INBERITA.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap tengah menjadi sorotan setelah tim investigasi menemukan puluhan titik dapur yang diduga tidak memiliki keberadaan fisik di lapangan.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius terkait validitas data dan mekanisme pengajuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program tersebut.
Hasil verifikasi yang dilakukan bersama koordinator wilayah mengungkap fakta mengejutkan. Dari ratusan titik yang tercatat dalam sistem, sekitar 100 lokasi diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan maupun fasilitas yang dapat difungsikan sebagai dapur penyedia makanan bergizi gratis.
Temuan itu diperoleh setelah petugas melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi-lokasi yang sebelumnya diajukan sebagai titik operasional SPPG. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum program berjalan secara optimal.
Pelaksana Tugas Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, lebih dari 300 titik tercatat dalam sistem pendaftaran. Namun ketika dilakukan pengecekan oleh kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), sebagian lokasi ternyata tidak memiliki bangunan sama sekali.
“Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari BGN, ternyata ada sekitar 100 titik yang tidak memiliki bangunan ataupun fasilitas yang bisa digunakan,” ujar Ammy.
Yang membuat temuan ini semakin mengundang perhatian adalah lokasi sejumlah titik yang dinilai tidak masuk akal untuk dijadikan dapur MBG. Berdasarkan hasil verifikasi, beberapa titik berada di kawasan yang secara fisik tidak memungkinkan untuk operasional pelayanan gizi.
Lokasi-lokasi tersebut ditemukan berada di area persawahan, kawasan hutan, hingga area pemakaman. Kondisi itu membuat petugas tidak menemukan sarana maupun aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan dapur program MBG.
“Ada yang lokasinya di tengah hutan, di tengah persawahan, bahkan ada yang berada di area kuburan,” kata Ammy.
Temuan tersebut dinilai menjadi indikasi kuat adanya persoalan dalam proses pengajuan dan pendataan titik SPPG. Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai dugaan praktik jual beli titik pendirian dapur MBG memang ramai diperbincangkan di sejumlah daerah.
Meski belum mengungkap detail pihak-pihak yang terlibat, pemerintah daerah menilai hasil investigasi ini memperkuat dugaan bahwa praktik tersebut benar-benar terjadi dan perlu segera ditertibkan.
Menurut Ammy, persoalan titik fiktif tidak hanya berpotensi mengganggu pelaksanaan program, tetapi juga dapat menghambat distribusi manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran utama MBG.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Karena itu, akurasi data dan kesiapan fasilitas menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif.
Sebagai langkah awal pembenahan, pemerintah daerah bersama tim investigasi memutuskan menghentikan sementara pendaftaran titik SPPG baru di Kabupaten Cilacap.
Kebijakan tersebut diambil untuk memberi ruang bagi proses evaluasi dan pembersihan data yang dianggap bermasalah.
Portal pendaftaran akan tetap ditutup sampai proses verifikasi terhadap seluruh titik yang terdaftar selesai dilakukan. Lokasi-lokasi yang terbukti tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki keberadaan fisik akan dihapus dari sistem sebelum tahap berikutnya dilanjutkan.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya titik-titik bermasalah baru sekaligus meningkatkan kredibilitas pelaksanaan program di daerah.
Selain penataan data, pemerintah daerah juga mulai memperkuat sistem pengawasan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk paguyuban mitra MBG yang akan berperan sebagai mitra pengawasan di lapangan.
Keberadaan paguyuban tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah memastikan setiap dapur yang beroperasi memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pengawasan tidak hanya mencakup keberadaan fasilitas fisik, tetapi juga pelaksanaan standar operasional prosedur dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Pengawasan kualitas menjadi aspek penting mengingat tujuan utama program MBG adalah meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dapur yang tidak memenuhi standar berisiko mengurangi efektivitas program bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak dikontrol secara ketat.
Temuan 100 titik diduga fiktif di Cilacap menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tata kelola program.
Di tengah besarnya anggaran dan harapan masyarakat terhadap MBG, transparansi serta akuntabilitas menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.
Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk memastikan proses pembenahan berjalan cepat tanpa menghambat distribusi layanan gizi kepada masyarakat.
Sementara itu, hasil investigasi ini juga membuka peluang untuk melakukan evaluasi lebih luas terhadap sistem pendaftaran dan verifikasi titik MBG di berbagai daerah lain.
Dengan langkah korektif yang sedang dilakukan, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat kembali berjalan sesuai tujuan awal, yakni menyediakan layanan gizi yang tepat sasaran, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
