INBERITA.COM, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, membuat pernyataan yang mengejutkan terkait prioritas pembangunan pemerintah.
Dalam sebuah acara Prasasti Economic Forum di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (29/1/2026), Rachmat menyebutkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap lebih mendesak untuk dijalankan dibandingkan dengan pembukaan lapangan kerja.
Menurutnya, meskipun keduanya—program MBG dan pembukaan lapangan kerja—merupakan aspek yang penting, saat ini kebutuhan akan pemenuhan gizi yang layak bagi masyarakat lebih mendesak.
“Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,” ujarnya, mengungkapkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam hal gizi yang masih belum merata di beberapa wilayah Indonesia.
Rachmat Pambudy kemudian menambahkan, “Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati.”
Pernyataan ini merujuk pada kenyataan bahwa meskipun pemberian lapangan kerja sangat dibutuhkan, dalam kondisi darurat seperti kelaparan dan kurangnya gizi yang masih melanda daerah-daerah tertentu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan bergizi adalah prioritas yang tidak bisa ditunda.
Lebih lanjut, Rachmat menyebutkan bahwa fenomena kelaparan masih terjadi di pelosok negeri. Ia menyoroti kenyataan pahit di beberapa daerah yang masih kekurangan akses terhadap pangan yang bergizi.
“Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar, mereka kelaparan,” tuturnya dengan tegas.
Dalam pernyataan tersebut, Rachmat juga mengungkapkan keprihatinannya tentang masalah pendidikan yang masih ada di beberapa daerah.
“Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali,” imbuhnya, menggambarkan kondisi pendidikan yang masih tertinggal di banyak wilayah.
Sebagai bagian dari program MBG, Rachmat juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sosial. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan dan bangunan, tetapi juga memperhatikan infrastruktur sosial yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Makan bergizi adalah bagian dari pembangunan yang harus diselesaikan. Karena itu kalau kita bicara infrastruktur, mohon kita tidak dibatasi pada infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosial,” tegasnya.
Dengan penekanan pada MBG, pemerintah berusaha menangani masalah kelaparan dan kekurangan gizi yang masih ada di beberapa daerah, yang menurutnya, merupakan salah satu bentuk ketimpangan yang harus segera diatasi. Rachmat berharap agar program tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan sosial yang lebih besar.
Ke depan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus mengutamakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rachmat Pambudy menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak dapat bersama-sama mendukung dan mempercepat implementasi program MBG ini, demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
Dengan pernyataan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani masalah sosial yang mendasar, termasuk kelaparan dan gizi buruk yang masih mengancam banyak daerah di Indonesia. Fokus pada program MBG ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. (**)
