelanggaran kepercayaan.
Di tengah derasnya arus informasi media sosial, tuntutan transparansi dan akuntabilitas kini menjadi sorotan utama yang ditunggu jawabannya oleh publik maupun mahasiswa sendiri.
Hingga ada penjelasan resmi dari pihak berwenang, berbagai informasi yang beredar masih memerlukan verifikasi lebih lanjut agar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang prematur.
Sementara itu, polemik ini terus menjadi bahan perbincangan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang menantikan kejelasan fakta sebenarnya di balik pengakuan tersebut.
