INBERITA.COM, Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk memutus praktik tengkulak yang selama ini dinilai merugikan petani dan masyarakat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, kehadiran Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di tingkat desa.
Dengan sistem yang dirancang lebih terintegrasi, koperasi ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mereka (Kopdes Merah Putih) yang akan memotong rantai tengkulak yang selama ini memeras petani dan masyarakat,” kata Zulhas sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah, Selasa (5/5/2026).
Selama ini, rantai pasok komoditas di daerah dikenal panjang dan melibatkan banyak perantara, yang pada akhirnya menekan harga jual di tingkat petani.
Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah berupaya menghadirkan mekanisme distribusi yang lebih efisien dan transparan. Penyaluran hasil produksi akan dilakukan secara langsung dengan meminimalkan keterlibatan pihak ketiga.
Dalam skema yang dirancang, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekonomi, tetapi juga akan bertindak sebagai offtaker.
Peran ini memungkinkan Kopdes membeli langsung hasil pertanian dan peternakan masyarakat dengan harga yang lebih kompetitif, terutama saat harga pasar mengalami penurunan.
“Contoh gabah, kalau gabah itu Rp 6.500 kita tentukan, tetapi di pasar di situ harganya di bawah, Kopdes bisa beli. Jadi dia offtaker,” jelasnya,” ujar Zulhas.
Dengan sistem tersebut, petani diharapkan tidak lagi bergantung pada tengkulak yang kerap membeli hasil panen dengan harga rendah. Kepastian harga dari koperasi diyakini dapat memberikan perlindungan ekonomi sekaligus meningkatkan daya tawar petani di pasar.
Tak hanya berfokus pada sektor produksi, Kopdes Merah Putih juga akan mengambil peran dalam distribusi bantuan sosial pemerintah. Salah satu program yang akan disalurkan melalui koperasi adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
Penyaluran ini dirancang agar lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik kedekatan atau kepentingan tertentu di tingkat lokal.
“Itu betul-betul harus tepat sasaran, bukan karena kedekatan dengan kepala desa, tetapi betul-betul memang orang yang layak untuk mendapatkan. Itu nanti fungsinya Kopdes,” tuturnya.
Selain bantuan sosial, koperasi juga akan menjadi agen distribusi berbagai barang subsidi pemerintah. Produk seperti pupuk dan gas LPG 3 kilogram akan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih, sehingga distribusinya lebih terkontrol dan merata.
“Bantuan-bantuan pemerintah, barang-barang subsidi seperti pupuk, gas, dan lain-lain itu nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih,” lanjut Zulhas.
Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam mengatasi persoalan distribusi dan tengkulak, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi kemandirian ekonomi desa.
Pemerintah menargetkan koperasi ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
