INBERITA.COM, Perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda positif dari kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan.
Di tengah tekanan global dan perlambatan konsumsi, indikator-indikator awal dari sektor keuangan mengindikasikan bahwa transmisi kebijakan mulai bekerja—meskipun secara bertahap.
Dari sisi fiskal, pemerintah bergerak agresif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa belanja negara akan difokuskan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, dengan memastikan uang primer beredar cukup untuk mendorong konsumsi masyarakat.
Salah satu langkah konkret adalah pemindahan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara pada bulan ini.
Dana tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang dikenal sebagai 8+4+5, dan ditujukan untuk memperkuat likuiditas serta menggerakkan roda ekonomi menjelang akhir tahun.
Di sisi moneter, Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo telah menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebanyak lima kali sepanjang tahun 2025, total sebesar 125 basis poin (bps), hingga mencapai level 4,75% pada September.
Ini adalah salah satu sikap paling akomodatif dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sinyal kuat bahwa bank sentral ingin mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, transmisi dari kebijakan ini mulai terlihat di pasar uang.
Data menunjukkan bahwa Indonesia Overnight Index Average (INDONIA) turun sekitar 144 bps sejak awal tahun, sementara Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tenor 6-12 bulan merosot lebih dari 200 bps. Yield SBN 2 tahun juga tercatat turun sekitar 185 bps.
“Ini menandakan biaya dana jangka pendek bank sudah lebih murah, sehingga saluran pertama stimulus moneter bekerja segera,” ujar Josua.
Meski demikian, Josua mengakui bahwa penurunan bunga kredit dan bunga simpanan di perbankan membutuhkan waktu lebih lama karena adanya jeda dalam transmisi moneter.
Namun, sejumlah kebijakan BI seperti pemotongan koridor bawah suku bunga dan penyesuaian operasi moneter dinilai mampu mempercepat proses ini.
“Data asesmen BI menunjukkan pada Agustus, rata-rata tertimbang bunga kredit rupiah turun tipis 3 bps menjadi 9,13%, dan bunga kredit baru juga turun 3 bps. Di sisi dana, bunga DPK rupiah turun 6 bps menjadi 3,07%,” jelas Josua.
Ia juga menyoroti sektor-sektor prioritas seperti konstruksi dan perumahan rakyat yang sudah mulai menunjukkan penurunan suku bunga lebih cepat dibandingkan rata-rata industri.
Hal ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan mulai menyasar sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas pemerintah.
Dari sisi fiskal, penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN dinilai mampu menekan kebutuhan bank untuk menawarkan deposito dengan bunga tinggi, sehingga mempercepat penurunan suku bunga pasar.
Menurut Josua, hal ini sudah tercermin pada pertumbuhan M0 Adjusted sebesar 7,34% yoy pada Agustus, dan pertumbuhan M2 yang mulai menunjukkan akselerasi.
Meski efek penurunan suku bunga terhadap cicilan masih terbatas, Josua mencatat dua sinyal penting.
Pertama, OJK mencatat bahwa bunga kredit investasi telah turun 36 bps secara tahunan, dan bunga kredit modal kerja turun 20 bps.
Kedua, pada sektor prioritas seperti perumahan dan konstruksi, suku bunga sudah lebih kompetitif, membuka ruang promosi seperti KPR dengan bunga ringan.
Josua menjelaskan bahwa proses transmisi biasanya dimulai dari penurunan suku bunga kredit baru, diikuti oleh penyesuaian pada kredit berjalan berdasarkan jadwal repricing yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
“Pola umumnya, pasar uang dan SBN merespons lebih dulu, kemudian bunga simpanan akan turun dalam 1-3 bulan, dan bunga kredit mulai turun signifikan dalam 3-6 bulan,” ujarnya.
Penarikan kredit dan belanja riil akan menguat dalam 2-4 kuartal setelahnya, dengan catatan keyakinan konsumen dan pelaku usaha turut membaik.
Sementara itu, Guru Besar FEB Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, memproyeksikan efek nyata dari kombinasi kebijakan ini akan terlihat lebih signifikan pada kuartal I dan II tahun 2026.
Namun, menurutnya, tanda-tanda awal pemulihan akan mulai terlihat di kuartal IV-2025, saat bank menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK), cicilan KPR mulai turun, dan pipeline pembiayaan mulai bergerak karena dana pemerintah mulai dikonversi menjadi kredit produktif.
Karimi menyatakan bahwa target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025 masih mungkin tercapai.
Namun, dengan catatan bahwa ekonomi kuartal IV-2025 harus tumbuh pada kisaran 5,7% hingga 5,9% yoy agar bisa mengejar pertumbuhan rata-rata semester II menjadi 5,41%.
“Target kerja yang aman diletakkan di rentang 5,7-5,9%. Itulah sebabnya Q4 harus kencang agar setahun penuh mendekati 5,2%,” tegas Karimi.
Dengan bauran kebijakan moneter yang semakin akomodatif dan stimulus fiskal yang masif, arah pemulihan ekonomi Indonesia mulai menguat.
Namun, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada kemampuan sektor perbankan untuk mempercepat transmisi ke kredit, serta daya serap sektor riil terhadap likuiditas yang sudah disediakan.
Jika semua berjalan sesuai desain, maka 2026 berpotensi menjadi tahun percepatan ekonomi yang sesungguhnya. (xpr)
