INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk melakukan kunjungan ke Korea Utara apabila langkah tersebut dibutuhkan guna membuka ruang dialog dengan Pyongyang.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung secara langsung menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat membantu mencairkan hubungan yang selama ini mengalami kebuntuan di Semenanjung Korea.
Komitmen tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara dalam pertemuan bersama jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Di hadapan para pelaku usaha, kepala negara menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yakni menjalin hubungan baik dengan seluruh negara tanpa memihak blok kekuatan tertentu.
Prabowo kemudian mengisahkan pertemuannya dengan Presiden Lee ketika melakukan kunjungan resmi ke Seoul pada April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, pemimpin Korea Selatan meminta pandangan sekaligus kesediaan Indonesia untuk membantu membuka jalur komunikasi dengan Korea Utara.
“Saat kunjungan terakhir saya ke Korea Selatan, Presiden Lee bertanya apakah saya bisa berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya sampaikan kepadanya, dengan segala rasa hormat dan kesediaan, jika Anda meminta, saya siap berangkat,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari laporan awak media.
Pernyataan itu memperlihatkan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, terutama ketika jalur komunikasi langsung antara Seoul dan Pyongyang masih menghadapi berbagai hambatan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri urusan domestik pihak mana pun.
Prinsip tersebut, menurutnya, menjadi salah satu modal diplomasi Indonesia sehingga dipercaya oleh berbagai negara dalam menjembatani komunikasi.
“Kami memegang teguh prinsip tersebut,” ujar Prabowo.
Respons positif datang dari pemerintah Korea Selatan. Kantor Kepresidenan Korsel menilai Indonesia bersama sejumlah negara yang memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak berpotensi memainkan peran konstruktif dalam mendorong terciptanya koeksistensi damai di Semenanjung Korea.
Pemerintah Korea Selatan juga menyampaikan komitmennya untuk terus mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama diplomatik yang dapat membuka jalan bagi komunikasi yang lebih produktif dengan Korea Utara.
Peluang Indonesia sebagai mediator dinilai cukup besar karena memiliki posisi yang relatif unik dibandingkan banyak negara lain.
Di satu sisi, Jakarta menjalin kemitraan strategis yang erat dengan Korea Selatan, mulai dari sektor perdagangan, investasi, industri pertahanan hingga pengembangan energi.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki hubungan diplomatik yang telah berlangsung lama dengan Korea Utara.
Hubungan Indonesia dan Korea Utara memiliki akar sejarah yang kuat sejak era Presiden Soekarno dan pendiri Korea Utara Kim Il Sung pada dekade 1960-an.
Hubungan tersebut berkembang melalui berbagai bentuk kerja sama dan pertukaran diplomatik yang bertahan hingga kini meskipun dinamika politik global terus berubah.
Kedekatan historis tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang masih memiliki akses komunikasi dengan kedua belah pihak tanpa dibayangi kepentingan geopolitik yang besar.
Posisi seperti ini tidak banyak dimiliki negara lain, terutama di tengah rivalitas kawasan Asia Timur yang semakin kompleks.
Selama beberapa tahun terakhir, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara kembali mengalami ketegangan. Berbagai upaya dialog yang diinisiasi Seoul belum membuahkan hasil karena Pyongyang berulang kali menolak pendekatan tersebut.
Situasi semakin memburuk setelah Korea Utara mengubah kebijakan resminya dengan menghapus agenda penyatuan kembali Semenanjung Korea serta menetapkan Korea Selatan sebagai “negara musuh utama” pada 2024.
Langkah tersebut membuat prospek dialog antar-Korea menjadi semakin sulit diwujudkan.
Di tengah kondisi itu, kehadiran pihak ketiga yang dinilai netral dipandang memiliki peluang untuk membantu membangun kembali komunikasi, meskipun proses menuju perundingan formal diperkirakan tidak akan berlangsung dalam waktu singkat.
Kesiapan Prabowo juga mencerminkan kesinambungan sikap Indonesia dalam berbagai isu internasional.
Sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia beberapa kali menyatakan kesediaannya membantu penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono pernah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo siap apabila diminta berkontribusi sebagai mediator dalam upaya meredakan ketegangan terkait konflik Iran.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia berupaya mengedepankan dialog sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa internasional.
Pengamat hubungan internasional menilai pendekatan seperti ini dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mengutamakan diplomasi damai.
Selain meningkatkan peran di tingkat global, langkah tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama strategis dengan berbagai mitra internasional.
Di luar isu keamanan, hubungan Indonesia dan Korea Selatan sendiri terus berkembang di berbagai bidang.
Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Lee pada April 2026 menghasilkan sejumlah kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam sektor energi, industri, investasi hingga pertahanan.
Kerja sama tersebut menjadi fondasi penting yang menunjukkan bahwa hubungan kedua negara tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi, tetapi juga mencakup stabilitas kawasan dan perdamaian internasional.
Meski demikian, tantangan untuk mencairkan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara tetap tidak mudah. Perbedaan kepentingan politik, isu keamanan, program persenjataan, hingga minimnya kepercayaan menjadi faktor yang selama ini menghambat proses dialog.
Apabila Indonesia benar-benar mendapat mandat untuk membantu membuka komunikasi, langkah tersebut kemungkinan akan diawali melalui pendekatan diplomatik informal sebelum berkembang menjadi pembicaraan yang lebih luas.
Dalam konteks itu, kepercayaan yang dimiliki Indonesia dari kedua pihak menjadi modal utama.
Pernyataan kesiapan Prabowo untuk berkunjung ke Korea Utara menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi pengamat dalam dinamika geopolitik dunia, tetapi juga berupaya mengambil peran aktif dalam menciptakan ruang dialog.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, diplomasi yang mengedepankan komunikasi dan kepercayaan tetap menjadi salah satu instrumen paling penting untuk mencegah konflik semakin meluas
