INBERITA.COM, Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, bukan semata soal substansi program pemerintah tersebut, melainkan respons seorang pejabat daerah terhadap kritik warga yang memicu gelombang kecaman di media sosial.
Sorotan tertuju kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati.
Politisi tersebut menjadi bahan perbincangan setelah komentar yang diduga ditulis melalui akun media sosial pribadinya dianggap menghina fisik seorang warga yang menyampaikan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Kontroversi itu berkembang cepat setelah tangkapan layar komentar tersebut tersebar luas di berbagai platform digital. Dalam waktu singkat, publik mempertanyakan sikap pejabat publik yang dinilai merespons kritik dengan serangan personal alih-alih menyampaikan argumentasi atau penjelasan terkait kebijakan yang dipersoalkan.
Di tengah derasnya kritik yang terus mengalir, Nana akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun media sosialnya. Ia mengakui bahwa komentar tersebut tidak semestinya disampaikan dan menimbulkan ketersinggungan di tengah masyarakat.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang bersangkutan, keluarga, serta seluruh masyarakat atas komentar yang saya tuliskan di media sosial,” tulis Nana dalam pernyataannya.
Ia juga mengakui bahwa unggahan tersebut tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pejabat publik. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Komentar tersebut tidak tepat, tidak mencerminkan sikap yang seharusnya saya tunjukkan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan serta ketersinggungan bagi banyak pihak. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak, berhati-hati dan menghormati setiap warga dalam berkomunikasi,” lanjutnya.
Polemik ini bermula dari aksi demonstrasi yang digelar Aliansi BEM Cirebon Raya di depan gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin (15/6/2026).
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi masyarakat dan beberapa program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Dalam aksi itu, seorang ibu rumah tangga bernama Made Nok turut menyampaikan aspirasi di hadapan massa. Ia mengaku mewakili suara banyak emak-emak yang merasakan tekanan ekonomi di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Melalui orasinya, Made Nok menyoroti Program Makan Bergizi Gratis yang menurutnya perlu dievaluasi. Ia menilai masyarakat saat ini lebih membutuhkan akses pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang murah, serta harga kebutuhan pokok yang stabil.
“Saya mewakili emak-emak ikut unjuk rasa, banyak anak yang tidak bisa meneruskan pendidikan, hentikan MBG. Kami hanya butuh pendidikan murah, kesehatan murah, sandang pangan murah,” serunya di tengah aksi.
Video orasi tersebut kemudian menyebar luas melalui berbagai akun media sosial dan memancing beragam tanggapan. Namun perhatian publik berubah arah ketika muncul komentar bernada personal yang diduga berasal dari akun milik Nana Kencanawati.
Komentar itu berisi kalimat yang dianggap menghina kondisi fisik pengkritik program pemerintah. Meski unggahan tersebut kemudian dihapus, tangkapan layarnya sudah lebih dulu tersebar dan menjadi viral.
Reaksi publik pun bermunculan. Banyak warganet menilai komentar tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat yang seharusnya menjadi teladan dalam ruang publik. Sejumlah pihak juga menilai respons tersebut berpotensi menggeser substansi kritik menjadi serangan terhadap individu.
Gelombang kritik tidak hanya datang dari masyarakat umum. Organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil turut memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.
Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon, Ruslan Baidowi Kamal, menilai kritik warga terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Menurutnya, ketika kritik dijawab dengan serangan terhadap fisik seseorang, maka ruang diskusi publik kehilangan substansinya. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan seharusnya direspons dengan argumentasi yang sehat dan terbuka.
“Ketika sebuah kritik dibalas dengan serangan fisik, di situlah kita tahu bahwa sang penguasa sedang mengalami kepailitan nalar berpikir dan krisis argumentasi,” kata Ruslan.
PMII juga menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan etika komunikasi, tetapi juga menyangkut kualitas kepemimpinan publik dalam menghormati kebebasan berpendapat.
Di tengah kontroversi yang terus berkembang, akun media sosial Nana diketahui mengubah pengaturan menjadi privat dan menutup kolom komentar. Langkah tersebut semakin memicu diskusi publik mengenai transparansi dan kesiapan pejabat menghadapi kritik di era digital.
Kasus ini kembali menunjukkan bagaimana media sosial telah menjadi ruang yang sangat sensitif bagi pejabat publik. Setiap pernyataan yang disampaikan dapat dengan cepat menyebar dan mendapat penilaian luas dari masyarakat.
Lebih dari sekadar polemik personal, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Di sisi lain, respons dari para pemegang jabatan juga akan selalu menjadi ukuran bagaimana kualitas dialog antara pemerintah dan masyarakat dijaga.
Hingga polemik ini menjadi perhatian nasional, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kabupaten Cirebon terkait kontroversi yang melibatkan salah satu pimpinan lembaga legislatif daerah tersebut.
Sementara itu, perdebatan mengenai etika pejabat publik dan ruang kritik warga masih terus bergulir di tengah masyarakat.
