INBERITA.COM, Polemik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan publik.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai persoalan tersebut sebetulnya dapat diselesaikan dengan langkah yang sangat sederhana, yakni dengan menunjukkan ijazah asli kepada publik.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla usai melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri.
Laporan tersebut berkaitan dengan tudingan yang menyebut dirinya mendanai Roy Suryo dan pihak lain dalam polemik ijazah Jokowi yang telah bergulir cukup lama.
Menurut JK, inti persoalan sebenarnya tidaklah rumit. Ia meyakini bahwa Presiden Jokowi memiliki ijazah asli, sehingga polemik yang berkembang seharusnya dapat segera diakhiri tanpa perlu berlarut-larut.
“Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu, itu saja,” kata JK di Bareskrim Polri, Rabu (8/4/2026).
Ia menyoroti bahwa polemik ijazah Jokowi telah berlangsung selama dua hingga tiga tahun dan membawa dampak luas, baik secara sosial maupun ekonomi.
Menurutnya, perdebatan berkepanjangan tersebut tidak hanya menguras energi publik, tetapi juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
“Ya sebenernya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan,” ujar JK.
Ia juga menyinggung bagaimana isu ini terus menjadi konsumsi publik di berbagai media, yang pada akhirnya memperuncing perbedaan pendapat di tengah masyarakat.
“Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu,” sambungnya.
Dalam pandangan JK, dampak sosial dari polemik ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai perdebatan yang terus berlangsung justru mengganggu kohesi sosial dan memperlebar jurang perbedaan di masyarakat.
Oleh karena itu, ia berharap ada langkah konkret yang dapat segera mengakhiri polemik tersebut.
JK meyakini bahwa Presiden Jokowi memahami situasi yang terjadi dan dampak sosial yang ditimbulkan.
Ia pun kembali menegaskan bahwa solusi paling efektif adalah dengan membuka fakta secara langsung kepada publik.
“Saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalah 2-3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat, selesai. Tinggal dikasih lihat masyarakat saja selesai,” ucap dia.
Lebih lanjut, JK menilai bahwa langkah sederhana tersebut jauh lebih baik dibandingkan membiarkan konflik terus berlangsung tanpa kepastian.
Ia berharap polemik ini bisa segera ditutup dalam waktu dekat demi menjaga stabilitas sosial.
“Saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu karena daripada kita bersiteru, ada kelompok bersiteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial, hilang. Nah itu lah kita harapkan. Selesai lah bulan ini menunjukkan ijazah saya,” ujar dia.
Di akhir pernyataannya, JK menegaskan keyakinannya bahwa Presiden tidak menginginkan masyarakat terpecah hanya karena isu yang dinilai tidak substansial.
“Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagaimana Presiden tidak menginginkan masyarakatnya pecah belah karena soal kecil ini,” dia menandaskan.
