INBERITA.COM, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan respons tegas terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Beberapa jam setelah pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026, antara Presiden Prabowo dan pengurus MUI serta organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, MUI mengeluarkan tausyiah yang mencerminkan keprihatinan dan harapan terhadap kebijakan tersebut.
Dalam tausyiah yang dikeluarkan, Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945.
“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” tegas KH Anwar Iskandar.
MUI menegaskan bahwa Indonesia harus memastikan bahwa keterlibatan dalam BoP tidak mengabaikan perjuangan kemerdekaan Palestina, dan peran Indonesia harus jelas dalam mendukung Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Selain itu, dalam tausyiah tersebut, MUI juga mengingatkan pemerintah untuk mendesak negara-negara yang terlibat dalam BoP untuk mendorong Israel segera mengakui Palestina sebagai negara yang sah.
MUI menyarankan agar Indonesia tidak hanya terlibat dalam BoP untuk sekadar hadir, tetapi memastikan kebijakan ini sesuai dengan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif yang selama ini dipegang teguh.
Indonesia harus terus memperjuangkan agar Palestina mendapatkan haknya untuk terlibat langsung dalam setiap proses perdamaian yang melibatkan BoP.
Selain itu, dalam konteks pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Palestina, MUI menegaskan bahwa Indonesia harus memastikan pasukan TNI tidak disalahgunakan untuk kepentingan selain perdamaian, termasuk dalam konflik internal yang melibatkan Hamas atau kelompok pro-Palestina lainnya.
Indonesia harus berhati-hati agar intervensi pasukan perdamaian tidak justru menguntungkan Israel dengan menjadikan pasukan TNI sebagai alat legitimasi dalam konflik yang lebih besar.
MUI juga menekankan pentingnya prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) sebagai tujuan utama dari kebijakan Indonesia dalam BoP.
Indonesia harus tetap konsisten dalam mendukung Palestina sebagai negara merdeka yang hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian yang adil dan setara. Ini adalah jalan yang harus diupayakan Indonesia dalam diplomasi internasional untuk mencapai perdamaian yang hakiki.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk bergabung dengan BoP pada 23 Januari 2026 di Davos, Swiss, menegaskan keyakinannya bahwa keikutsertaan Indonesia adalah bagian dari komitmen Indonesia untuk perdamaian dunia.
“Ini kesempatan bersejarah untuk mendorong perdamaian, khususnya di Gaza,” kata Prabowo dalam keterangannya kepada wartawan setelah menandatangani piagam BoP.
Prabowo juga menyampaikan optimisme mengenai perkembangan positif yang terjadi di Gaza, terutama terkait dengan aliran bantuan kemanusiaan yang semakin deras.
“Penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan kemanusiaan begitu besar sudah mulai masuk, dan Indonesia siap ikut serta,” ungkap Prabowo.
Board of Peace, yang didirikan oleh Donald Trump, bertujuan untuk mengawal proses perdamaian global dan memastikan stabilitas serta rekonstruksi Gaza setelah perang yang terjadi antara Israel dan Hamas. Badan ini juga memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan mengawal keamanan di wilayah konflik tersebut.
Selain Indonesia, sejumlah negara besar seperti Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, Turki, dan Arab Saudi juga bergabung dalam BoP, menunjukkan bahwa inisiatif ini mendapat dukungan luas di kalangan negara-negara besar.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menjelaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan BoP tidak diambil secara terburu-buru.
Walaupun penandatanganan piagam BoP dilakukan dengan cepat, menurut Sugiono, keputusan tersebut melalui banyak pertimbangan yang matang, termasuk Indonesia yang sejak awal menunjukkan komitmen pada perdamaian internasional, khususnya yang terjadi di Palestina.
Dalam sambutannya di hadapan para pemimpin dunia, Donald Trump mengungkapkan bahwa BoP adalah salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah.
Trump mengapresiasi peran pemimpin dunia yang tergabung dalam BoP sebagai “bintang” yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong perdamaian.
Trump juga mengkritik kinerja PBB yang menurutnya seharusnya bisa berbuat lebih banyak. Ia menyebut bahwa PBB tidak pernah membantu dalam menyelesaikan perang yang telah ia selesaikan.
“Dengan semua perang yang saya selesaikan, PBB tidak pernah membantu saya dalam satu perang pun,” ujar Trump.
Bahkan, Trump menegaskan bahwa jika PBB lebih efektif, dunia tidak akan membutuhkan Dewan Perdamaian.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, menurut MUI, harus tetap menjaga prinsip konsistensi dan integritas dalam perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.
MUI mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam permainan internasional yang bisa mengorbankan perjuangan Palestina.
Indonesia harus terus berpegang pada komitmen politik luar negeri Bebas Aktif, dengan mengedepankan perdamaian yang berkeadilan.
“Kita harus memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak mengubah sikap kita terhadap Palestina, dan Indonesia harus terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar KH Anwar Iskandar.
Tausyiah MUI ini menjadi pengingat penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang berkomitmen pada perdamaian dunia dan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam BoP, Indonesia diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mengawal proses perdamaian, sembari menjaga konsistensi dengan prinsip politik luar negeri yang sudah lama dianut.
