INBERITA.COM, Kuota subsidi LPG resmi ditambah hingga 350 ribu metrik ton menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Kebijakan ini dipastikan tidak membebani APBN karena harga minyak acuan ICP tengah berada pada level rendah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan penambahan kuota dilakukan demi menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat, terutama di periode konsumsi puncak saat akhir tahun.
Bahlil menyampaikan keputusan tersebut setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).
Ia menjelaskan kenaikan kuota subsidi LPG menjadi langkah antisipasi agar masyarakat tidak mengalami kekurangan pasokan ketika permintaan meningkat tajam selama musim liburan.
“Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden menyangkut dengan LPG kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di dalam APBN itu 8,16 juta kita tambah kurang lebih 0,35 juta atau 350.000 ribu metrik ton untuk apa? Untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru,” ungkap Bahlil.
Keputusan menambah kuota tanpa menambah anggaran menjadi perhatian publik karena subsidi energi selama ini sering membengkak saat harga minyak dunia naik.
Namun situasi 2025 berbeda. Harga minyak mentah berdasarkan ICP berada di level rendah sehingga memberikan ruang fiskal cukup besar.
Kondisi ini membuat pemerintah tetap bisa menambah pasokan tanpa menggerus anggaran melebihi alokasi APBN.
Menurut Bahlil, dari total anggaran Rp 82 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025 untuk subsidi LPG, realisasi hingga akhir tahun diperkirakan hanya akan mencapai Rp 77–78 triliun, meskipun ada tambahan kuota 350 ribu metrik ton.
Artinya, sisa anggaran masih cukup besar dan dapat mengakomodasi kenaikan kuota tanpa memerlukan penambahan pagu.
“Nggak ada penambahan anggaran. Karena harga ICP itu turun karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp 82 T sementara realisasi dengan menambah 350 ribu metrik ton itu nggak sampe di Rp 80 T lho, hanya sekitar Rp 77-78 T saja,” papar Bahlil.
Penegasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kenaikan harga LPG atau terjadinya kelangkaan selama periode akhir tahun.
Pemerintah ingin memastikan distribusi LPG 3 kg tetap lancar dengan stok yang memadai, terutama bagi kelompok rumah tangga dan usaha mikro yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi.
Dalam penjelasannya, Bahlil menyebut bahwa tambahan kuota ini murni bersifat antisipatif, melihat pola kebutuhan LPG yang biasanya meningkat pada Desember menuju Januari.
Tren konsumsi LPG jelang Nataru memang cenderung naik karena aktivitas memasak, perjalanan, serta kegiatan usaha masyarakat juga meningkat.
Ia menekankan bahwa penambahan kuota tidak serta-merta akan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan subsidi 2026 akan tetap mengacu pada pagu dan asumsi yang telah disetujui dalam RAPBN 2026.
Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang untuk menyesuaikan jika kondisi pasar energi global memberikan peluang yang sama seperti tahun ini.
“Ini yang penambahan ini untuk 2025 saja, sementara yang 2026 kan asumsi APBN sudah diputuskan, jadi tetap masih memakai asumsi APBN yang telah diputuskan RAPBN 2026,” ujar Bahlil.
“Kita lihat kemungkinan-kemungkinan itu ya,” jawabnya ketika ditanya apakah kuota subsidi akan ditambah lagi apabila harga minyak rendah dalam waktu panjang.
Kebijakan penambahan kuota subsidi LPG menjelang Nataru 2025 juga menunjukkan strategi pemerintah menjaga stabilitas energi di tengah dinamika ekonomi global.
Dengan menjaga stok LPG tetap aman, pemerintah berupaya menekan potensi inflasi musiman yang sering muncul menjelang akhir tahun akibat kenaikan permintaan komoditas kebutuhan pokok.
Dari sisi fiskal, keputusan ini juga mencerminkan pemanfaatan momentum harga minyak dunia yang rendah untuk mengoptimalkan belanja subsidi tanpa menambah beban APBN.
Di tengah ruang anggaran yang terbatas, kemampuan pemerintah menambah kuota tanpa menaikkan anggaran menunjukkan adanya efisiensi yang diperoleh dari pergerakan harga energi global.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik bahwa subsidi energi—khususnya LPG 3 kg—tetap menjadi prioritas pemerintah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan stok terjaga dan anggaran tetap terkendali, tekanan terhadap pasokan LPG di daerah pun diprediksi jauh lebih ringan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, tambahan kuota berpotensi menekan praktik penimbunan yang kerap terjadi saat permintaan meningkat.
Ketika pasokan cukup, distribusi dapat berjalan lebih stabil sehingga celah bagi spekulan menahan barang dapat diminimalisasi.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan LPG bersubsidi selama musim liburan akan aman, sekaligus memastikan bahwa APBN 2025 tetap berada dalam batas pengelolaan yang sehat.
Bahlil pun menutup pernyataannya dengan sinyal bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global untuk menentukan langkah yang paling menguntungkan masyarakat dan fiskal negara.
