INBERITA.COM, Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang memasuki fase awal yang cukup menantang. Di tengah upaya besar memetakan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, capaian pendataan hingga hari ke-15 baru menyentuh angka 15,63 persen.
Angka ini masih berada di bawah ekspektasi awal yang dipatok mendekati 20 persen dari total hampir satu juta objek pendataan yang tersebar di wilayah perkotaan tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan data di lapangan tidak sesederhana yang dibayangkan.
Di balik angka statistik tersebut, terdapat kerja lapangan yang kompleks dengan melibatkan ribuan petugas yang harus berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat, kesiapan teknologi, hingga persoalan kepercayaan publik terhadap lembaga statistik.
Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat sedikitnya 1.437 petugas dikerahkan untuk menjangkau 16 kecamatan. Mereka ditugaskan menyisir 948.992 daftar usaha dan keluarga yang menjadi sasaran sensus.
Proses ini dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus 2026, yang berarti masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk mengejar ketertinggalan dari target awal.
Namun, pada tahap awal pelaksanaan, sejumlah kendala mulai terlihat. Salah satunya adalah penyesuaian petugas terhadap sistem pendataan berbasis digital melalui Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Sistem ini memang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah input data secara real time, tetapi pada praktiknya di lapangan, tidak semua petugas langsung terbiasa.
Selain faktor teknologi, minggu-minggu awal pendataan juga diisi dengan kegiatan orientasi wilayah. Petugas harus terlebih dahulu mengenali area kerja mereka secara detail, sekaligus membangun koordinasi dengan perangkat lingkungan seperti ketua RT, RW, hingga pihak kelurahan.
Tahapan ini penting untuk memastikan proses pendataan berjalan lancar, namun di sisi lain turut mempengaruhi kecepatan capaian awal.
Seorang pejabat BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, menjelaskan bahwa kombinasi antara adaptasi teknologi dan kebutuhan koordinasi sosial di tingkat akar rumput menjadi alasan utama mengapa progres belum sesuai target awal.
Menurutnya, fase awal sensus memang kerap diwarnai perlambatan sebelum akhirnya memasuki ritme kerja yang lebih stabil.
Di luar persoalan teknis, tantangan lain yang tak kalah krusial datang dari masyarakat itu sendiri. Masih ditemukan sebagian warga yang menolak atau enggan memberikan data kepada petugas sensus.
Penolakan ini umumnya berangkat dari kekhawatiran bahwa informasi pribadi mereka akan disalahgunakan, terutama terkait isu pajak maupun potensi kebocoran data.
Kekhawatiran semacam ini bukan hal baru dalam setiap pelaksanaan sensus di Indonesia. Isu mengenai keamanan data sering kali menjadi hambatan psikologis yang membuat sebagian warga memilih bersikap hati-hati bahkan menutup akses informasi.
Padahal, pihak BPS telah berkali-kali menegaskan bahwa data yang dikumpulkan memiliki perlindungan hukum yang ketat dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun bantuan sosial.
Data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026 mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendapatan, pengeluaran, aset usaha maupun rumah tangga, hingga karakteristik sosial ekonomi masyarakat.
Seluruh informasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berbasis kondisi riil di lapangan.
Untuk mengatasi resistensi masyarakat, petugas sensus juga tidak hanya bekerja secara administratif. Pendekatan persuasif menjadi strategi utama yang dilakukan di lapangan.
Dalam banyak kasus, petugas melibatkan ketua lingkungan setempat untuk memberikan penjelasan tambahan kepada warga yang masih ragu. Cara ini dinilai lebih efektif karena pendekatan berbasis kepercayaan sosial di tingkat komunitas masih sangat kuat.
Di sisi lain, tantangan ini juga membuka gambaran lebih luas tentang pentingnya literasi data di masyarakat. Di era digital seperti saat ini, isu privasi menjadi perhatian utama publik.
Namun tanpa pemahaman yang memadai mengenai fungsi sensus, kekhawatiran yang muncul sering kali tidak seimbang dengan tujuan sebenarnya dari pengumpulan data tersebut.
BPS menekankan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
Sebaliknya, ketidakakuratan data berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Meski capaian awal masih di bawah target, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Semarang diperkirakan akan mengalami percepatan seiring meningkatnya adaptasi petugas dan membaiknya penerimaan masyarakat.
Dalam beberapa pekan ke depan, ritme pendataan diharapkan dapat lebih stabil seiring intensifikasi sosialisasi dan pendekatan lapangan.
Dengan waktu pelaksanaan yang masih panjang hingga akhir Agustus 2026, tantangan yang ada masih dianggap dapat diatasi.
Namun, keberhasilan akhir sensus tidak hanya ditentukan oleh kecepatan petugas, melainkan juga oleh tingkat kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama dalam pengumpulan data berskala besar ini.
Jika kepercayaan tersebut dapat diperkuat, maka target nasional dalam pemetaan ekonomi daerah diyakini dapat tercapai secara lebih optimal.
