INBERITA.COM, Viralnya nama Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulsel yang tercatat mengelola 41 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu kembali diskusi publik mengenai dugaan praktik “bagi-bagi proyek” di lingkaran dekat pejabat.
Sorotan ini muncul di tengah pelaksanaan program Dapur MBG atau Sentra Pangan Penyediaan Gizi (SPPG), yang selama beberapa bulan terakhir menjadi perhatian masyarakat karena nilai anggarannya tidak kecil dan menyangkut kebutuhan dasar publik.
Perhatian terhadap kasus ini berawal dari unggahan sejumlah pengguna media sosial yang mempertanyakan bagaimana Yasika bisa memimpin puluhan dapur sekaligus dalam program strategis nasional tersebut.
Komentar-komentar kritis kemudian muncul, mulai dari sindiran “Oh wow” hingga pernyataan bahwa program MBG “udah kayak bagi-bagi proyek di kalangan mereka aja”, sebagaimana ditulis akun @bakuldimsum_.
Diskusi kemudian meluas karena banyak warganet mengaku tidak terkejut dengan fenomena tersebut.
Akun @Delta_tofu, misalnya, menulis bahwa pola penunjukan seperti ini bukan hal baru, sementara akun lain menyebut keterlibatan pihak yang dekat dengan pejabat, TNI, atau Polri bukan sesuatu yang asing dalam penentuan mitra pengelola dapur MBG.
Fenomena yang menimpa Yasika bukanlah kasus tunggal, melainkan cerminan dari pola yang dinilai publik terjadi di berbagai daerah.
Beberapa unggahan menilai bahwa program SPPG rawan dipengaruhi kepentingan lingkaran dalam karena mekanisme penunjukkan pengelola dinilai tertutup dan minim proses seleksi terbuka.
Dalam berbagai diskusi publik tersebut, beberapa kecenderungan mengemuka dan kerap disebut berulang.
Pertama, muncul dugaan bahwa banyak pengelola dapur MBG berasal dari keluarga inti atau kerabat pejabat di level eksekutif maupun legislatif, yang tercatat sebagai pembina atau mitra pelaksana yayasan tertentu.
Kedua, sejumlah yayasan yang memenangkan proyek disebut memiliki kedekatan dengan anggota TNI atau Polri, baik aktif maupun purnawirawan. Narasi ini muncul di berbagai unggahan warganet yang mempertanyakan apakah mekanisme penunjukan sudah dilakukan secara objektif dan fair.
Ketiga, proses seleksi dinilai tidak transparan sehingga tidak memberi ruang yang cukup bagi masyarakat umum, UMKM lokal, atau lembaga independen untuk ikut serta dalam kompetisi terbuka. Kondisi tersebut menciptakan kesan adanya lingkaran tertutup yang hanya memberi peluang bagi pihak yang memiliki koneksi kuat.
Kritik terhadap kondisi ini muncul karena program yang semestinya mendukung penanganan gizi justru dipersepsikan publik sebagai lahan proyek untuk kelompok tertentu.
Tudingan mengenai “family project” dan “proyek dinasti” pun mengemuka, menggambarkan kecemasan masyarakat bahwa tujuan utama program akan terabaikan.
Selain menyangkut tata kelola, publik juga menyoroti dampaknya terhadap masyarakat. Pengamat dan warga yang berdiskusi di ruang digital menilai praktik penunjukkan yang tidak terbuka berpotensi menurunkan efektivitas penyaluran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan gizi.
Dalam konteks efisiensi anggaran, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan akses pangan dinilai rentan terbuang pada pembiayaan administrasi yayasan atau risiko mark-up harga bahan baku.
Hal lain yang mencuat adalah keluhan pelaku UMKM lokal yang merasa kalah bersaing karena pola penunjukan mitra pengelola dianggap tidak memberi ruang yang setara.
Keluhan mengenai kondisi pasar pangan juga muncul, termasuk ungkapan bahwa harga sayuran dan komoditas tertentu di beberapa daerah menjadi lebih tinggi setelah program MBG berjalan.
Barang yang semakin sulit ditemukan di pasar disebut sebagai salah satu efek samping yang dirasakan pelaku usaha kecil dan masyarakat.
Kritik semacam ini menambah panjang daftar persoalan yang menurut publik perlu ditangani pemerintah jika ingin menjaga legitimasi program gizi nasional.
Penurunan kepercayaan publik menjadi salah satu dampak yang paling sering disinggung karena masyarakat merasa pelaksanaan program masih bercampur dengan kepentingan kelompok tertentu.
Kasus Yasika kemudian dipandang sebagai momentum evaluasi, bukan hanya untuk satu wilayah, tetapi untuk keseluruhan tata kelola program SPPG. Desakan agar pemerintah pusat dan daerah memperbaiki mekanisme kerja sama dengan mitra pengelola pun semakin kencang terdengar.
Warganet menilai bahwa sorotan ini bukan sekadar kritik emosional, melainkan bentuk kepedulian terhadap penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBN.
Beberapa unggahan menyebut perlunya keterbukaan data mengenai mitra pengelola SPPG, termasuk profil yayasan, struktur kepengurusan, dan keterkaitannya dengan pejabat publik.
Seruan lainnya meminta pemerintah membuat mekanisme seleksi yang terbuka dan kompetitif agar setiap pihak memiliki peluang yang sama.
Selain itu, dorongan untuk melakukan audit atas aliran dana program juga muncul, terutama terhadap yayasan yang dikaitkan dengan keluarga atau kerabat pejabat.
Publik berharap langkah-langkah tersebut dapat memastikan program gizi nasional tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Tanpa evaluasi menyeluruh, kekhawatiran mengenai potensi penyimpangan dan dugaan tata kelola yang tertutup dikhawatirkan terus membayangi pelaksanaan program MBG.
Jika persoalan ini dibiarkan, program yang didesain untuk memperbaiki kondisi gizi anak dan menekan angka stunting dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuannya.
Sementara itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah berpotensi bertambah, terutama jika publik merasa akses terhadap proyek negara hanya dimiliki kelompok tertentu.
Kasus yang melibatkan Yasika Aulia Ramadhani pada akhirnya menjadi pengingat bahwa tata kelola program publik membutuhkan transparansi yang kuat.
Sorotan publik yang meluas diharapkan dapat menjadi titik awal perbaikan agar program gizi nasional dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. (xpr)
