INBERITA.COM, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur negara merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih sekaligus pelayanan publik yang lebih baik.
Menurutnya, profesi yang mengemban tanggung jawab besar kepada masyarakat harus memperoleh penghasilan yang layak agar tidak terdorong melakukan penyimpangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Dalam pidatonya, ia menyoroti pentingnya kesejahteraan bagi berbagai profesi strategis, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga aparat keamanan dan aparatur sipil negara.
Prabowo menyebut guru membutuhkan gaji yang baik agar dapat fokus mencetak sumber daya manusia berkualitas. Hal serupa juga berlaku bagi dokter dan perawat yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan.
Ia kemudian menyinggung peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, kedua institusi tersebut harus didukung dengan sistem kesejahteraan yang memadai sehingga tidak muncul praktik penyalahgunaan wewenang terhadap masyarakat.
“Guru-guru butuh gaji yang baik, dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik, tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka tidak korupsi,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum dan pengawasan internal, tetapi juga perlu ditopang oleh kebijakan yang menjamin kesejahteraan aparatur negara.
Dengan demikian, peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga kembali menyoroti persoalan korupsi yang menurutnya masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Ia menilai praktik korupsi telah menggerus potensi pembangunan nasional dan menghambat pemerataan kesejahteraan.
Menurut Prabowo, Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya dan kekayaan yang sangat besar. Ia mencontohkan nilai aset badan usaha milik negara (BUMN) yang telah dikonsolidasikan mencapai sekitar 1 triliun dollar Amerika Serikat.
Besarnya nilai aset tersebut, menurut Presiden, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal ekonomi yang kuat untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila terus dirusak oleh praktik korupsi.
Karena itu, Prabowo kembali melontarkan peringatan keras kepada para pelaku korupsi agar menghentikan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Ia meminta mereka mengembalikan kekayaan yang berasal dari hak rakyat.
“Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan, kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi salah satu agenda yang terus disuarakan pemerintah.
Korupsi dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga menghambat penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga sektor kesehatan.
Dalam konteks pembangunan nasional, Prabowo menilai setiap rupiah anggaran negara seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang berkualitas, kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, serta fasilitas publik yang memadai.
Karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Selain berbicara mengenai kesejahteraan aparatur dan pemberantasan korupsi, Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan. Menurutnya, konflik yang berkepanjangan tidak akan membawa manfaat bagi pembangunan.
Ia menilai Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan keberagaman suku, budaya, agama, maupun pilihan politik. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan untuk membangun negara, bukan menjadi alasan untuk saling bermusuhan.
“Tidak ada keberhasilan dengan pertikaian. Tidak ada. Untuk apa kita bertikai? Kita ini satu keluarga. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita, apapun partai kita,” kata Prabowo.
Ajakan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Stabilitas sosial dan politik dinilai menjadi salah satu syarat penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal.
Dalam pidatonya di peringatan Hari Koperasi, Prabowo juga menempatkan koperasi sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat.
Melalui penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat, pemerintah berharap manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata hingga ke daerah.
Pengamat kebijakan publik selama ini juga menilai bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur memang harus berjalan beriringan dengan sistem pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta penerapan prinsip meritokrasi.
Dengan kombinasi tersebut, peningkatan pendapatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup aparatur, tetapi juga mendorong profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.
Di sisi lain, masyarakat tetap menaruh harapan agar komitmen pemberantasan korupsi diwujudkan melalui langkah nyata, termasuk penindakan yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan jabatan tanpa memandang latar belakang maupun posisi.
Melalui pidato tersebut, Prabowo kembali menegaskan bahwa kesejahteraan aparatur, pengelolaan kekayaan negara yang bertanggung jawab, pemberantasan korupsi, dan persatuan nasional merupakan empat unsur yang saling berkaitan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
Pemerintah berharap kekayaan negara dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
