INBERITA.COM, Gelombang penolakan terhadap rencana pelibatan perguruan tinggi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University secara terbuka menyatakan sikap tegas menolak kebijakan tersebut, terutama terkait rencana pembangunan dapur MBG di lingkungan kampus.
Penolakan ini muncul di tengah upaya pemerintah memperluas jangkauan program yang digagas untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Namun, bagi kalangan mahasiswa, kebijakan tersebut dinilai berpotensi melenceng dari fungsi utama perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
Melalui pernyataan terbuka yang disampaikan di media sosial, Presiden Mahasiswa IPB University, Muhammad Abdan Rofi, menyampaikan kritik langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Pesan yang disampaikan mencerminkan kegelisahan sekaligus penolakan yang tidak main-main.
“Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi pintu masuk bagi kritik yang lebih luas terhadap implementasi program MBG yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
BEM KM IPB University menilai, sebelum memperluas program hingga ke kampus, pemerintah seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan berbagai masalah mendasar yang sudah muncul.
Mahasiswa menyoroti sejumlah temuan yang mereka anggap krusial. Salah satunya adalah kasus keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, mereka juga menyinggung persoalan anggaran hingga dugaan adanya kepentingan politik dalam pengelolaan program.
“Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki,”
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kritik yang dilayangkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis pada data yang mereka anggap sebagai indikator adanya persoalan serius dalam implementasi program MBG.
BEM KM IPB University juga menyoroti narasi pemerintah yang menyebut kampus sebagai “laboratorium hidup” untuk pengembangan riset dan inovasi melalui program MBG.
Bagi mahasiswa, alasan tersebut tidak cukup kuat untuk membenarkan pelibatan kampus dalam program yang dinilai belum matang secara sistemik.
“Dengan dalih ‘Menjadi labolatorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi’. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak,”
Nada kritik yang tajam tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpijak pada realitas di lapangan.
Mahasiswa menilai, alih-alih memperluas cakupan program, pemerintah seharusnya fokus pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan yang sudah berjalan.
Tak hanya berhenti pada pernyataan di ruang publik, BEM KM IPB University juga menyiapkan langkah lanjutan. Mereka berencana membawa aspirasi ini secara langsung ke pihak rektorat bersama elemen mahasiswa lainnya.
Langkah ini menjadi indikasi bahwa penolakan tidak sekadar simbolik, melainkan akan berlanjut dalam bentuk tekanan institusional di lingkungan kampus.
Di tengah gelombang kritik tersebut, muncul dinamika yang berbeda dari sejumlah perguruan tinggi lain. Beberapa kampus justru menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam program MBG, termasuk rencana pembangunan dapur di lingkungan IPB University sendiri dalam waktu dekat.
Kondisi ini memperlihatkan adanya kontras yang tajam antara kebijakan institusi dan aspirasi mahasiswa. Di satu sisi, terdapat dorongan untuk mendukung program pemerintah, sementara di sisi lain muncul resistensi dari kelompok mahasiswa yang mempertanyakan kesiapan dan transparansi program tersebut.
Polemik ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas.
Mulai dari tata kelola anggaran, akuntabilitas pelaksanaan, hingga batasan peran perguruan tinggi dalam kebijakan publik.
Jika tidak dikelola secara hati-hati, perbedaan pandangan ini berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih luas, baik di lingkungan kampus maupun di ruang publik.
Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mendapat legitimasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa.
Dengan meningkatnya sorotan terhadap program MBG, desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pun kian menguat.
Mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih terbuka terhadap kritik dan menjadikan masukan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar melanjutkan program tanpa pembenahan yang mendasar.
