INBERITA.COM, Hampir delapan dari 10 masyarakat yang menjadi responden survei nasional menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sepanjang semester pertama 2026.
Tingginya angka kepuasan tersebut menunjukkan masih kuatnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berjalan sejak awal periode kepemimpinan baru.
Berdasarkan survei Indonesia Development Monitoring (IDM) yang dirilis pada Kamis (30/7/2026), tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 81,5 persen. Sementara itu, sebanyak 11,2 persen responden mengaku tidak puas dan 7,3 persen lainnya memilih tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif IDM Dedy Rohman menyebut tingkat kepuasan tersebut mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap sejumlah agenda pemerintah, terutama terkait pemberantasan korupsi, stabilitas ekonomi, serta pelaksanaan program prioritas yang menyasar kebutuhan langsung warga.
“Publik melihat adanya komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program-program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat,” ujar Dedy.
Hasil survei itu memperlihatkan bahwa aspek penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang paling banyak mendapatkan apresiasi dari responden.
Sebanyak 86,7 persen masyarakat menyatakan puas terhadap langkah pemerintah dalam menangani dugaan korupsi yang berkaitan dengan sejumlah program strategis nasional.
Adapun 10,6 persen responden menyatakan belum puas terhadap kinerja tersebut, sedangkan 2,7 persen tidak memberikan jawaban.
Sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, serta Bantuan Sosial (Bansos) menjadi perhatian publik dalam penilaian terhadap kinerja pemerintahan.
Menurut IDM, tingginya perhatian masyarakat terhadap isu pemberantasan korupsi tidak terlepas dari harapan publik agar program pemerintah yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat dan tidak terganggu oleh praktik penyalahgunaan.
Selain aspek hukum, kondisi ekonomi juga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam survei tersebut, sebanyak 65,3 persen responden menilai pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Sebanyak 19,8 persen responden menyatakan belum puas terhadap kondisi tersebut, sementara 14,9 persen lainnya tidak memberikan penilaian.
Meski mayoritas melihat pemerintah mampu menjaga stabilitas, persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi sehari-hari menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Sebanyak 61,4 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini berada dalam kategori biasa saja.
Kemudian, 10,1 persen responden menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik. Sementara 27,2 persen menganggap situasi ekonomi masih buruk atau sangat buruk.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan menjaga indikator ekonomi makro, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan dampak positif kebijakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
Di bidang politik, persepsi publik juga cenderung berada dalam kondisi relatif stabil. Sebanyak 35,1 persen responden menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik, sedangkan 36,8 persen melihat situasi politik berada dalam kondisi stabil.
Namun, masih terdapat 24,6 persen responden yang menilai kondisi politik nasional buruk atau sangat buruk.
Dari sisi komunikasi publik, gaya penyampaian Presiden Prabowo juga mendapatkan respons positif. Sebanyak 75,3 persen responden mengaku menyukai cara komunikasi Presiden dalam menyampaikan kebijakan dan pesan kepada masyarakat.
Sementara itu, 14,8 persen menyatakan tidak menyukai gaya komunikasi tersebut dan 9,9 persen tidak memberikan jawaban.
IDM menilai komunikasi pemerintah masih menjadi aspek yang perlu diperkuat agar setiap kebijakan dapat dipahami lebih luas oleh masyarakat. Penyampaian informasi yang jelas dinilai penting, terutama ketika pemerintah menjalankan program besar yang membutuhkan partisipasi publik.
Dalam penilaian terhadap program prioritas, Sekolah Rakyat menjadi program yang memperoleh tingkat dukungan tertinggi. Sebanyak 85,6 persen responden menyatakan setuju terhadap program tersebut.
Program bantuan sosial berada di posisi berikutnya dengan tingkat dukungan 81,2 persen. Sementara Makan Bergizi Gratis mendapatkan dukungan 68,4 persen dan Koperasi Desa Merah Putih sebesar 53,5 persen.
Menurut IDM, perbedaan tingkat dukungan terhadap program pemerintah dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.
Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari cenderung lebih mudah memperoleh penerimaan publik.
Survei ini dilakukan pada 11-20 Juli 2026 dengan melibatkan 1.640 responden yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling melalui wawancara tatap muka yang dilengkapi proses verifikasi digital.
Survei tersebut memiliki tingkat margin of error sekitar ±2,37 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei IDM memberikan gambaran bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo pada semester awal 2026 masih berada pada level tinggi.
Namun, angka kepuasan publik juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi kinerja, terutama dalam memastikan program prioritas benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan secara luas.
Ke depan, keberhasilan pemerintahan tidak hanya akan diukur dari tingkat popularitas atau persepsi positif masyarakat, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi perubahan nyata dalam kehidupan warga.
