INBERITA.COM, Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan besar-besaran terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah penghentian sementara program tersebut mendapat dukungan langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menilai momentum saat ini menjadi waktu paling tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Keputusan menghentikan sementara distribusi MBG muncul di tengah sorotan publik terhadap tata kelola program yang belakangan tersandung kasus dugaan korupsi.
Pemerintah kini berupaya memastikan program strategis nasional tersebut dapat kembali berjalan dengan sistem yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Gibran menegaskan bahwa jeda aktivitas sekolah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa mengganggu proses belajar mengajar maupun distribusi makanan kepada peserta didik.
“Kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN ini,” kata Gibran, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat langkah yang sebelumnya telah diumumkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Lembaga tersebut memutuskan menghentikan sementara operasional MBG selama masa libur sekolah untuk melakukan audit dan pembenahan internal.
Meski mendukung penghentian sementara, Gibran menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menghentikan program secara permanen.
Menurutnya, MBG tetap menjadi salah satu program penting yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi.
Ia menyoroti tingginya harapan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terhadap keberlangsungan program tersebut. Bagi banyak keluarga, MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekaligus meringankan beban ekonomi rumah tangga.
Karena itu, evaluasi yang dilakukan saat ini bertujuan memperkuat fondasi program agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.
“Jadi, sekali lagi teman-teman media, ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran, dan yang namanya praktik-praktik korupsi agar tidak terjadi lagi,” ujar Gibran.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menjaga kredibilitas program unggulan tersebut di tengah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Sorotan terhadap MBG meningkat setelah aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola program tersebut.
Kasus yang sedang berjalan menyeret sejumlah mantan petinggi BGN dan memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan serta pengelolaan anggaran.
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala lembaga tersebut, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sedang diselidiki.
Dugaan penyimpangan yang mencuat disebut berkaitan dengan proyek fiktif serta penggelembungan nilai pengadaan barang operasional.
Nilai kerugian yang ditaksir dalam kasus tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun sehingga memicu evaluasi besar di lingkungan BGN.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, pimpinan baru BGN memilih mengambil langkah cepat dengan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh jaringan operasional program MBG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya menegaskan bahwa penghentian sementara program merupakan bagian dari strategi pembenahan sistem, bukan penghentian permanen.
Menurutnya, masa libur sekolah menjadi kesempatan ideal untuk memeriksa kondisi di lapangan secara menyeluruh, termasuk validitas data penerima manfaat dan operasional dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah.
“Kami memanfaatkan momentum libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” kata Agustina.
Audit tersebut akan mencakup seluruh dapur MBG yang selama ini menjadi pusat distribusi makanan bergizi kepada peserta didik. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai prosedur dan anggaran digunakan secara tepat.
Selain audit operasional, BGN juga menaruh perhatian besar pada pembenahan sistem data. Menurut Agustina, kualitas data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai sejumlah persoalan yang muncul selama ini tidak terlepas dari perlunya penyempurnaan basis data yang digunakan dalam pengelolaan program.
“Data itu sangat penting karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki,” ujarnya.
Perbaikan data tersebut diproyeksikan menjadi fokus utama dalam beberapa bulan ke depan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah berharap dapat meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran manfaat kepada masyarakat.
Langkah audit total yang kini dijalankan BGN dipandang sebagai upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap program MBG.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi anak-anak Indonesia.
Meski untuk sementara dihentikan selama masa libur sekolah, pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis akan kembali dijalankan setelah proses audit dan pembenahan selesai dilakukan.
Harapannya, program tersebut dapat hadir dengan tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi yang berpotensi menghambat tujuan utamanya.
Dengan evaluasi menyeluruh yang sedang berlangsung, pemerintah berharap MBG tidak hanya menjadi program bantuan sosial semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
