INBERITA.COM, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia terus mengalami kenaikan pada awal 2026.
Hingga Februari 2026, total ULN tercatat mencapai US$ 437,9 miliar atau setara Rp 7.507 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.140 per dolar Amerika Serikat.
Angka ini meningkat sekitar US$ 3 miliar dibandingkan posisi Januari 2026 yang sebesar US$ 434,9 miliar atau setara Rp 7.455,7 triliun.
Secara tahunan (year on year/yoy), pertumbuhan ULN Indonesia juga menunjukkan akselerasi.
Pada Februari 2026, pertumbuhan ULN mencapai 2,5 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,7 persen.
Kenaikan ini menjadi indikator adanya peningkatan aktivitas pembiayaan eksternal, khususnya yang berasal dari sektor publik.
Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Anton Pinoto, menjelaskan bahwa peningkatan utang luar negeri terutama dipicu oleh sektor publik, khususnya bank sentral.
Hal ini sejalan dengan meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen moneter domestik.
“Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sementara itu, posisi ULN swasta mengalami penurunan,” kata Anton dalam keterangan resmi pada Rabu, 15 April 2026.
Dari sisi pemerintah, posisi utang luar negeri tercatat sebesar US$ 215,9 miliar pada Februari 2026 atau tumbuh 5,5 persen secara tahunan.
Meskipun demikian, perkembangan tersebut turut dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang pemerintah.
Jika ditelusuri berdasarkan penggunaannya, utang luar negeri pemerintah dialokasikan ke berbagai sektor strategis.
Porsi terbesar digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 22,0 persen dari total ULN pemerintah.
Selanjutnya, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyerap 20,3 persen, diikuti sektor jasa pendidikan sebesar 16,2 persen.
Selain itu, sektor konstruksi memperoleh porsi 11,6 persen, sementara sektor transportasi dan pergudangan menyumbang 8,5 persen.
Distribusi ini menunjukkan bahwa utang luar negeri masih menjadi salah satu sumber pembiayaan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Anton juga menekankan bahwa struktur utang pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang.
Porsinya bahkan mencapai 99,98 persen dari total utang pemerintah, yang dinilai lebih aman terhadap risiko likuiditas jangka pendek.
Ia menambahkan, peningkatan ULN Bank Indonesia tidak terlepas dari strategi kebijakan moneter yang pro-pasar.
Kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan Bank Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong utama.
“Sementara peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global,” ujarnya.
Di sisi lain, utang luar negeri sektor swasta justru mengalami penurunan. Pada Februari 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 193,7 miliar atau turun 0,7 persen secara tahunan.
Penurunan ini terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan non-keuangan, yang masing-masing mencatat kontraksi sebesar 2,8 persen dan 0,2 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, kontribusi terbesar ULN swasta berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian.
Keempat sektor tersebut menyumbang total 80,3 persen dari keseluruhan utang luar negeri swasta.
Struktur ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta relatif menjaga profil utang yang lebih stabil dalam jangka panjang.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai kondisi utang luar negeri Indonesia masih dalam kategori sehat.
Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,8 persen, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 84,9 persen dari total ULN nasional.
Anton menegaskan bahwa koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah terus diperkuat guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan utang luar negeri.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” ucapnya.
