INBERITA.COM, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan perubahan besar dalam sistem rujukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Mulai 2025, penentuan rujukan pasien tidak lagi didasarkan pada jalur berjenjang yang sebelumnya mengharuskan pasien dirujuk dari rumah sakit tipe D, C, B, hingga akhirnya ke rumah sakit tipe A.
Kini, rujukan pasien akan ditentukan sepenuhnya berdasarkan kebutuhan medis yang dibutuhkan oleh pasien dan kompetensi fasilitas kesehatan yang paling sesuai untuk menangani penyakit atau kondisi pasien.
Reformasi sistem rujukan ini diharapkan akan mengakhiri praktik yang selama ini membebani pasien, yang seringkali harus melalui prosedur rujukan jalan memutar yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menambah biaya pengobatan yang tidak efisien.
Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, Obrin Parulian, menjelaskan bahwa sistem rujukan yang baru ini lebih menekankan pada efisiensi dalam pelayanan kesehatan, serta akses yang lebih cepat dan tepat bagi peserta JKN.
“Pasien akan dirujuk sesuai dengan kebutuhan medisnya, tidak harus mengikuti prosedur berjenjang. Rujukan akan bergantung sepenuhnya pada jenis perawatan yang dibutuhkan, dan ini akan menghemat biaya yang selama ini dikeluarkan karena sistem yang berbelit,” ujar Obrin pada keterangan pers, Jumat (21/11/2025).
Menurut Obrin, reformasi ini bertujuan untuk memastikan pasien menerima penanganan medis yang tepat waktu dan di fasilitas kesehatan yang paling kompeten menangani masalah medis mereka.
Sebelumnya, sistem rujukan yang berjenjang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan, terutama bagi pasien dengan kondisi serius yang memerlukan penanganan segera.
Dengan perubahan ini, akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan akan menjadi lebih langsung dan cepat, tanpa melalui prosedur yang rumit dan bertele-tele.
“Akses yang lebih cepat dan tepat tentu akan berdampak pada efisiensi pembiayaan. Selain itu, kami berharap pengaturan ini dapat meminimalisir perburukan kondisi pasien, dengan memungkinkan perpindahan pasien hanya sekali dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit lainnya,” tambah Obrin.
Sistem rujukan baru ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah keterlambatan penanganan bagi pasien dengan kondisi serius, yang sebelumnya terkendala oleh prosedur rujukan yang panjang.
Menurut Obrin, hal ini sering kali menjadi salah satu penyebab risiko kematian pasien, karena mereka harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap.
“Harapan kami dengan sistem ini adalah untuk mengurangi waktu tunggu pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Dalam sistem rujukan yang lama, pasien sering kali harus melewati beberapa rumah sakit, yang tentunya tidak hanya menghabiskan waktu, tetapi juga biaya yang tidak sedikit,” kata Obrin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun ada perubahan besar dalam sistem rujukan, keputusan untuk merujuk pasien ke rumah sakit tertentu tetap memperhitungkan kapasitas rumah sakit dan ketersediaan ruang perawatan, terutama untuk pasien yang membutuhkan perawatan intensif.
Jika rumah sakit tujuan penuh, pasien tetap akan diberikan akses langsung ke rumah sakit yang lebih besar atau rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap yang dapat menangani kondisi pasien dengan baik.
Menurut Obrin, dengan sistem rujukan baru ini, idealnya hanya akan ada satu kali perpindahan pasien antara rumah sakit, menghindari sistem rujukan yang berbelit-belit yang selama ini menyulitkan pasien dan meningkatkan risiko kesehatan.
Reformasi sistem rujukan ini juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya peserta JKN.
Sebelumnya, banyak pasien yang merasa terbebani dengan prosedur rujukan yang panjang, bahkan ada yang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka.
Dengan adanya perubahan ini, Kementerian Kesehatan berharap dapat memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta mengurangi beban biaya yang sering kali ditanggung oleh pasien akibat praktik rujukan yang tidak efisien.
Hal ini juga diharapkan dapat mendorong perbaikan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan di Indonesia.
Pentingnya perubahan sistem ini tidak hanya terlihat dari segi efisiensi biaya, tetapi juga pada peningkatan kecepatan penanganan medis, yang menjadi aspek krusial bagi banyak pasien dengan penyakit serius yang memerlukan penanganan segera.
Reformasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menyesuaikan sistem pelayanan kesehatan dengan kebutuhan medis pasien, dengan tetap menjaga kesetaraan akses dan efisiensi biaya dalam Jaminan Kesehatan Nasional. (xpr)
