INBERITA.COM, Presiden Peru Dina Boluarte resmi dimakzulkan oleh parlemen dalam sidang darurat yang digelar pada Kamis (9/10) malam waktu setempat, menyusul tekanan politik dan gelombang protes yang terus membesar.
Dalam pemungutan suara tersebut, mayoritas 118 dari 122 anggota Kongres menyatakan mendukung pemakzulan Boluarte. Keputusan ini diumumkan langsung oleh pemimpin Kongres Jose Jeri, sebagaimana dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/10/2025).
Boluarte yang telah menjabat sejak Desember 2022 diketahui tidak hadir dalam sidang pemakzulan. Penolakannya untuk menghadiri sidang memicu kritik tambahan, di tengah tuduhan-tuduhan serius yang diarahkan padanya, termasuk dugaan memperkaya diri secara ilegal dan keterlibatan dalam tindakan represif terhadap para demonstran.
Kepemimpinan Dina Boluarte selama kurang dari tiga tahun disebut-sebut sebagai salah satu yang paling tidak populer di dunia. Berbagai jajak pendapat menunjukkan tingkat penerimaan publik terhadap Boluarte hanya berada di kisaran 2 hingga 4 persen.
Rendahnya kepercayaan publik ini diperburuk oleh kondisi keamanan yang memburuk di negara itu, diiringi maraknya kejahatan terorganisir dan pemerasan yang tidak terkendali.
Ketidakpuasan publik memuncak dalam bentuk protes besar-besaran yang terus mengguncang Peru selama beberapa bulan terakhir.
Gelombang demonstrasi semakin meluas setelah parlemen, yang didominasi oleh kalangan konservatif, mengesahkan undang-undang kontroversial yang mewajibkan kaum muda bergabung dalam dana pensiun swasta.
Kebijakan ini dianggap tidak berpihak kepada kelompok pekerja muda, terutama mereka yang menghadapi kondisi kerja tidak layak dan tanpa jaminan sosial.
Aksi protes yang memanas mencapai puncaknya pada Minggu (21/9), saat ribuan demonstran turun ke jalan di ibu kota Lima.
Bentrokan keras terjadi antara demonstran dan aparat kepolisian, yang merespons lemparan batu dan bom molotov dengan tembakan gas air mata. Insiden ini terjadi sehari setelah bentrokan serupa berlangsung di sekitar kantor kepresidenan dan gedung parlemen.
Data dari otoritas setempat dan organisasi independen mencatat sedikitnya 18 orang terluka dalam bentrokan yang terjadi pada Sabtu (20/9), termasuk 12 anggota kepolisian dan enam jurnalis lokal yang sedang meliput.
Di tengah situasi yang semakin memanas, warga menyuarakan kemarahan mereka terhadap pemerintahan Boluarte dan sistem politik yang dianggap sarat kepentingan kelompok elit. Salah satu demonstran, Xiomi Aguiler (28), menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintahan dan parlemen.
“Saya sangat marah, saya merasa benar-benar disesatkan oleh pemerintahan ini… dan Kongres yang melayani partai-partai politik,” ujarnya. Ia bahkan menyebut partai-partai politik di Peru sebagai “mafia yang mengakar di negara ini”.
Suara serupa datang dari Jonatan Esquen, seorang mahasiswa berusia 18 tahun, yang melihat aksi turun ke jalan sebagai momentum kebangkitan kesadaran politik di kalangan generasi muda.
“Ini adalah awal dari kebangkitan, karena orang-orang akhirnya menyadari bahwa anak muda lebih aktif di media sosial dan di arena politik,” katanya.
Pemakzulan Dina Boluarte tidak hanya menjadi tonggak politik penting bagi Peru, tetapi juga mencerminkan krisis legitimasi yang mendalam dalam pemerintahan.
Kerusuhan yang berkepanjangan, kepercayaan publik yang terus merosot, serta kebijakan-kebijakan kontroversial menjadi kombinasi yang mempercepat kejatuhan pemimpin perempuan pertama Peru itu sejak menggantikan Presiden Pedro Castillo pada akhir 2022.
Boluarte sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dan naik ke kursi presiden setelah Castillo dimakzulkan karena upaya pembubaran parlemen.
Namun sejak awal masa jabatannya, Boluarte terus berada dalam tekanan politik dari berbagai blok kekuatan, baik dari dalam parlemen maupun tekanan jalanan yang tak kunjung reda.
Krisis ini mempertegas gambaran instabilitas politik yang berkepanjangan di Peru dalam beberapa tahun terakhir, di mana sejumlah presiden sebelumnya juga mengalami nasib serupa: digulingkan atau mengundurkan diri akibat skandal atau tekanan massa.
Dengan pemakzulan Boluarte, Peru kini kembali menghadapi masa transisi kekuasaan yang sarat tantangan, di tengah desakan masyarakat akan perubahan sistemik dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. (xpr)
