INBERITA.COM, Polemik pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar terus menuai sorotan publik. Anggaran yang dinilai fantastis tersebut memicu dugaan adanya penggelembungan harga, terutama setelah muncul informasi bahwa harga per pasang sepatu dalam perencanaan mencapai Rp 700.000.
Menanggapi isu yang berkembang, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut masih sebatas rencana awal. Ia memastikan proses pengadaan belum dilakukan dan akan melalui mekanisme lelang terbuka.
“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Senin (4/5/2026).
Ia juga menegaskan bahwa harga yang saat ini beredar belum final dan sangat mungkin berubah setelah proses lelang berlangsung. Menurutnya, mekanisme pengadaan pemerintah secara umum memungkinkan harga turun dari nilai perencanaan awal.
“Kalau sekarang disebut Rp 700.000, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu,” ucapnya.
Seperti diketahui, pengadaan ini mencakup sekitar 39.345 pasang sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.
Dengan asumsi harga Rp 700.000 per pasang, total anggaran mencapai sekitar Rp 27 miliar. Angka ini kemudian memicu kritik karena dinilai tidak sebanding dengan harga pasar sepatu lokal.
Sorotan publik semakin menguat setelah muncul perbandingan dengan produk dari Stradenine, salah satu merek sepatu lokal.
Pihak brand tersebut menyebutkan bahwa harga retail produk mereka berada di kisaran Rp 179.000 hingga Rp 300.000 per pasang.
Perbedaan harga yang signifikan ini memicu dugaan adanya potensi markup dalam perencanaan anggaran. Publik mempertanyakan dasar penetapan harga yang dinilai jauh di atas harga pasar untuk produk sejenis.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Sosial untuk menjaga integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa komitmen tersebut tidak hanya berlaku untuk program Sekolah Rakyat, tetapi juga untuk seluruh program di lingkungan Kementerian Sosial.
Pemerintah, kata dia, ingin memastikan tidak ada praktik yang menyimpang dalam penggunaan anggaran negara.
“Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi,” ujarnya.
Lebih jauh, Gus Ipul bahkan menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran dalam proses pengadaan. Ia bersama wakil menteri disebut akan menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ada indikasi penyimpangan.
“Kalau terjadi pelanggaran, manipulasi, kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan, teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa,” tutupnya.
Di sisi lain, perhatian terhadap kasus ini juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut menilai sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi area yang rawan terhadap praktik korupsi.
Melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo, KPK menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahapan pengadaan, termasuk dalam program Sekolah Rakyat yang kini tengah menjadi sorotan.
KPK diketahui tengah melakukan pendampingan dan kajian melalui Direktorat Monitoring untuk memastikan tidak ada potensi kerugian negara dalam program tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi upaya preventif agar proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel.
Polemik ini mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya dalam program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan kecurigaan.
Dengan rencana lelang terbuka yang akan dilakukan, publik kini menantikan realisasi harga akhir pengadaan sepatu tersebut.
Pemerintah diharapkan mampu membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran.
