INBERITA.COM, Pemerintah Israel secara resmi menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dan melakukan pertukaran tahanan dengan kelompok-kelompok Palestina.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah pernyataan pada Jumat (10/10/2025).
“Pemerintah yang dipimpin Benjamin Netanyahu telah menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dan memulangkan semua sandera (tahanan Israel di Gaza),” bunyi pernyataan itu.
Persetujuan ini merupakan hasil dari sidang kabinet Israel yang diperluas dan digelar sejak Kamis malam (9/10/2025) untuk melakukan pemungutan suara terkait kesepakatan tersebut.
Sidang tersebut turut dihadiri oleh utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, dan menantunya yang juga penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner.
Dengan ratifikasi dari kabinet Israel, gencatan senjata secara resmi mulai berlaku di Jalur Gaza. Namun, keputusan ini menuai tentangan dari sejumlah menteri sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu.
Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, menegaskan partainya, Otzma Yehudit, menolak fase pertama kesepakatan gencatan senjata.
Meski demikian, partai tersebut tidak berencana keluar dari koalisi pemerintahan saat ini. Ben Gvir memperingatkan, jika Hamas tidak dibubarkan, partainya akan mengambil langkah untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu.
Penolakan juga datang dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ia menyatakan bahwa partainya, Zionisme Religius, akan menolak kesepakatan ini, sebagaimana dilaporkan oleh The Times of Israel.
Dalam pidatonya di hadapan kabinet, Netanyahu memberikan apresiasi khusus kepada pihak Amerika Serikat yang telah berperan besar dalam tercapainya kesepakatan ini.
“Kita tidak akan mencapai titik ini tanpa dukungan luar biasa dari Presiden Trump dan timnya—Steve Witkoff dan Jared Kushner,” kata Netanyahu di Yerusalem, Kamis (9/10/2025).
Ia menyebut kolaborasi antara utusan AS, tim negosiator Israel yang dipimpin Ron Dermer, dan keberanian pasukan Israel di Gaza sebagai faktor utama di balik tercapainya tekanan militer dan diplomatik terhadap Hamas.
Sementara itu, Jared Kushner mengatakan bahwa pembebasan para tawanan telah menjadi prioritas utama Presiden Trump sejak awal konflik. Ia memuji pasukan Israel sebagai “pahlawan” atas peran mereka dalam mengamankan kesepakatan ini.
Dari pihak Palestina, pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Khalil al-Hayya, mengonfirmasi bahwa perjanjian gencatan senjata tahap pertama telah dicapai melalui negosiasi tidak langsung.
Proses perundingan dimediasi oleh Qatar dan Mesir, dengan kehadiran delegasi dari Amerika Serikat dan Turki, dan berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir, sejak Senin (6/10/2025).
Al-Hayya menyatakan, kesepakatan yang disepakati berlandaskan pada proposal yang diajukan oleh Presiden Trump pada akhir September lalu.
Ia menambahkan, Hamas berkomitmen terhadap isi perjanjian dan gencatan senjata yang berlaku usai Israel meratifikasinya.
“Kesepakatan yang dicapai mencakup masuknya bantuan, pembukaan perlintasan Rafah, dan pertukaran tahanan,” kata al-Hayya kepada Al Jazeera, Kamis malam (9/10/2025).
Dalam kesepakatan tersebut, Israel setuju untuk membebaskan 250 tahanan Palestina yang divonis penjara seumur hidup, serta 1.700 tahanan lainnya dari Jalur Gaza.
Pihak Palestina juga mengklaim telah menerima jaminan langsung dari mediator dan pemerintah Amerika Serikat bahwa perang benar-benar telah berakhir.
“Semua pihak ini mengonfirmasi bahwa perang telah berakhir sepenuhnya,” ujar al-Hayya menegaskan.
Ia menyebut bahwa Hamas akan melanjutkan kerja sama dengan semua kekuatan nasional dan Islam untuk melaksanakan tahap-tahap berikutnya dari proposal Trump.
Al-Hayya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada negara-negara yang telah membantu proses negosiasi, seperti Mesir, Qatar, Turki, serta dukungan solidaritas dari Yaman, Lebanon, Irak, dan Iran.
Penghargaan juga diberikan kepada masyarakat internasional yang telah menunjukkan dukungan terhadap Palestina melalui berbagai aksi solidaritas dan bantuan, baik melalui jalur darat maupun laut.
Pada Kamis pagi, Qatar secara resmi mengumumkan bahwa kesepakatan telah tercapai terkait mekanisme pelaksanaan tahap pertama proposal damai Trump. Tahap ini mencakup gencatan senjata penuh, pertukaran tahanan, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.
Dalam laporan terpisah, Hamas menyatakan telah menerima jaminan dari Amerika Serikat bahwa perang di Jalur Gaza telah benar-benar usai.
Meski demikian, tidak dijelaskan secara rinci bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak Washington.
Sebagai bagian dari implementasi kesepakatan, pemerintah Amerika Serikat juga mengirimkan 200 personel militer ke Timur Tengah. Keberadaan pasukan ini ditujukan untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Menurut pejabat senior AS, Laksamana Brad Cooper dari Komando Pusat Militer AS akan menempatkan personel tersebut di lapangan sebagai bagian dari langkah pengawasan.
Langkah ini mencerminkan keseriusan Washington dalam memastikan perjanjian damai berjalan sesuai kesepakatan yang telah dicapai.
Dengan dimulainya gencatan senjata dan pertukaran tahanan, kesepakatan ini menandai fase baru dalam konflik panjang antara Israel dan Palestina.
Meski belum menyelesaikan seluruh akar masalah, gencatan senjata ini dipandang sebagai titik awal penting menuju stabilitas dan rekonsiliasi di kawasan Timur Tengah. (xpr)
Poin dan Isi Kesepakatan Damai Israel–Hamas (Tahap Pertama)
- Gencatan senjata resmi diberlakukan di Jalur Gaza setelah Israel meratifikasi kesepakatan.
- Pertukaran tahanan:
- Israel membebaskan 250 tahanan Palestina yang divonis penjara seumur hidup.
- Israel membebaskan 1.700 tahanan tambahan dari Jalur Gaza.
- Pembukaan perlintasan Rafah untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
- Masuknya bantuan internasional ke Jalur Gaza sebagai bagian dari proses rekonstruksi dan stabilisasi.
- Jaminan dari Amerika Serikat kepada pihak Palestina bahwa perang telah berakhir sepenuhnya.
- Pelaksanaan kesepakatan dimediasi oleh:
- Qatar
- Mesir
- Turki
- Delegasi dari Amerika Serikat
- Proposal perdamaian diajukan oleh Presiden AS Donald Trump pada akhir September 2025.
- Pemantauan gencatan senjata oleh militer AS, dengan 200 personel ditempatkan di lapangan.
- Komitmen lanjutan Hamas untuk menyelesaikan poin-poin lanjutan dalam proposal damai.
- Solidaritas internasional dari negara-negara seperti Yaman, Lebanon, Irak, Iran, serta masyarakat dunia disebut dalam pidato Hamas.
