INBERITA.COM, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
MUI meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari keanggotaan tersebut, yang dianggap tidak berpihak pada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, melalui akun media sosial X (dulu Twitter) pada Rabu, 28 Januari 2026, menegaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian tidak sesuai dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina.
Cholil menyoroti keterlibatan langsung Presiden Donald Trump sebagai penggagas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang juga menjadi anggota dewan tersebut.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotaannya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujar Cholil, seperti dikutip dalam keterangan resmi MUI.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak mendukung inisiatif yang dianggap mengabaikan hak-hak Palestina.
Cholil juga mengkritik mengenai iuran keanggotaan yang diminta kepada Indonesia, yang mencapai US$ 1 miliar.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo tarik diri saja,” tambahnya. Pernyataan ini semakin memperjelas ketidakpuasan MUI terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap memberikan dukungan finansial tanpa keberpihakan pada Palestina.
Sebagai informasi, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump pada 22 Januari 2026. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian dalam acara World Economic Forum di Davos, Swiss.
Keterlibatan Indonesia dalam inisiatif ini juga menjadi sorotan di tengah situasi politik global yang terus berkembang, khususnya terkait isu Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengungkapkan bahwa Dewan Perdamaian merupakan bentuk nyata dari neokolonialisme.
Menurutnya, inisiatif perdamaian yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini tidak didasarkan pada keadilan, melainkan hanya mengarah pada pengelolaan konflik tanpa menyentuh akar masalah, yaitu penjajahan Israel atas Palestina.
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah berlangsung lama,” kata Sudarnoto.
Ia menambahkan bahwa tidak ada perdamaian sejati tanpa pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina dan pengakhiran pendudukan Israel.
Sudarnoto mengkritik keras keterlibatan Israel dalam Dewan Perdamaian sebagai anggota setara dengan negara lain.
Hal ini dianggap sebagai bentuk cacat mendasar karena Israel seharusnya diposisikan sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan penjajahan mereka terhadap Palestina.
Sudarnoto juga menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia tanpa garis merah yang jelas bisa menjadikan negara ini sebagai legitimasi moral bagi skema perdamaian yang merugikan Palestina.
“MUI memandang ada problem struktural dalam Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.
Pandangan MUI menunjukkan bahwa inisiatif perdamaian yang tidak tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina berpotensi mengalihkan fokus dari keadilan dan kebebasan Palestina menjadi sekadar upaya untuk mengelola stabilitas kawasan.
MUI menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat tercapai apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.
“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” ujar Sudarnoto menutup pernyataannya.
MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia. Namun, organisasi ini mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa komitmen yang jelas terhadap keadilan bagi Palestina justru dapat merugikan perjuangan kemerdekaan mereka.
MUI juga menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apapun adalah kezaliman yang harus segera diakhiri.
Pernyataan MUI ini jelas mencerminkan ketidakpuasan terhadap langkah pemerintah Indonesia yang ikut serta dalam Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh negara yang dianggap sebagai salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas penderitaan Palestina.
MUI berharap Indonesia tetap konsisten dengan kebijakan luar negeri yang mendukung hak-hak Palestina dan memastikan bahwa keterlibatannya dalam skema internasional tidak merugikan perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. (**)
