INBERITA.COM, Ketegangan antara massa demonstran dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sempat memuncak kini memasuki babak baru.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, akhirnya angkat bicara terkait keputusannya yang sebelumnya enggan menemui ribuan massa aksi di depan kantornya di Samarinda.
Ia menegaskan bahwa dirinya tetap membuka ruang dialog seluas-luasnya, bahkan tanpa batas waktu, namun dengan syarat tidak dilakukan di tengah kerumunan jalanan.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kritik publik yang muncul setelah aksi demonstrasi pada Selasa, 21 April 2026, berakhir ricuh.
Saat itu, massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim mendatangi kantor gubernur di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
Namun, harapan tersebut tidak terpenuhi. Rudy Masud memilih untuk tidak keluar menemui massa, yang kemudian memicu kekecewaan hingga berujung pada aksi lempar botol dan batu oleh sebagian oknum demonstran.
Dalam keterangannya, Rudy menjelaskan bahwa sejak awal dirinya telah berkomunikasi dengan aparat keamanan terkait kesiapan untuk berdialog. Namun, ia menegaskan bahwa dialog tersebut hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang aman dan sesuai prosedur resmi pemerintahan.
“Di kantor Gubernur Kaltim tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk dikerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya,” ujar Rudy Masud, dikutip oleh awak media, Jumat (24/4/2026).
Ia menambahkan bahwa kantor gubernur maupun rumah jabatan selalu terbuka selama 1×24 jam bagi siapa pun yang ingin berdialog secara langsung.
Menurutnya, komunikasi yang dilakukan dalam suasana kondusif akan lebih efektif dalam menghasilkan solusi konkret bagi pembangunan daerah.
Rudy juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mencoba menawarkan opsi dialog dengan perwakilan massa saat aksi berlangsung. Namun, tawaran tersebut tidak mendapat respons positif dari pihak demonstran.
“Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Karena waktu itu hari itu sudah sore sekali tepatnya, kira-kira sudah jam 17.45, jadi hampir jam 18.00, walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa membubarkan diri,” terangnya.
Dari dalam kantor, Rudy mengaku menyaksikan langsung jalannya aksi yang berlangsung panas. Ia menyoroti adanya tindakan anarkis dari sebagian massa yang dinilai membahayakan keselamatan.
“Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?,” ungkapnya.
Aksi demonstrasi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga organisasi kemasyarakatan. Mereka menyuarakan aspirasi secara bergantian dalam orasi yang berlangsung selama berjam-jam.
Namun, ketiadaan respons langsung dari gubernur membuat situasi semakin memanas. Massa yang semula bertahan dengan damai akhirnya meluapkan kekecewaan setelah aparat kepolisian mengimbau pembubaran pada pukul 18.00 WITA.
Ketegangan pun tak terhindarkan. Lemparan botol air mineral dan batu ke arah aparat keamanan menjadi puncak kericuhan, yang kemudian direspons dengan tindakan tegas oleh kepolisian untuk mengendalikan situasi.
Rudy menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak menemui massa di lokasi aksi bukan tanpa alasan. Selain faktor keamanan, ia juga menilai bahwa pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara spontan tanpa kajian data yang matang.
Menurutnya, setiap tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat harus dianalisis secara komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tetap berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan cara yang konstruktif.
“Kami mendengarkan sekali dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali bahwa seluruh adik-adik mahasiswa aliansi-aliansi seluruh masyarakat menjadi mata telinga kami di dalam membangun Kalimantan Timur ini,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik dan aspirasi publik. Namun, Rudy menekankan pentingnya mekanisme dialog yang tertib, aman, dan berbasis data agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bijak.
Dengan membuka ruang dialog selama 24 jam, pemerintah provinsi berharap ketegangan yang sempat terjadi dapat mereda dan digantikan dengan komunikasi yang lebih produktif.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan mengedepankan kepentingan bersama.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat membutuhkan keseimbangan antara keterbukaan dan ketertiban.
Tanpa keduanya, potensi konflik akan terus berulang dan menghambat proses pembangunan yang seharusnya berjalan untuk kepentingan publik luas.
