INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat isu yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian utamanya terkait kondisi ekonomi Indonesia.
Dalam sebuah forum nasional yang dihadiri para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Madura, Prabowo menegaskan bahwa pandangannya mengenai aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri masih relevan hingga saat ini dan belum terbantahkan.
Menurut Prabowo, analisis yang pernah ia tuliskan dalam bukunya lebih dari satu dekade lalu tetap berdiri di atas dasar perhitungan yang ia yakini kuat. Bahkan, ia mengklaim belum ada akademisi ekonomi yang mampu membuktikan bahwa analisis tersebut keliru.
“Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi.
Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Madura.
Pernyataan tersebut kembali menyoroti isu yang sejak lama menjadi bagian dari narasi ekonomi Prabowo, yakni fenomena keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri atau yang ia sebut sebagai net outflow of national wealth.
Dalam pandangannya, Indonesia selama bertahun-tahun kehilangan potensi ekonomi yang sangat besar akibat berbagai praktik yang menyebabkan nilai kekayaan nasional tidak sepenuhnya tercatat atau kembali ke dalam negeri.
Prabowo menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar asumsi pribadi. Ia menyebut adanya data internasional yang menurutnya menguatkan pandangan tersebut.
Salah satunya berasal dari catatan perdagangan global yang dikelola lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menyatakan bahwa berbagai data perdagangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian nilai yang berpotensi mengindikasikan kebocoran ekonomi.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia sebenarnya memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan yang tercermin dalam penerimaan nasional.
Presiden menggambarkan kondisi itu dengan analogi sederhana. Ia mengibaratkan kekayaan negara seperti darah dalam tubuh manusia. Jika darah terus-menerus keluar tanpa henti, maka pada akhirnya tubuh akan kehilangan kekuatan dan mengalami keruntuhan.
“Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita. Tiap tahun kekayaan kita diambil ke luar, kita masih berdiri, Saudara-saudara sekalian,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo kembali menyoroti praktik underinvoicing atau pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Praktik ini kerap menjadi perhatian dalam perdagangan internasional karena dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, menyembunyikan keuntungan, atau memindahkan dana ke luar negeri secara tidak transparan.
Menurut Prabowo, praktik semacam itu menjadi salah satu penyebab utama kebocoran kekayaan negara. Ia menyebut laporan internasional menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar selama beberapa dekade akibat mekanisme tersebut.
“Ternyata, sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut underinvoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong,” kata Prabowo.
Dalam pemaparannya, ia menyebut angka kerugian yang mencapai sekitar 908 miliar dollar AS dalam kurun waktu 34 tahun.
Jika dikonversikan ke nilai tukar rupiah saat ini, jumlah tersebut setara sekitar Rp15.000 triliun, sebuah angka yang menurutnya menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi yang hilang dari Indonesia.
Isu underinvoicing sendiri bukan persoalan baru dalam perdagangan global. Berbagai lembaga internasional selama bertahun-tahun menyoroti adanya praktik manipulasi dokumen perdagangan yang menyebabkan selisih antara data ekspor suatu negara dengan data impor negara tujuan.
Selisih tersebut sering menjadi indikator awal adanya dugaan penghindaran pajak, transfer keuntungan, maupun aliran dana ilegal lintas negara.
Di Indonesia, perdebatan mengenai kebocoran ekonomi melalui jalur perdagangan juga telah berlangsung cukup lama.
Sejumlah ekonom menilai persoalan ini berkaitan erat dengan tata kelola perdagangan, pengawasan kepabeanan, transparansi transaksi internasional, hingga integrasi data antarinstansi.
Karena itu, pernyataan Prabowo dipandang bukan hanya sebagai kritik terhadap praktik bisnis tertentu, tetapi juga sebagai pengingat mengenai pentingnya memperkuat sistem pengawasan ekonomi nasional.
Dalam konteks pembangunan, kebocoran penerimaan negara berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat.
Pidato Prabowo juga mencerminkan konsistensinya dalam mengangkat isu kedaulatan ekonomi. Sejak sebelum menjabat sebagai presiden, ia berulang kali menyampaikan pandangan bahwa Indonesia harus mampu menjaga hasil kekayaan alam dan aktivitas ekonominya agar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, isu mengenai arus modal, perdagangan internasional, dan pengelolaan sumber daya memang menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.
Oleh sebab itu, perdebatan mengenai validitas data, metode perhitungan, serta besaran kebocoran ekonomi kemungkinan masih akan terus menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi, pemerintah, maupun pelaku usaha.
Namun yang jelas, melalui pernyataannya di Madura, Prabowo kembali menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar apabila berbagai bentuk kebocoran dapat ditekan.
Baginya, angka-angka yang selama ini ia jadikan dasar analisis masih menunjukkan pesan yang sama: menjaga kekayaan nasional agar tidak terus mengalir ke luar negeri merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Indonesia dalam membangun kesejahteraan jangka panjang.
