INBERITA.COM, Indonesia disebut berhasil menjaga stabilitas pasokan energi nasional setelah membuka peluang kerja sama suplai minyak dengan Rusia di tengah gejolak geopolitik global.
Situasi ini menjadi krusial seiring terganggunya jalur distribusi energi dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdampak pada Selat Hormuz.
Gangguan di jalur strategis tersebut memicu kekhawatiran terhadap distribusi minyak global. Namun, Indonesia justru disebut berada dalam posisi relatif aman setelah adanya potensi tambahan pasokan minyak dari Rusia.
Langkah ini dinilai menjadi strategi penting pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai masuknya pasokan minyak dari Rusia dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi gejolak energi dunia.
Ia menyebut kondisi ini sebagai sinyal positif bagi stabilitas dalam negeri, terutama jika suplai tersebut dapat terealisasi secara konsisten.
“Dengan adanya suplai dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya sedemikian gitu,” katanya pada awak media, Rabu (15/4/2026).
Menurut Eddy, dinamika pasar energi saat ini menunjukkan bahwa negara produsen minyak memiliki kendali penuh atas distribusi dan harga. Kondisi tersebut membuat tidak semua negara dapat dengan mudah memperoleh akses pembelian minyak, meskipun memiliki kemampuan finansial.
“Jadi siapa yang memiliki minyak ini, dia berhak untuk menentukan harga, berhak untuk menentukan volumenya, berhak untuk menentukan kepada siapa dia jual gitu,” ucapnya.
Pemerintah Indonesia dinilai telah mengambil langkah strategis dengan menjajaki suplai minyak dari Rusia.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga energi dalam negeri tetap terjaga, sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan dari konflik global yang berpotensi memperburuk kondisi pasar.
Di sisi lain, Rusia sebagai salah satu produsen minyak utama dunia memiliki kebijakan ketat terkait penjualan minyaknya.
Federasi Rusia menetapkan syarat khusus bagi negara yang ingin membeli minyak, yakni tidak mengikuti skema pembatasan harga yang diberlakukan oleh Uni Eropa, G7, dan Australia.
Kebijakan pembatasan harga tersebut menetapkan bahwa perusahaan dari negara peserta hanya dapat mengangkut atau mengasuransikan minyak Rusia jika harganya berada di bawah 60 dolar AS per barel.
“Berdasarkan mekanisme tersebut, perusahaan dari negara-negara peserta hanya dapat mengangkut atau mengasuransikan minyak Rusia jika harganya tetap di bawah 60 dollar AS (sekitar Rp 1.020.060, kurs Rp 16.900) per barrel,” lapor Xinhua, Selasa (31/3/2026).
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara, termasuk anggota G7 seperti Jepang yang menunjukkan minat membeli minyak Rusia. Namun, Jepang tetap terikat pada aturan pembatasan harga tersebut sehingga tidak memiliki fleksibilitas dalam negosiasi.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengikuti skema yang dianggap merugikan pasar tersebut.
Rusia, kata dia, hanya akan menjual minyak berdasarkan harga pasar global tanpa intervensi kebijakan eksternal.
“Situasi di pasar energi saat ini sangat fluktuatif, terjadi kekurangan dan peningkatan biaya sumber daya energi. Namun, pemerintah Jepang terikat oleh kewajiban untuk memberlakukan batas harga pada minyak asal Rusia, sebuah tindakan anti-pasar yang mengganggu rantai pasokan,” jelas Rudenko dikutip dari Izvestia, Selasa (31/3/2026).
Pemerintah Rusia bahkan menilai kebijakan pembatasan harga tersebut sebagai langkah provokatif yang didorong oleh kepentingan politik, khususnya terkait dukungan negara-negara Barat terhadap Ukraina.
“Seperti yang telah berulang kali dinyatakan, Rusia tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung usaha provokatif ini,” katanya.
Di tengah situasi tersebut, peluang Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Rusia terbuka lebar. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov menyatakan bahwa negaranya siap memasok minyak jika Indonesia mengajukan permintaan resmi.
“Rusia siap mulai memasok minyak ke perusahaan milik negara Indonesia, Pertamina, jika Indonesia mengajukan permintaan ke Moskow,” lapor TASS, Rabu (1/4/2026).
Tolchenov juga menegaskan bahwa Rusia bersikap fleksibel dalam membahas persyaratan kerja sama. Hal ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperoleh pasokan energi dengan skema yang lebih menguntungkan.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini Moskow masih menunggu proposal resmi dari pihak Indonesia, baik dari Pertamina maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Rusia belum menerima permintaan resmi baik dari perusahaan negara maupun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, tetapi tetap terbuka untuk membahas kemungkinan proposal. Tolchenov meyakinkan bahwa Moskow siap menunjukkan fleksibilitas dalam menyepakati persyaratan pasokan,” jelasnya.
Dengan situasi global yang masih diliputi ketidakpastian, langkah Indonesia menjajaki kerja sama energi dengan Rusia dinilai sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan.
Hal ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi yang rentan terganggu, seperti Selat Hormuz.
Jika kerja sama ini terealisasi, Indonesia berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga di dalam negeri.
Namun, realisasi tersebut tetap bergantung pada keputusan resmi pemerintah dalam menindaklanjuti peluang yang telah dibuka oleh Rusia.
