INBERITA.COM, Pemerintah China menjatuhkan vonis hukuman mati dengan penangguhan kepada dua mantan Menteri Pertahanan, Wei Fenghe dan Li Shangfu, dalam kasus korupsi yang mengguncang tubuh militer negara tersebut.
Putusan ini menjadi bagian dari gelombang pembersihan besar-besaran yang terus dilakukan Presiden Xi Jinping terhadap jajaran elite Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA).
Berdasarkan laporan media pemerintah China pada Kamis (7/5/2026), pengadilan militer menyatakan kedua mantan jenderal itu terbukti bersalah menerima suap. Wei Fenghe dan Li Shangfu dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan selama dua tahun.
Dalam sistem hukum China, hukuman mati dengan penangguhan umumnya akan dikonversi menjadi hukuman penjara seumur hidup apabila terpidana tidak melakukan pelanggaran tambahan selama masa penangguhan.
Pengadilan militer menyebut, setelah dua tahun berlalu, hukuman keduanya akan diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang menyeret pejabat tinggi pertahanan China dalam beberapa tahun terakhir. Vonis terhadap dua mantan menteri pertahanan sekaligus menunjukkan keseriusan Beijing dalam memperluas operasi anti-korupsi di lingkungan militer.
Wei Fenghe yang kini berusia 72 tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan China pada periode 2018 hingga 2023. Setelah itu, posisinya digantikan oleh Li Shangfu yang berusia 68 tahun.
Namun, Li hanya menduduki jabatan strategis tersebut kurang dari delapan bulan sepanjang 2023 sebelum akhirnya terseret investigasi.
Keduanya mulai diperiksa oleh badan anti-korupsi militer sejak 2023. Investigasi tersebut menjadi bagian dari operasi besar yang menargetkan sejumlah pejabat tinggi PLA, termasuk para jenderal aktif maupun pensiunan.
Pembersihan di tubuh militer China tidak hanya menyasar Wei Fenghe dan Li Shangfu. Sebelumnya, Zhang Youxia yang merupakan salah satu jenderal berpangkat tertinggi di China juga dicopot dari jabatannya pada Januari lalu.
Zhang diketahui pernah memiliki posisi lebih tinggi dibanding Wei dan Li serta bertanggung jawab atas operasional harian militer China.
Gelombang perombakan ini disebut telah memengaruhi sebagian besar struktur PLA yang memiliki sekitar 2 juta personel.
Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas China secara agresif menindak para pejabat militer yang diduga terlibat praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran disiplin partai.
Sejak 2022, lebih dari 100 perwira militer diperkirakan telah dicopot atau disingkirkan dari jabatan mereka. Situasi tersebut menandai salah satu restrukturisasi terbesar dalam sejarah modern militer China.
Laporan yang diterbitkan Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington pada Februari lalu menyebutkan bahwa sedikitnya 36 jenderal dan letnan jenderal telah resmi diberhentikan sejak 2022.
Selain itu, terdapat sekitar 65 perwira lain yang dilaporkan hilang atau diduga kuat turut dicopot dari struktur militer.
Data tersebut menunjukkan skala pembersihan yang sangat luas di lingkungan pertahanan China. Bahkan, laporan itu menyebut sebanyak 52 persen posisi kepemimpinan puncak PLA terdampak oleh kebijakan anti-korupsi yang dijalankan Xi Jinping.
Para penulis laporan menilai langkah besar-besaran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan militer China dalam menjalankan operasi kompleks di tengah pergantian besar pada level pimpinan.
Pergeseran pejabat tinggi secara cepat dinilai dapat memengaruhi stabilitas komando serta efektivitas operasional pasukan.
Meski demikian, langkah drastis ini juga dipandang sebagai bagian dari agenda jangka panjang Xi Jinping untuk memperkuat kontrol politik terhadap militer sekaligus mempercepat modernisasi PLA.
Sejak berkuasa, Xi memang menempatkan reformasi militer dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Operasi anti-korupsi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir telah menjadi alat penting bagi Xi untuk menata ulang struktur kekuasaan di internal Partai Komunis China maupun militer.
Dengan vonis terhadap Wei Fenghe dan Li Shangfu, Beijing kembali mengirimkan pesan keras bahwa pejabat tinggi sekalipun tidak akan lolos dari hukuman dalam kampanye bersih-bersih tersebut.
