INBERITA.COM, Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (6/10/2025), hanya beberapa jam setelah secara resmi mengumumkan susunan kabinet barunya.
Keputusan ini langsung mengguncang stabilitas pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, sekaligus memperdalam krisis politik yang telah membayangi Prancis sejak pemilu legislatif 2024.
Pengunduran diri Lecornu menjadikannya perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Republik Kelima Prancis, yakni belum genap 30 hari.
Ia dilantik pada awal September 2025, dengan harapan bisa membentuk pemerintahan koalisi yang kuat di tengah parlemen yang terbelah.
“Anda tidak bisa menjadi perdana menteri jika kondisinya tidak memungkinkan,” ujar Lecornu dalam pernyataan singkatnya, seperti dikutip dari CNN.
Langkah drastis ini mencerminkan ketidakpastian politik yang terus menghantui Prancis. Dalam dua tahun terakhir, Macron telah menunjuk lima perdana menteri secara bergantian, namun belum ada yang mampu membentuk pemerintahan yang benar-benar stabil.
Kini, dengan mundurnya Lecornu, tekanan terhadap Macron semakin besar, baik dari parlemen maupun dari rakyat.
Krisis politik ini bermula dari hasil pemilu legislatif 2024 yang tidak menghasilkan mayoritas absolut bagi partai mana pun. Koalisi yang dibentuk pun kerap mandek karena tarik ulur kepentingan antarblok, baik dari kubu kiri, tengah, maupun kanan ekstrem.
Kebuntuan ini membuat kebijakan pemerintahan sering tertahan di parlemen dan menyebabkan keresahan publik.
Banyak pihak meyakini Macron akan memilih untuk menggelar pemilu parlemen dini guna mencari dukungan lebih kuat. Pilihan lainnya, yang lebih ekstrem, adalah mundur dari jabatan presiden, meskipun skenario itu masih sangat kecil kemungkinannya.
Di tengah ketegangan ini, publik dan pengamat politik menyebut situasi sebagai krisis konstitusional terburuk sejak era Charles de Gaulle.
Salah satu penyebab utama lengsernya Lecornu adalah susunan kabinet barunya yang justru menuai kritik luas.
Setelah berminggu-minggu melakukan negosiasi, Lecornu merilis kabinet beranggotakan 15 orang, yang 10 di antaranya berasal dari partai Renaissance—partai yang dipimpin Macron.
Alih-alih merangkul partai oposisi untuk membentuk pemerintahan inklusif, komposisi ini dianggap mencerminkan dominasi mutlak partai Macron dalam eksekutif, dan mengabaikan semangat rekonsiliasi nasional.
Keputusan ini langsung menuai kecaman dari berbagai kalangan, baik dari sayap kiri maupun kanan.
Pemimpin Partai Republik, Bruno Retailleau, menyebut formasi kabinet tersebut “tidak mencerminkan perubahan yang dijanjikan.” Ia menilai Macron dan Lecornu gagal membaca suasana politik yang menghendaki kolaborasi antarblok.
Sementara itu, Jordan Bardella, ketua partai sayap kanan National Rally, menyebut pemerintahan baru itu sebagai “bukti ketidakpercayaan terhadap rakyat.”
Kontroversi tak berhenti sampai di sana. Penunjukan Bruno Le Maire, mantan Menteri Keuangan, sebagai Menteri Pertahanan juga menimbulkan kegaduhan.
Banyak pihak menilai Le Maire tak layak memegang posisi itu, terutama karena rekam jejaknya selama pandemi COVID-19 dinilai gagal menekan defisit anggaran negara.
Marine Le Pen, tokoh politik kanan yang vokal terhadap pemerintahan Macron, menyebut situasi saat ini sebagai “lelucon politik.”
Ia menilai pengunduran diri Lecornu adalah sinyal bahwa pemerintahan Macron sudah kehilangan legitimasi.
Kritik serupa juga datang dari Partai Sosialis Prancis yang menyatakan bahwa kejatuhan Lecornu membuktikan kegagalan total dari “Makronisme”, sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gaya kepemimpinan Macron yang dianggap teknokratis, elitis, dan jauh dari akar rumput.
“Makronisme telah menjerumuskan negara ini ke dalam kekacauan,” ujar salah satu perwakilan Partai Sosialis dalam keterangan pers.
Kini, Macron menghadapi dilema besar. Ia harus segera mencari pengganti Lecornu, membentuk kabinet baru, dan kembali membangun kepercayaan publik.
Namun dengan kondisi parlemen yang terpecah dan tekanan politik yang semakin keras, jalan menuju stabilitas tampak semakin sempit.
Situasi ini juga berdampak pada iklim ekonomi dan investasi di Prancis. Ketidakpastian politik yang berkepanjangan dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan investor, melemahkan euro, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang sudah tertekan sejak krisis energi pasca-pandemi.
Secara global, krisis politik di Prancis menjadi sorotan internasional, mengingat negara ini adalah salah satu kekuatan utama di Uni Eropa dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Banyak analis menilai, jika Macron gagal menavigasi krisis ini dengan cepat dan tepat, maka posisi geopolitik Prancis pun bisa terdampak.
Untuk sementara waktu, tanggung jawab pemerintahan dijalankan oleh kabinet sementara yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin. Namun, tekanan untuk segera mengisi posisi perdana menteri secara permanen terus meningkat.
Dengan rakyat yang kian frustrasi, parlemen yang terpecah, serta ketidakpastian politik yang mengancam kestabilan nasional, Prancis kini berada di persimpangan sejarah.
Dan pengunduran diri Sébastien Lecornu menjadi penanda penting bahwa krisis ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. (xpr)
