INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tajam terkait kondisi ekonomi nasional saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2027 di hadapan DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, Prabowo mengaku terpukul setelah menerima data yang menunjukkan jumlah penduduk miskin justru meningkat.
Dalam pidatonya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Prabowo mempertanyakan arah sistem ekonomi Indonesia yang dinilainya belum mampu menghadirkan kesejahteraan secara merata bagi rakyat.
Ia mengungkapkan bahwa selama tujuh tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 5 persen per tahun. Jika diakumulasi, menurut Prabowo, seharusnya pertumbuhan tersebut membuat Indonesia mengalami peningkatan kekayaan nasional hingga sekitar 35 persen.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Presiden menyebut jumlah masyarakat miskin meningkat, sementara kelompok kelas menengah terus menyusut.
“Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan rakyat kita,” ujar Prabowo di hadapan anggota parlemen.
Ia bahkan mengaku sangat terpukul saat pertama kali menerima data tersebut beberapa minggu setelah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Saya merasa setelah saya terima data-data ini, berapa minggu setelah saya jadi Presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya,” katanya.
Dalam paparannya, Prabowo menyebut jumlah penduduk miskin meningkat dari 46,1 persen pada 2017 menjadi 49,5 persen pada 2024. Di saat bersamaan, jumlah masyarakat kelas menengah juga mengalami penurunan cukup signifikan.
Jika pada 2017 kelompok kelas menengah mencapai 22,1 persen, maka pada 2024 turun menjadi sekitar 17,4 persen. Kondisi tersebut menurut Prabowo menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya dinikmati masyarakat luas.
Presiden kemudian mengajak berbagai pihak, mulai dari anggota DPR, partai politik, organisasi masyarakat, akademisi, hingga para pakar ekonomi untuk menjawab fenomena tersebut secara ilmiah dan objektif.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya mampu memperkuat kelas menengah dan mengurangi angka kemiskinan, bukan justru memperbesar kelompok rentan miskin.
“Jawaban harus ilmiah, matematis,” tegas Prabowo.
Ia menduga ada persoalan mendasar dalam arah pembangunan ekonomi nasional selama ini. Presiden menilai sistem ekonomi Indonesia kemungkinan berjalan di jalur yang kurang tepat sehingga manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi secara adil.
“Menurut saya jawabannya adalah kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajectory yang tidak tepat,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu kritik paling terbuka dari Prabowo terkait kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5 persen, tetapi ketimpangan sosial dan tekanan terhadap kelas menengah masih menjadi persoalan serius.
Sejumlah ekonom sebelumnya juga telah menyoroti fenomena melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah akibat kenaikan biaya hidup, tekanan lapangan kerja, hingga tingginya sektor informal.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan semata. Ia menilai indikator utama pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.
Presiden juga menyoroti ketimpangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin yang menurutnya tidak boleh terus melebar.
“Jarak yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” kata Prabowo.
Sebagai bagian dari target pemerintah ke depan, Prabowo menegaskan komitmennya memperbaiki pemerataan ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal dan pembangunan sosial.
Pemerintah menargetkan rasio gini atau tingkat ketimpangan pendapatan berada di kisaran 0,362 hingga 0,367 pada 2027. Target tersebut lebih baik dibanding sasaran sebelumnya yang berada di rentang 0,377 hingga 0,380.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional hingga kisaran 6,0 sampai 6,5 persen pada 2027. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke rentang 4,30 hingga 4,87 persen.
Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus memperbesar kembali kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional.
Pidato Prabowo di DPR langsung menjadi perhatian publik karena dinilai menunjukkan kegelisahan pemerintah terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah kini menghadapi tantangan besar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata.
