INBERITA.COM, Kekecewaan publik mencapai titik memuncak menyusul rangkaian aksi dan komentar sejumlah pejabat yang dinilai lebih menonjolkan pencitraan politik ketimbang menunjukkan ketulusan dalam menangani bencana di wilayah Sumatra.
Situasi darurat yang seharusnya menjadi ruang empati dan kerja nyata justru berubah menjadi panggung kontroversi, memantik kemarahan masyarakat yang berharap bantuan cepat, konkret, dan jauh dari nuansa politis. Respons dan setiap tindakan pejabat publik kini tak luput dari sorotan tajam.
Harapan besar masyarakat sejatinya sangat sederhana: kehadiran negara dalam bentuk bantuan langsung tanpa embel-embel politik. Namun berbagai manuver yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan korban bencana membuat publik mempertanyakan komitmen sejumlah pejabat dalam menempatkan kepentingan kemanusiaan sebagai prioritas utama.
Sentimen ini semakin menguat ketika komentar miring dan aksi yang dianggap tidak peka justru muncul saat ribuan warga tengah berjuang memulihkan kehidupan mereka pasca bencana.
Kritik keras tak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari tokoh agama.
Ustaz Adi Hidayat, salah satu ulama yang memiliki pengaruh luas, secara terbuka menyampaikan imbauan tegas agar para elit menghentikan segala bentuk aktivitas politik yang tidak relevan dengan penanganan bencana. Melalui pernyataan lugasnya yang dikutip dari kanal YouTube resminya, ia menegaskan pentingnya memprioritaskan kemanusiaan di atas kepentingan kelompok.
“Saya mohon kepada para elit, tolong stop dulu beragam dinamika politiknya, beragam atraksi-atraksi politiknya,” ujar Ustaz Adi Hidayat dalam pernyataannya.
Pesan ini langsung mendapat perhatian publik karena dianggap mewakili suara mayoritas masyarakat yang tengah gelisah melihat gelagat pejabat yang lebih sibuk mempertahankan citra daripada turun langsung menolong korban bencana.
Ia menambahkan bahwa seluruh energi dan perhatian seharusnya diarahkan secara tulus kepada penanganan bencana yang membutuhkan respons cepat.
“Mohon perhatiannya dengan tulus diarahkan dulu kepada saudara-saudari kita yang berada di tiga wilayah ini,” jelasnya.
Pernyataan ini bukan sekadar kritik, tetapi sekaligus seruan agar semua pihak, terutama pejabat negara, menempatkan bencana ini sebagai prioritas nasional yang mendesak. Lebih jauh, Ustaz Adi Hidayat menekankan bahwa banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif.
Peristiwa ini, menurutnya, adalah pelajaran penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi mitigasi, kesiapsiagaan, maupun kebijakan penanggulangan bencana. Ia juga mengingatkan pentingnya kepekaan terhadap tanda-tanda alam agar tragedi serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
Tidak hanya mengkritik elit politik, ia juga menyerukan solidaritas nasional. Ia mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk bahu-membahu membantu korban terdampak, menunjukkan bahwa tangan masyarakat selalu lebih cepat bekerja daripada retorika politik yang kerap tak berujung pada aksi nyata.
Imbauan ini mempertegas bahwa penyelesaian bencana bukan hanya soal pemerintah, tetapi juga soal gotong royong sebagai identitas bangsa. Di tengah meningkatnya keresahan publik, sejumlah pejabat dan menteri kini berada dalam sorotan tajam.
Mereka dianggap melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak etis, tidak sensitif, atau bahkan terkesan mencari panggung di tengah penderitaan warga. Figur-figur ini disebut publik sebagai contoh bagaimana komunikasi dan tindakan pejabat bisa menjadi bumerang ketika tidak selaras dengan kebutuhan korban bencana.
Beberapa menteri yang ikut menjadi sorotan publik terkait penanganan bencana di Sumatra antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menhut Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Mereka disebut warganet dan berbagai pihak dalam diskusi publik sebagai pejabat yang komentarnya atau aksinya dinilai kurang selaras dengan situasi darurat bencana.
Walau tidak semuanya bermaksud negatif, momen dan cara penyampaian mereka dinilai tidak tepat sehingga memunculkan persepsi bahwa kepentingan politik lebih diutamakan dibanding empati.
Selain jajaran menteri, sejumlah pejabat kabinet Presiden Prabowo dan beberapa anggota DPR juga tak luput dari kritik. Aksi mereka di lokasi bencana, yang seharusnya fokus pada pendataan kebutuhan warga, koordinasi logistik, dan percepatan penanganan, justru dianggap lebih berorientasi pada sorotan kamera.
Publik menilai bahwa ketika bencana terjadi, pejabat seharusnya hadir sebagai penolong, bukan sebagai sosok yang memanfaatkan suasana krisis untuk keuntungan citra. Kekecewaan masyarakat ini mencerminkan meningkatnya harapan terhadap transparansi dan integritas pejabat publik.
Di era digital, setiap gestur pejabat terekam dan dikomentari dalam hitungan detik. Ketika tindakan mereka tidak sejalan dengan kebutuhan korban bencana, respon publik pun muncul dengan cepat dan tegas.
Situasi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kepercayaan masyarakat harus dirawat melalui kerja nyata, bukan sekadar penampilan simbolis di depan kamera. Kritik yang meluas terhadap pejabat dalam penanganan bencana Sumatra juga menunjukkan bahwa publik kini semakin sadar dan kritis terhadap langkah-langkah pemerintah.
Masyarakat tidak hanya melihat aksi di lapangan, tetapi juga menilai ketulusan dan ketepatan respons pemerintah dalam kondisi darurat. Inilah yang membuat setiap gerakan pejabat menjadi penting apakah mereka datang sebagai penyelamat atau hanya sebagai figur politis.
Dalam konteks ini, seruan moral dari tokoh agama seperti Ustaz Adi Hidayat menjadi pengingat bahwa kemanusiaan harus berada di garis depan. Penanganan bencana tidak boleh dipolitisasi, tidak boleh dijadikan ajang promosi, dan tidak boleh mengabaikan penderitaan rakyat.
Publik berharap pejabat publik lebih fokus pada pemulihan wilayah terdampak, memastikan distribusi logistik berjalan baik, dan mempercepat langkah rehabilitasi, bukan mengalihkan perhatian dengan narasi politis yang tidak relevan.
Dengan meningkatnya sensitivitas publik terhadap pencitraan politik, para pejabat kini dituntut untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen penuh dalam menangani bencana. Bukan hanya sebagai representasi negara, tetapi juga sebagai individu yang memikul tanggung jawab moral terhadap keselamatan rakyat.
Dalam situasi genting seperti ini, kepedulian tulus adalah hal yang lebih dibutuhkan daripada retorika. Atas segala dinamika ini, masyarakat berharap agar pemerintah dan seluruh pejabat negara benar-benar mengutamakan keselamatan publik.
Bencana adalah ujian kemanusiaan dan di balik setiap tragedi, rakyat menanti bukti bahwa negara hadir bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata.
