INBERITA.COM, Merosotnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional kembali memicu perdebatan mengenai efektivitas kebijakan fiskal pemerintah.
Sejumlah indikator ekonomi yang melemah dinilai memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak lagi sekadar bersifat jangka pendek, tetapi membutuhkan respons kebijakan yang lebih terukur.
Ekonom senior Ferry Latuhihin menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus bertanggung jawab atas memburuknya berbagai indikator ekonomi.
Penilaian tersebut disampaikan setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi turun tajam dari sekitar 40 persen menjadi hanya 15,7 persen.
Menurut Ferry, hasil survei tersebut tidak berdiri sendiri karena sejalan dengan sejumlah data ekonomi yang menunjukkan perlambatan aktivitas nasional.
“Pak Purbaya tidak perlu merasa bete karena memang didukung oleh angka-angka ekonomi, misalnya Purchasing Managers Index (PMI) kita jatuh dari level 50 ke 46,9 yang menandakan sektor manufaktur kita berada dalam zona kontraksi,” kata Ferry dalam tayangan di kanal YouTube miliknya.
Ia menilai penurunan PMI menjadi sinyal bahwa aktivitas manufaktur sedang mengalami tekanan.
Dalam kondisi seperti itu, dunia usaha umumnya menghadapi penurunan permintaan, berkurangnya produksi, hingga potensi pengurangan tenaga kerja apabila kondisi berlangsung dalam waktu lama.
Selain sektor industri, Ferry juga menyoroti perubahan neraca perdagangan Indonesia. Setelah mencatat surplus selama puluhan bulan berturut-turut, neraca perdagangan dilaporkan berbalik mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat pada Juni 2026.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi indikator penting karena perdagangan luar negeri selama ini menjadi salah satu penopang stabilitas ekonomi nasional.
Ferry juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap daya beli masyarakat terlihat dari melemahnya indeks kepercayaan konsumen. Angka tersebut disebut turun dari 126 pada Januari menjadi 117 pada Juni 2026.
Di sisi lain, inflasi mulai menunjukkan tren meningkat meski masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia. Bersamaan dengan itu, nilai tukar rupiah juga menghadapi tekanan sehingga otoritas moneter disebut harus melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas kurs.
“Untuk kondisi ekonomi kita yang tidak memuaskan, menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan kita. Sebab apa? Sebab ini tidak terlepas dari kebijakan fiskalnya,” ujar Ferry.
Ia turut mengkritik langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melibatkan aparat keamanan hingga tingkat desa dalam pengawasan kepatuhan pajak.
Menurut Ferry, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat dan mencerminkan besarnya tekanan terhadap penerimaan negara.
“Saya rasa Purbaya bukan orang tepat untuk menduduki posisi sebagai Menteri Keuangan karena kalau cuma mengejar pajak, mengeluarkan surat utang, everyone can do it,” katanya.
Ferry kemudian mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan dan mempertimbangkan figur yang dinilai mampu memperkuat kebijakan fiskal di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Di tengah perdebatan tersebut, berbagai indikator ekonomi memang menjadi perhatian pelaku usaha maupun masyarakat.
Namun, penilaian terhadap efektivitas kebijakan pemerintah pada akhirnya akan sangat bergantung pada perkembangan data ekonomi berikutnya serta langkah-langkah yang ditempuh untuk menjaga pertumbuhan, stabilitas fiskal, dan kepercayaan publik.
