INBERITA.COM, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mulai menyiapkan langkah besar untuk membangun kekuatan baru di sektor perdagangan komoditas nasional.
Salah satu fokus utama yang kini dikebut adalah perekrutan sumber daya manusia kelas dunia guna memperkuat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), badan ekspor baru yang dibentuk pemerintah.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa kebutuhan talenta di DSI tidak akan dibatasi hanya dari dalam negeri.
Menurutnya, persaingan bisnis komoditas global membutuhkan tenaga ahli dengan pengalaman internasional dan kemampuan spesifik yang jumlahnya sangat terbatas di dunia.
“Jadi dari sisi sumber daya manusia, kami juga rekrut global. Bukan hanya di Indonesia. Semuanya global,” kata Pandu dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut memperlihatkan arah baru strategi Danantara yang ingin membawa pengelolaan ekspor komoditas Indonesia ke level lebih modern dan kompetitif.
Tidak sekadar menjadi lembaga administratif, DSI dirancang sebagai operator bisnis yang memiliki kekuatan tawar di pasar internasional.
Pandu mencontohkan sektor batu bara sebagai salah satu bidang yang sangat membutuhkan tenaga ahli global. Ia menyebut jumlah trader batu bara profesional di seluruh dunia hanya sekitar 2.000 orang.
Karena itu, perekrutan tidak mungkin hanya mengandalkan pasar tenaga kerja domestik. Danantara harus bersaing secara internasional untuk mendapatkan sumber daya manusia terbaik.
Kondisi serupa juga terjadi pada sektor crude palm oil (CPO) dan pembiayaan perdagangan atau trade financing. Sebagian besar profesional berpengalaman di bidang tersebut saat ini banyak berada di pusat-pusat perdagangan global di luar negeri.
Langkah merekrut talenta asing ini sekaligus menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam mengelola sektor strategis.
Jika sebelumnya BUMN cenderung fokus pada penguatan internal, kini Danantara mulai membuka diri terhadap transfer pengetahuan dan praktik bisnis global.
Meski begitu, Pandu memastikan pengembangan DSI tidak akan meninggalkan peran sumber daya manusia dari BUMN nasional. Menurutnya, kombinasi tenaga ahli internasional dan SDM lokal justru menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas jangka panjang.
DSI nantinya akan melibatkan pegawai dari sejumlah BUMN agar terjadi proses transfer ilmu dan pengalaman, terutama dalam bidang perdagangan komoditas dan pembiayaan internasional.
“Bukan hanya mendatangkan expertise, tetapi bagaimana SDM Indonesia juga bisa berkembang bersama,” ujar Pandu.
Ia menjelaskan pengembangan tim DSI akan dilakukan bertahap seperti proses pembangunan Danantara sejak pertama kali dibentuk.
Dalam enam bulan ke depan, fokus utama adalah membangun fondasi organisasi dan merekrut personel inti untuk tiga sektor prioritas, yakni batu bara, CPO, dan ferro alloy.
Targetnya, badan ekspor tersebut sudah dapat beroperasi penuh mulai Januari tahun depan.
DSI sendiri tergolong sangat baru. Pandu mengungkapkan lembaga itu baru dibentuk pekan lalu dan pada Senin resmi menjadi persero BUMN dengan komposisi kepemilikan 99 persen oleh BPI Danantara dan 1 persen oleh Badan Pengaturan BUMN.
Posisi Direktur Utama DSI kini diisi oleh Luke Thomas Mahony, sosok yang dipercaya memimpin pengembangan badan ekspor tersebut sejak tahap awal.
Pembentukan DSI tidak lepas dari persoalan lama yang selama ini menghantui sektor ekspor Indonesia, terutama praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas strategis.
Pemerintah menilai potensi nilai ekonomi Indonesia selama ini belum optimal karena lemahnya posisi tawar dalam perdagangan global. Banyak transaksi komoditas dilakukan melalui pihak ketiga di luar negeri sehingga keuntungan besar justru dinikmati pelaku internasional.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto disebut akhirnya memilih agar badan ekspor baru ini berada di bawah Danantara dan beroperasi layaknya entitas bisnis profesional, bukan sekadar lembaga birokrasi.
Dalam tahap awal operasional yang dimulai 1 Juni hingga akhir Desember 2026, DSI akan bertugas sebagai penilai sekaligus perantara antara penjual dan pembeli komoditas tertentu.
Peran ini dianggap penting untuk membangun jaringan pasar, memahami pola perdagangan internasional, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia secara bertahap.
Sementara pada tahap kedua yang ditargetkan berjalan mulai Januari 2027, DSI akan naik level menjadi pembeli langsung komoditas dari eksportir domestik sebelum menjualnya kembali ke pasar internasional.
Dengan model bisnis tersebut, pemerintah berharap Indonesia memiliki kontrol lebih besar terhadap rantai perdagangan komoditas nasional.
“Endgame-nya, paling tidak di Januari (2027), keinginan kami sudah bisa beli dan nanti jual ke market. Harapannya, kami juga bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan saat ini karena semuanya bergantung pada daya tawar,” kata Pandu.
Langkah Danantara membangun DSI juga dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global, terutama di tengah meningkatnya persaingan komoditas dan ketidakpastian ekonomi dunia.
Jika berhasil, DSI berpotensi menjadi instrumen strategis baru yang tidak hanya meningkatkan nilai ekspor nasional, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia di pasar internasional.
