INBERITA.COM, Puluhan siswa dari empat sekolah di kawasan Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur, dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden ini memicu perhatian publik sekaligus sorotan terhadap standar operasional penyedia makanan, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam distribusi.
Badan Gizi Nasional (BGN) merespons cepat kejadian tersebut dengan melakukan investigasi awal.
Wakil Ketua BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran dalam operasional SPPG yang terlibat.
Menurut Nanik, hasil temuan menunjukkan bahwa SPPG yang mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh BGN.
Hal ini menjadi salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap insiden yang dialami para siswa.
“Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend (hentikan sementara) untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang masih belum memenuhi standar,” kata Nanik, Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
Langkah tegas tersebut diambil sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
BGN juga memastikan bahwa operasional SPPG tersebut akan tetap dihentikan hingga seluruh aspek yang tidak sesuai standar diperbaiki secara menyeluruh.
Tak hanya menghentikan operasional, BGN juga menyatakan komitmennya untuk bertanggung jawab penuh terhadap para korban.
Seluruh biaya pengobatan siswa yang diduga mengalami keracunan akan ditanggung oleh pihak BGN, khususnya bagi mereka yang dirawat di RSUD Duren Sawit, Jakarta Timur.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” ucap Nanik.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut meninjau langsung kondisi para siswa di RSKD Duren Sawit.
Dalam keterangannya, ia memastikan bahwa pemerintah daerah juga memberikan dukungan penuh, terutama bagi siswa yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Menurut Pramono, pembiayaan pengobatan bagi peserta BPJS akan sepenuhnya ditanggung hingga para korban dinyatakan pulih.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas instansi berjalan cepat dalam menangani situasi ini.
“Jadi, penanganan dan koordinasi berjalan cepat antara BGN, Pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan tentunya beberapa rumah sakit terkait,” ucapnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan MBG yang dikonsumsi para siswa.
Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penyebab pasti insiden yang terjadi.
Selain itu, pemerintah juga meminta pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab secara terbuka apabila terbukti terjadi kelalaian dalam proses penyediaan makanan.
Transparansi dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi siswa.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Jakarta Timur terus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan para siswa.
Penanganan medis menjadi fokus utama, sembari menunggu kepastian hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, M. Fahmi, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menyimpulkan apakah insiden tersebut merupakan keracunan atau bukan. Namun, ia memastikan bahwa perhatian utama saat ini adalah kondisi para siswa.
“Kalau Sudin Pendidikan itu, kami tidak punya kewenangan menyampaikan itu keracunan atau bukan. Yang jelas kami fokus kepada keselamatan anak-anak, terutama terkait kesehatannya,” kata Fahmi.
Kasus dugaan keracunan MBG ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan, terutama dalam program pemerintah yang menyasar kelompok rentan seperti siswa sekolah.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat segera menuntaskan investigasi serta memastikan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
