INBERITA.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi tantangan. Kali ini, sorotan datang dari para mitra penyelenggara yang mengaku kecewa terhadap perubahan tata kelola yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kekecewaan tersebut bahkan berkembang menjadi ancaman penghentian operasional dapur MBG secara serentak apabila pemerintah tidak segera melakukan perbaikan.
Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia menilai hubungan kemitraan yang selama ini dibangun mulai bergeser.
Menurut mereka, berbagai kebijakan baru dianggap lebih bersifat sepihak dan mengurangi peran mitra yang telah berinvestasi untuk membangun fasilitas dapur serta memenuhi standar operasional program.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, mengatakan para mitra telah sepakat menyiapkan langkah kolektif apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan respons.
“Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional,” ujar Syawaludin usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, para mitra bukan sekadar pelaksana program, melainkan pihak yang telah mengeluarkan investasi besar untuk menyediakan dapur dan sarana pendukung.
Karena itu, mereka berharap pemerintah tetap mempertahankan pola kemitraan yang seimbang, bukan menjadikan seluruh pengambilan keputusan terpusat pada satu lembaga.
Syawaludin menilai persoalan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan apabila pelaksanaan MBG kembali mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Regulasi itu telah mengatur berbagai aspek penyelenggaraan, termasuk kapasitas layanan setiap dapur di berbagai wilayah.
Ia menilai sejumlah kebijakan terbaru justru mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Lalu kemudian ini yang didegradasi. Hanya karena mereka menyalahkan pimpinan yang lama. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang lama ini haram semua,” katanya.
Asosiasi memberikan tenggat waktu hingga 17 Agustus 2026 kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan. Jika tidak ada perubahan yang dinilai signifikan, mereka mengaku siap menghentikan operasional dapur MBG secara nasional.
“Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Dan kami kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu,” tegas Syawaludin.
Presidium mitra MBG terdiri atas sejumlah organisasi, di antaranya Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Asosiasi Pangan Gizi Terdepan, Terluar, Tertinggal (APGI 3T), Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (Gapembi), serta berbagai organisasi mitra lainnya.
Di tengah polemik tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar justru memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah itu dilakukan agar seluruh dapur memenuhi standar sebelum kembali melayani siswa pada awal tahun ajaran baru.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Karanganyar, Adhe Eliana, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara langsung ke setiap dapur, bahkan dimulai sejak dini hari untuk memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai prosedur.
“Ada yang kami datangi pukul 03.00 WIB, ada juga pukul 04.00 WIB. Kami ingin melihat langsung persiapan sebelum memasak hingga proses distribusi makanan,” ujarnya.
Evaluasi mencakup aspek sanitasi, tata letak ruang produksi, kelengkapan fasilitas, hingga sertifikasi tenaga memasak. Dapur yang belum memenuhi standar diminta melakukan pembenahan sebelum kembali beroperasi.
“Minimal dapur harus sesuai standar. Tata letaknya benar, sanitasinya baik, dan kokinya bersertifikat,” kata Adhe.
Selain memastikan kualitas layanan, pemerintah daerah juga mengevaluasi dampak ekonomi dari program tersebut. Saat ini terdapat sekitar 100 dapur MBG di Karanganyar yang disebut mampu menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja.
Pemerintah daerah mendorong setiap dapur menggandeng pemasok lokal, mulai dari petani, peternak, koperasi, pelaku UMKM hingga pedagang pasar tradisional agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meski demikian, evaluasi masih menemukan sebagian dapur yang memperoleh bahan pangan dari luar daerah. Temuan tersebut akan menjadi bahan pembinaan agar rantai pasok MBG ke depan lebih banyak melibatkan pelaku usaha lokal dan memperkuat ekonomi daerah.
Hasil evaluasi selama masa libur sekolah akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional sebagai masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat nasional.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap seluruh dapur telah memenuhi standar sehingga distribusi makanan bergizi kepada para siswa dapat kembali berjalan optimal ketika kegiatan belajar mengajar dimulai.
