INBERITA.COM, Wali Kota Prabumulih, H Arlan, tengah menjadi pusat perhatian publik setelah keputusannya memecat seorang kepala sekolah dan seorang sekuriti memicu gelombang kritik keras.
Pria yang akrab disapa Cak Arlan ini dituding menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat publik demi kepentingan pribadi, tindakan yang langsung menuai kecaman luas dari masyarakat.
Kisruh bermula dari pemecatan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMPIN 1 Prabumulih, yang dilakukan langsung oleh Arlan. Pemecatan tersebut disebut-sebut terjadi lantaran Roni menegur putri Arlan yang membawa mobil ke lingkungan sekolah—sebuah tindakan yang menurut pihak sekolah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Teguran itulah yang diduga menjadi pemicu kemarahan Arlan hingga berujung pada pemecatan sang kepala sekolah.
Tak hanya berhenti di situ, sekuriti sekolah yang diduga terlibat dalam peneguran tersebut juga turut dipecat. Keputusan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Arlan bertindak secara semena-mena, menggunakan jabatannya untuk membungkam pihak yang berseberangan dengan keluarganya.
Kabar ini dengan cepat menyebar di media sosial dan mengundang kemarahan publik. Sejumlah pengguna media sosial mengungkapkan kekesalannya, mempertanyakan tindakan Wali Kota yang dianggap tidak adil dan mencederai etika kepemimpinan.
“Polisi nggak nilang tuh anak? Nggak punya SIM loh pastinya,” komentar salah satu warganet dengan akun @e.l***.
“Kl dulu bang, malah malu bawa-bawa jabatan bapak di sekolah. Kadang pulang sekolah pakai angkot lebih nyaman rame-rame dengan teman.
Sekarang banyak yang belagu, banyak gaya,” tulis @ath***, mengkritik gaya hidup anak pejabat yang dianggap semakin jauh dari sikap sederhana.
“Karena si anak dan bapaknya udah takut beritanya jadi viral, makanya dibilang hoax terus buru-buru deh pak kepsek nya dibalikin ke sekolah. Coba kalau nggak, udah digeruduk tuh sama massa,” ujar @nur***, menuding Arlan panik karena tekanan publik.
“Semoga Allah mengampuni kesombonganmu,” tulis @mar***, menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap sikap sang wali kota.
Melihat sorotan tajam publik, Arlan akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram pribadinya, ia mencoba meluruskan informasi yang beredar sekaligus menyampaikan permintaan maaf.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wali Kota Prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat Kota Prabumulih.
Masalah berita-berita yang hoaks, di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoaks,” ujar Arlan dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa dirinya belum secara resmi memindahkan Roni, melainkan hanya memberikan teguran. Arlan juga menyebut bahwa ada masalah di sekolah tersebut yang membuat siswa merasa tidak nyaman, dan kasus tersebut telah menjadi konsumsi media.
“Saya belum memindahkan Pak Roni, saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah tidak betah di situ.
Kasus itu sudah mencuat di media massa, maka saya sebagai Wali Kota Prabumulih memanggil Pak Roni, menegur Pak Roni jangan sampai terjadi lagi, yang guru sekolah itu sudah dipindahkan, sudah satu minggu yang lalu,” ungkapnya.
Terkait tudingan bahwa putrinya membawa mobil sendiri ke sekolah, Arlan membantah keras. Ia menyatakan bahwa putrinya tidak menyetir sendiri, melainkan diantar.
“Lalu berita masalah anak saya, itu adalah berita hoaks. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan. Anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi suatu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Meski Arlan telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf, polemik ini tampaknya belum sepenuhnya mereda. Masyarakat masih menuntut transparansi dan akuntabilitas atas tindakan yang dinilai telah mencoreng integritas seorang pejabat publik.
Apalagi, tindakan pemecatan terhadap seorang kepala sekolah hanya karena persoalan pribadi dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan keadilan.
Kritik publik yang terus mengalir memperlihatkan bahwa masyarakat semakin melek terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam era digital yang serba terbuka, setiap langkah pejabat publik berada dalam sorotan tajam, dan tindakan yang dianggap tidak adil atau arogan akan dengan cepat menuai konsekuensi sosial.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk melindungi kepentingan pribadi, apalagi dengan mengorbankan orang lain. (mms)
