INBERITA.COM, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendapat desakan keras dari DPR RI untuk lebih proaktif dalam menyebarkan informasi terkait kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, terutama banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, dalam rapat kerja bersama Komdigi yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025). Ia menilai pemerintah bekerja cepat dan menggelontorkan anggaran besar untuk penanganan bencana, namun kerja tersebut tidak terlihat karena kurangnya publikasi.
Menurut Endipat, salah satu persoalan terbesar saat ini adalah minimnya informasi resmi dari pemerintah yang mampu menjangkau publik secara masif. Akibatnya, upaya pemerintah, termasuk bantuan triliunan rupiah, kalah viral dibandingkan aksi-aksi spontan pihak lain yang menggalang donasi.
Ia menilai kondisi ini bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga menutupi fakta bahwa pemerintah adalah pihak pertama yang hadir ketika bencana terjadi. Endipat menegaskan bahwa Komdigi harus mampu bergerak cepat dan peka terhadap dinamika informasi, terutama isu nasional yang sensitif.
Ia meminta kementerian tidak hanya menunggu perintah, tetapi aktif membaca situasi dan memastikan informasi tentang kerja pemerintah tersebar luas, mudah diakses, serta tidak tenggelam oleh narasi pihak lain.
“Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,” kata Endipat dalam forum rapat tersebut.
Ia juga menyinggung fenomena pihak tertentu yang hanya muncul sekali namun tampil seolah-olah paling aktif bekerja dalam penanganan bencana.
“Ada orang yang cuma datang sekali, tapi seolah-olah paling bekerja di Aceh,” tambahnya.
Menurutnya, narasi seperti itu bisa menyesatkan publik jika pemerintah tidak sigap mengimbangi dengan informasi yang benar dan terukur. Endipat menekankan bahwa sejak awal bencana terjadi, pemerintah melalui berbagai lembaga dan kementerian sudah hadir.
Ia mencontohkan bagaimana bantuan langsung didistribusikan dan posko-posko dibangun dalam jumlah besar. Namun karena publikasi yang lemah, masyarakat justru lebih sering melihat unggahan viral dari pihak tertentu yang hanya membuat satu posko.
“Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada, Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkapnya.
Ia menegaskan kembali bahwa masyarakat harus mengetahui fakta bahwa pemerintah sudah bekerja maksimal.
“Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, Endipat juga menyinggung secara eksplisit aksi relawan yang berhasil menggalang donasi hingga Rp 10 miliar. Menurutnya, keberhasilan tersebut memang patut diapresiasi, tetapi jangan sampai membuat publik menilai bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa.
Sebab, alokasi yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan bencana jauh lebih masif.
“Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu, jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” tutur Endipat.
“Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” lanjutnya.
Selain dana, ia juga membeberkan bukti bahwa aparat negara bergerak cepat, termasuk TNI AU yang menurutnya langsung hadir pada hari pertama bencana terjadi.
“Angkatan Udara hari pertama langsung ada, 4-5 pesawat datang ke sana, tapi dibilang enggak pernah hadir, mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan,” kata dia.
Endipat menilai bahwa contoh ini membuktikan betapa pentingnya peran Komdigi dalam mengarusutamakan informasi resmi. Dalam konteks komunikasi publik, ia menilai bahwa Komdigi memiliki peran strategis dan sangat menentukan efektivitas persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
Dengan berkembang pesatnya media sosial dan konten digital, informasi dapat menyebar secara cepat dan luas tanpa filter, sehingga kementerian harus mampu bergerak secara adaptif dan responsif. Tanpa strategi komunikasi yang kuat, kerja pemerintah dapat dengan mudah dikaburkan oleh narasi lain yang lebih sensasional meski tidak sepenuhnya akurat.
Endipat pun menegaskan bahwa ini bukan soal rivalitas antara pemerintah dan pihak lain, melainkan soal memastikan publik memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan proporsional. Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan bencana, mulai dari evakuasi, logistik, kesehatan, hingga pemulihan pasca-bencana.
Oleh karena itu, ia meminta Komdigi tidak ragu melangkah untuk memperkuat komunikasi publik, terutama dalam isu-isu kritis yang menyangkut keselamatan masyarakat. Dengan dorongan kuat dari Komisi I DPR RI ini, Komdigi diharapkan segera merumuskan strategi komunikasi yang lebih agresif, terukur, dan berbasis kebutuhan lapangan.
Publik membutuhkan informasi yang valid dan menyeluruh, sementara pemerintah membutuhkan saluran komunikasi yang efektif agar kerja kerasnya tidak sia-sia. Endipat menegaskan bahwa hal ini penting agar tidak ada lagi narasi yang menyebut negara tidak hadir, padahal justru pemerintah adalah yang pertama turun tangan ketika bencana melanda.
